alexametrics
25.6 C
Pontianak
Monday, May 16, 2022

Penumpang Keluhkan Syarat Tes Usap

Biaya Mahal, Jadwal Berangkat Jadi Molor

PONTIANAK – Sejumlah calon penumpang pesawat yang hendak masuk ke Kalimantan Barat (Kalbar) melalui Bandara Supadio Pontianak terpaksa menjadwalkan ulang waktu keberangkatan menyusul kewajiban menyertakan dokumen negatif hasıl tes usap Polymerase Chain Reaction atau PCR . Aturan yang ditetapkan Satgas Covid-19 Kalimantan Barat itu berdampak pada calon penumpang yang telah keburu membeli tiket pesawat menuju ke Pontainak sebelum aturan itu diberlakukan dan diumumkan. Tidak hanya menjadwalkan ulang, mereka juga terpaksa mengeluarkan biaya lebih.

Hal inilah yang dialami oleh Abdul Aziz (24). Pria yang hendak bertolak ke Pontianak dari Yogjakarta itu, harusnya telah berada di Pontianak pada 28 Desember 2020. Namun, sehari jelang keberangkatan, ia mendapati informasi bahwa setiap penumpang yang bertolak ke Pontianak via jalur udara harus mengantongi hasil swab negatif tes usap PCR. Padahal saat itu, ia telah mengantongi rapid test antigen dengan hasil non reaktif sebagai syarat untuk bisa terbang ke Pontianak. Selain itu, ia juga telah memesan taksi untuk berangkat ke bandara. Namun semuanya jadi sia-sia. Ia gagal pulang kampung sesuai dengan jadwal awal.

“Padahal sudah ada rapid test antigen hasilnya non reaktif. Untuk tes itu saja bayar Rp250 ribu ditambah dengan surat keterangan jadi total Rp300 ribu,” kata dia, Senin (28/12).

Sejak informasi mengenai wajibnya menyertakan hasil swab negatif tes usap PCR untuk terbang ke Pontianak, ia dan rekan-rekannya mencari informasi soal pelayanan kesehatan yang menyediakan fasilitas tersebut. Kata dia, di Klinik swasta, swab PCR kilat membutuhkan biaya sebesar Rp1,6 juta. Karena keberatan dengan harga tersebut, akhirnya ia memilih untuk tes di rumah sakit daerah dengan harga yang jauh lebih terjangkau, yakni sebesar Rp900 ribu.

“Tetapi hasilnya mungkin menunggu 3-5 hari ke depan. Jadi pulang saya jadwalkan tanggal 2 Januari nanti. Itu pun berangkat sore, lalu nginap satu malam di bandara Soekarno Hatta untuk transit, besoknya baru terbang ke Pontianak,” ujar pria yang telah menyelesaikan pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta tersebut.

Tidak hanya mengeluarkan biaya untuk tes PCR, dirinya juga harus membayar biaya lantaran melakukan jadwal ulang keberangaktan. Setidaknya ia mengeluarkan biaya sebesar  Rp800 untuk mendapatkan jadwal penerbangan baru. Bila ditotalkan, sebut dia, setidaknya dia mengeluarkan biaya lebih dari Rp3 juta hanya untuk bisa kembali ke Kota Pontianak.

“Rasanya dongkol dengan peraturan mendadak tanpa ada imbauan (sosialisasi) terlebih dahulu. Tidak cuma uang, kejadian ini juga menguras tenaga dan pikiran. Banyak teman saya juga mengalami hal ini,” tutur dia.

Hal senada dialami Mariana (55), warga Pontianak yang sedang berada di Jakarta saat itu. Dia terpaksa mengubah jadwal kepulangannya ke Pontianak. Ia menceritakan awal berangkat ke Jakarta pada 22 Desember 2020. Tujuannya untuk menemui anak dan cucunya.

Baca Juga :  Meriahkan HUT RI ke-76, PLN Luncurkan Layanan Super Merdeka Listrik

Tiket pesawat sudah dibeli untuk pulang pergi (PP), dengan jadwal kepulangan pada 26 Desember 2020. Saat berangkat Mariana hanya cukup membawa syarat tes cepat (rapid test) antigen yang berlaku tiga kali 24 jam. Sehari sebelum pulang ia pun kembali melaksanakan tes cepat antigen tepatnya pada 25 Desember 2020 pagi. Namun ternyata di sore hari di hari yang sama Satgas Covid-19 Kalbar mewajibkan penumpang mengantongi surat negatif tes usap RT-PCR.

“Jadi Jumat pagi sudah tes (rapid antigen), sore beiritanya harus PCR. Saya tunda (kepulangan) telepon pihak maskapai minta diundur sampai Rabu (30/12),” ceritanya.

Alasan ia menunda kepulangan cukup lama karena kesusahan mencari klinik yang bisa melaksanakan tes usap RT-PCR. Saat itu hari libur dan banyak klinik yang tutup. Sampai akhirnya pada Sabtu (26/12) ia mendapat klinik yang bisa memeriksa tes usap RT-PCR dan hasilnya bisa diterima dalam delapan jam.

“Jadi Sabtu pagi tes sorenya sudah keluar hasil, akhirnya saya majukan lagi tiket pesawat, jadinya pulang Minggu (27/12). Pas di Supadio hanya diperiksa petugas sebentar,” ungkapnya.

Pada dasarnya ia tidak keberatan dengan kebijakan tersebut, hanya saja karena diumumkan mendadak, cukup merepotkan untuk mengurus tes usap RT-PCR. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan meningkat berlipat-lipat. Dari hanya cukup tes cepat antigen seharga Rp200 ribu menjadi Rp980 ribu untuk tes usap RT-PCR.

“Asal jangan mendadak saja, ini mendadak jadi orang kalang kabut. Untungnya tiket bisa reschedule, tapi minimal dua jam sebelum berangkat. Kalau tidak ya bisa hangus (tiket),” kisahnya.

Terpisah Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan, kebijakan penumpang pesawat wajib negatif RT-PCR diambil cepat bukan tanpa alasan. Awalnya Satgas Kalbar memang mengikuti aturan pusat bahwa penumpang pesawat cukup membawa hasil negatif tes cepat antigen.

Akan tetapi setelah dilakukan kontrol oleh Satgas, dengan mengambil sampel secara acak dan dites RT-PCR, ditemukan ada lima orang terkonfirmasi (positif) Covid-19 dari 20 sampel yang diambil.

“Kami ambil sampel di beberapa maskapai penerbangan, Lion Air kami ambil sampel tidak ada yang positif, artinya bagus. NAM Air juga bagus, Garuda juga. Lalu Batik Air itu ditemukan lima penumpang yang positif (Covid-19),” terangnya.

Midji, sapaan akrabnya, kemudian menduga surat tes cepat antigen yang dibawa penumpang positif tersebut palsu. Alasannya melihat hasil tes di lab, ada penumpang yang nilai CT-nya (cycle treshold) di angka 28. Dengan angka CT tersebut menurutnya tidak mungkin jika hasil tes cepat antigennya negatif. “Viral load-nya di atas 600 (copies virus). Itu tidak mungkin (lolos). Dan ini sangat berpotensi menjangkiti orang. Harus dipahami dulu,” jelasnya.

Baca Juga :  Handphone Jadul Berimbas, Bisnis Penjualan Ikut Menurun

Kebijakan tersebut menurutnya juga tidak serta merta diambil. Sebelumnya, setelah ditemukan kasus positif Covid-19 dari penumpang pesawat, Satgas Kalbar langsung berkoordinasi dengan pihak PT Angkasa Pura dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

“Angkasa Pura tidak mau bertanggung jawab, ngelak sana sini, KKP apalagi. Nah pimpinan KKP di Pontianak ini hampir jarang ada di Pontianak, hari Kamis mereka sudah pulang ke Bandung. Emangnya pesawat itu sampai hari Kamis saja,” kesalnya.

Ia meminta KKP jangan main-main dalam penanggulangan Covid-19. Apalagi negara sudah menghabiskan dana yang sangat besar untuk menangani Covid-19. “Saya paham, bukan kewenangan saya sebagai gubernur untuk melarang terbang, makanya kita tak melarang terbang, tapi melarang membawa penumpang ke Pontianak. Kalau mereka membawa penumpang dari Pontianak ke daerah lain silakan,” katanya.

Untuk penumpang yang ingin keluar Kalbar lanjut dia tinggal disesuakan dengan kebijakan daerah tujuannya. Jika cukup tes cepat antigen atau jika wajib tes usap RT-PCR seperti ke Bali, maka tinggal mengikuti. “Tapi kalau masuk Pontianak karena adanya indikasi seperti yang tadi, ya sudah kami ubah harus RT-PCR sampai tanggal 8 Januari,” tegasnya.

Dengan kebijakan tersebut diharapkan bisa mengurangi intensitas perjalanan orang yang berpotensi menjadi sumber penularan Covid-19, selama libur tahun baru. Untuk itu ia mengimbau masyarakat agar tetap di rumah serta tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. “Kalau sudah terlanjur berangkat dan mau pulang, tidak mau syarat PCR, ya tahan dulu setelah tanggal 8 Januari,” ucapnya.

Midji meminta Kemenhub RI jangan hanya berpikir kepentingan penerbangan saja, tapi juga memikirkan keselamatan penumpang. Karena jika ada satu saja penumpang yang viral load-nya tinggi dan CT-nya rendah, akan berbahaya bagi penumpang lain. Mengingat ruangan di pesawat yang tertutup serta sirkulasi udara yang tidak optimal. “Makanya WHO tidak merekomendasikan rapid test antigen untuk perjalanan dengan pesawat, kita saja yang mau,” pungkasnya.

Sebelumnya diketahui Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3595 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Selama Libur Hari Raya Natal dan Meyambut Tahun Baru 2021 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Kalbar, Jumat 25 Desember 2020.

Surat Edaran yang mulai berlaku sejak 26 Desember 2020 sampai dengan 8 Januari 2021 itu, menyebut bahwa setiap yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara, wajib menunjukan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR paling lama 7 x 24 jam sejak tanggal pemeriksaan sebelum keberangkatan, dan mengisi e-HAC Indonesia. (sti)

Biaya Mahal, Jadwal Berangkat Jadi Molor

PONTIANAK – Sejumlah calon penumpang pesawat yang hendak masuk ke Kalimantan Barat (Kalbar) melalui Bandara Supadio Pontianak terpaksa menjadwalkan ulang waktu keberangkatan menyusul kewajiban menyertakan dokumen negatif hasıl tes usap Polymerase Chain Reaction atau PCR . Aturan yang ditetapkan Satgas Covid-19 Kalimantan Barat itu berdampak pada calon penumpang yang telah keburu membeli tiket pesawat menuju ke Pontainak sebelum aturan itu diberlakukan dan diumumkan. Tidak hanya menjadwalkan ulang, mereka juga terpaksa mengeluarkan biaya lebih.

Hal inilah yang dialami oleh Abdul Aziz (24). Pria yang hendak bertolak ke Pontianak dari Yogjakarta itu, harusnya telah berada di Pontianak pada 28 Desember 2020. Namun, sehari jelang keberangkatan, ia mendapati informasi bahwa setiap penumpang yang bertolak ke Pontianak via jalur udara harus mengantongi hasil swab negatif tes usap PCR. Padahal saat itu, ia telah mengantongi rapid test antigen dengan hasil non reaktif sebagai syarat untuk bisa terbang ke Pontianak. Selain itu, ia juga telah memesan taksi untuk berangkat ke bandara. Namun semuanya jadi sia-sia. Ia gagal pulang kampung sesuai dengan jadwal awal.

“Padahal sudah ada rapid test antigen hasilnya non reaktif. Untuk tes itu saja bayar Rp250 ribu ditambah dengan surat keterangan jadi total Rp300 ribu,” kata dia, Senin (28/12).

Sejak informasi mengenai wajibnya menyertakan hasil swab negatif tes usap PCR untuk terbang ke Pontianak, ia dan rekan-rekannya mencari informasi soal pelayanan kesehatan yang menyediakan fasilitas tersebut. Kata dia, di Klinik swasta, swab PCR kilat membutuhkan biaya sebesar Rp1,6 juta. Karena keberatan dengan harga tersebut, akhirnya ia memilih untuk tes di rumah sakit daerah dengan harga yang jauh lebih terjangkau, yakni sebesar Rp900 ribu.

“Tetapi hasilnya mungkin menunggu 3-5 hari ke depan. Jadi pulang saya jadwalkan tanggal 2 Januari nanti. Itu pun berangkat sore, lalu nginap satu malam di bandara Soekarno Hatta untuk transit, besoknya baru terbang ke Pontianak,” ujar pria yang telah menyelesaikan pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta tersebut.

Tidak hanya mengeluarkan biaya untuk tes PCR, dirinya juga harus membayar biaya lantaran melakukan jadwal ulang keberangaktan. Setidaknya ia mengeluarkan biaya sebesar  Rp800 untuk mendapatkan jadwal penerbangan baru. Bila ditotalkan, sebut dia, setidaknya dia mengeluarkan biaya lebih dari Rp3 juta hanya untuk bisa kembali ke Kota Pontianak.

“Rasanya dongkol dengan peraturan mendadak tanpa ada imbauan (sosialisasi) terlebih dahulu. Tidak cuma uang, kejadian ini juga menguras tenaga dan pikiran. Banyak teman saya juga mengalami hal ini,” tutur dia.

Hal senada dialami Mariana (55), warga Pontianak yang sedang berada di Jakarta saat itu. Dia terpaksa mengubah jadwal kepulangannya ke Pontianak. Ia menceritakan awal berangkat ke Jakarta pada 22 Desember 2020. Tujuannya untuk menemui anak dan cucunya.

Baca Juga :  Meriahkan HUT RI ke-76, PLN Luncurkan Layanan Super Merdeka Listrik

Tiket pesawat sudah dibeli untuk pulang pergi (PP), dengan jadwal kepulangan pada 26 Desember 2020. Saat berangkat Mariana hanya cukup membawa syarat tes cepat (rapid test) antigen yang berlaku tiga kali 24 jam. Sehari sebelum pulang ia pun kembali melaksanakan tes cepat antigen tepatnya pada 25 Desember 2020 pagi. Namun ternyata di sore hari di hari yang sama Satgas Covid-19 Kalbar mewajibkan penumpang mengantongi surat negatif tes usap RT-PCR.

“Jadi Jumat pagi sudah tes (rapid antigen), sore beiritanya harus PCR. Saya tunda (kepulangan) telepon pihak maskapai minta diundur sampai Rabu (30/12),” ceritanya.

Alasan ia menunda kepulangan cukup lama karena kesusahan mencari klinik yang bisa melaksanakan tes usap RT-PCR. Saat itu hari libur dan banyak klinik yang tutup. Sampai akhirnya pada Sabtu (26/12) ia mendapat klinik yang bisa memeriksa tes usap RT-PCR dan hasilnya bisa diterima dalam delapan jam.

“Jadi Sabtu pagi tes sorenya sudah keluar hasil, akhirnya saya majukan lagi tiket pesawat, jadinya pulang Minggu (27/12). Pas di Supadio hanya diperiksa petugas sebentar,” ungkapnya.

Pada dasarnya ia tidak keberatan dengan kebijakan tersebut, hanya saja karena diumumkan mendadak, cukup merepotkan untuk mengurus tes usap RT-PCR. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan meningkat berlipat-lipat. Dari hanya cukup tes cepat antigen seharga Rp200 ribu menjadi Rp980 ribu untuk tes usap RT-PCR.

“Asal jangan mendadak saja, ini mendadak jadi orang kalang kabut. Untungnya tiket bisa reschedule, tapi minimal dua jam sebelum berangkat. Kalau tidak ya bisa hangus (tiket),” kisahnya.

Terpisah Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan, kebijakan penumpang pesawat wajib negatif RT-PCR diambil cepat bukan tanpa alasan. Awalnya Satgas Kalbar memang mengikuti aturan pusat bahwa penumpang pesawat cukup membawa hasil negatif tes cepat antigen.

Akan tetapi setelah dilakukan kontrol oleh Satgas, dengan mengambil sampel secara acak dan dites RT-PCR, ditemukan ada lima orang terkonfirmasi (positif) Covid-19 dari 20 sampel yang diambil.

“Kami ambil sampel di beberapa maskapai penerbangan, Lion Air kami ambil sampel tidak ada yang positif, artinya bagus. NAM Air juga bagus, Garuda juga. Lalu Batik Air itu ditemukan lima penumpang yang positif (Covid-19),” terangnya.

Midji, sapaan akrabnya, kemudian menduga surat tes cepat antigen yang dibawa penumpang positif tersebut palsu. Alasannya melihat hasil tes di lab, ada penumpang yang nilai CT-nya (cycle treshold) di angka 28. Dengan angka CT tersebut menurutnya tidak mungkin jika hasil tes cepat antigennya negatif. “Viral load-nya di atas 600 (copies virus). Itu tidak mungkin (lolos). Dan ini sangat berpotensi menjangkiti orang. Harus dipahami dulu,” jelasnya.

Baca Juga :  Mendag: Indonesia Akan Gelar National Day di World Expo 2020 Dubai

Kebijakan tersebut menurutnya juga tidak serta merta diambil. Sebelumnya, setelah ditemukan kasus positif Covid-19 dari penumpang pesawat, Satgas Kalbar langsung berkoordinasi dengan pihak PT Angkasa Pura dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

“Angkasa Pura tidak mau bertanggung jawab, ngelak sana sini, KKP apalagi. Nah pimpinan KKP di Pontianak ini hampir jarang ada di Pontianak, hari Kamis mereka sudah pulang ke Bandung. Emangnya pesawat itu sampai hari Kamis saja,” kesalnya.

Ia meminta KKP jangan main-main dalam penanggulangan Covid-19. Apalagi negara sudah menghabiskan dana yang sangat besar untuk menangani Covid-19. “Saya paham, bukan kewenangan saya sebagai gubernur untuk melarang terbang, makanya kita tak melarang terbang, tapi melarang membawa penumpang ke Pontianak. Kalau mereka membawa penumpang dari Pontianak ke daerah lain silakan,” katanya.

Untuk penumpang yang ingin keluar Kalbar lanjut dia tinggal disesuakan dengan kebijakan daerah tujuannya. Jika cukup tes cepat antigen atau jika wajib tes usap RT-PCR seperti ke Bali, maka tinggal mengikuti. “Tapi kalau masuk Pontianak karena adanya indikasi seperti yang tadi, ya sudah kami ubah harus RT-PCR sampai tanggal 8 Januari,” tegasnya.

Dengan kebijakan tersebut diharapkan bisa mengurangi intensitas perjalanan orang yang berpotensi menjadi sumber penularan Covid-19, selama libur tahun baru. Untuk itu ia mengimbau masyarakat agar tetap di rumah serta tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. “Kalau sudah terlanjur berangkat dan mau pulang, tidak mau syarat PCR, ya tahan dulu setelah tanggal 8 Januari,” ucapnya.

Midji meminta Kemenhub RI jangan hanya berpikir kepentingan penerbangan saja, tapi juga memikirkan keselamatan penumpang. Karena jika ada satu saja penumpang yang viral load-nya tinggi dan CT-nya rendah, akan berbahaya bagi penumpang lain. Mengingat ruangan di pesawat yang tertutup serta sirkulasi udara yang tidak optimal. “Makanya WHO tidak merekomendasikan rapid test antigen untuk perjalanan dengan pesawat, kita saja yang mau,” pungkasnya.

Sebelumnya diketahui Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3595 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Selama Libur Hari Raya Natal dan Meyambut Tahun Baru 2021 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Kalbar, Jumat 25 Desember 2020.

Surat Edaran yang mulai berlaku sejak 26 Desember 2020 sampai dengan 8 Januari 2021 itu, menyebut bahwa setiap yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara, wajib menunjukan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR paling lama 7 x 24 jam sejak tanggal pemeriksaan sebelum keberangkatan, dan mengisi e-HAC Indonesia. (sti)

Most Read

Artikel Terbaru

/