alexametrics
30 C
Pontianak
Friday, May 20, 2022

Dewan Kalbar Apresiasi Pembangunan Duplikasi JK I, Harusnya Tuntas Tahun 2022

PONTIANAK – Pembangunan Duplikasi Jembatan Kapuas (JK) I bakalan dimulai tahun 2022 ini. Tahapan proses pelelangan di Kementriaan PUPR tengah berlangsung. Anggaran sebesar Rp30 miliar kemungkinan menjadi tahap pertama dimulainya pembangunan jembatan pengurai kemacetan ini. Sambutan positif diwarnai masukan disuarakan komisi membidangi infrastruktur di DPRD Provinsi Kalimantan Barat ini.

Haji Subhan Nur, Ketua Komisi IV DPRD Kalbar misalnya mengatakan bahwa DPRD dan masyarakat Kalimantan Barat memberikan apresiasi tinggi dengan dimulainya pembangunan Duplikasi Jembatan Kapuas 1 Pontianak.

“Kita (Komisi IV) memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Apalagi pembangunannya sangat urgent dalam mengurai kemacetan di Kota Pontianak,” katanya menanggapi gembar-gembor pembangunan Duplikasi JK I Pontianak.

Menurut dia memang bicara kemacetan di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat, paling tidak dari asfek perencanaan dan tata kelola lalu lintas sudah dipikirkan sekian tahun lalu. Ke depan, prediksi kemacetan dengan bertambahnya jumlah kendaraan roda dua dan empat sepanjang waktu, termasuk manusianya dapat diperkirakan seperti apa.

Baca Juga :  Media Center PON Papua Klaster Merauke Siap Layani Jurnalis

“Road mapnya memang harus ada. Salah satunya tadi duplikasi Jembatan Kapuas I Pontianak. Apalagi kalauj JK 3 positif juga dibangun,” katanya.

Selain itu, roadmap infrastruktur pelebaran jalan harusnya juga ikut dipikirkan. Kerentanan kemacetan jalan dari jalur Tanjungpura-Imam Bonjol, Ayani sampai Tanjungraya hinggaSiantan harus dicarikan jalan keluarnya seperti apa. Sehingga, duplikasi JK I bisa berlangsung sukses.

“Intinya memang pembangunan duplikasi JK I membantu masyarakat Kalimantan Barat tetapi ada asfek lain juga harus dipikirkan,” ucap dia.

Meski mendukung, politisi Nasdem Kalbar ini cukup menyayangkan kenapa bantuan dana infrastruktur pusat khusus pembangunan JK I minim. Kabarnya hanya berkisar sekitar Rp30 miliar saja, yang melalui proses pelelangan. Itu artinya kalaupun dibangun tahun 2022 bakalan memakan waktu bersifat multiyears.

“Kalau benar yang dilelang hanya Rp30 miliar, itu mungkin pembangunan tahap I. Jelas tidak cukup. Mungkin membangun Abutmen JK I juga tidak cukup. Bisa terbengkalai atau menunggu lagi pelelangan tahun berikut,” ungkap dia.

Baca Juga :  PLN Meriahkan Bulan K3 Nasional dengan Berbagai Kegiatan

Anggota DPRD Kalbar dari dapil Sambas ini meminta pemerintah pusat yang mengucurkan bantuan ke daerah tidak boleh beralaskan karena pandemi COVID-19. Sehingga bantuan dikucurkan terkesan minim. Seperti ada pembeda saja, infrastruktur di Kalbar dan daerah lain.

JK I yang harusnya dibangun tuntas tahun 2022, terancam dibangun lagi tahun 2023, andai anggarannya hanya Rp30 miliar. Harusnya pembangunan infrastruktur yang sifatnya urgen seperti JK I dibangun selesai untuk tahun 2022 ini juga.

“Kita lihat bagaimana banyaknya infrastruktur urgent di Pulau Jawa, jarang sekali bersifat multiyears. Biasanya anggaran selesai tahun itu juga,” tukasnya.

Subhan berharap bahwa pembangunan Duplikasi JK I tidak bersifat multiyears. Kalau dapat diselesaikan dan cepat terealisasi tahun 2022, maka fungsinya dapat dipakai masyarakat tahun itu juga. Apalagi Kalbar sendiri tidak sedikit sumbangsih pendapatannya ke pemerintah pusat.

“Paling tidak, kami minta seimbanglah porsi anggarannya. Apalagi sumbangan Kalbar ke pusat juga cukup besar,” pungkas dia. (den)

PONTIANAK – Pembangunan Duplikasi Jembatan Kapuas (JK) I bakalan dimulai tahun 2022 ini. Tahapan proses pelelangan di Kementriaan PUPR tengah berlangsung. Anggaran sebesar Rp30 miliar kemungkinan menjadi tahap pertama dimulainya pembangunan jembatan pengurai kemacetan ini. Sambutan positif diwarnai masukan disuarakan komisi membidangi infrastruktur di DPRD Provinsi Kalimantan Barat ini.

Haji Subhan Nur, Ketua Komisi IV DPRD Kalbar misalnya mengatakan bahwa DPRD dan masyarakat Kalimantan Barat memberikan apresiasi tinggi dengan dimulainya pembangunan Duplikasi Jembatan Kapuas 1 Pontianak.

“Kita (Komisi IV) memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Apalagi pembangunannya sangat urgent dalam mengurai kemacetan di Kota Pontianak,” katanya menanggapi gembar-gembor pembangunan Duplikasi JK I Pontianak.

Menurut dia memang bicara kemacetan di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat, paling tidak dari asfek perencanaan dan tata kelola lalu lintas sudah dipikirkan sekian tahun lalu. Ke depan, prediksi kemacetan dengan bertambahnya jumlah kendaraan roda dua dan empat sepanjang waktu, termasuk manusianya dapat diperkirakan seperti apa.

Baca Juga :  Media Center PON Papua Klaster Merauke Siap Layani Jurnalis

“Road mapnya memang harus ada. Salah satunya tadi duplikasi Jembatan Kapuas I Pontianak. Apalagi kalauj JK 3 positif juga dibangun,” katanya.

Selain itu, roadmap infrastruktur pelebaran jalan harusnya juga ikut dipikirkan. Kerentanan kemacetan jalan dari jalur Tanjungpura-Imam Bonjol, Ayani sampai Tanjungraya hinggaSiantan harus dicarikan jalan keluarnya seperti apa. Sehingga, duplikasi JK I bisa berlangsung sukses.

“Intinya memang pembangunan duplikasi JK I membantu masyarakat Kalimantan Barat tetapi ada asfek lain juga harus dipikirkan,” ucap dia.

Meski mendukung, politisi Nasdem Kalbar ini cukup menyayangkan kenapa bantuan dana infrastruktur pusat khusus pembangunan JK I minim. Kabarnya hanya berkisar sekitar Rp30 miliar saja, yang melalui proses pelelangan. Itu artinya kalaupun dibangun tahun 2022 bakalan memakan waktu bersifat multiyears.

“Kalau benar yang dilelang hanya Rp30 miliar, itu mungkin pembangunan tahap I. Jelas tidak cukup. Mungkin membangun Abutmen JK I juga tidak cukup. Bisa terbengkalai atau menunggu lagi pelelangan tahun berikut,” ungkap dia.

Baca Juga :  PT RKA Digugat Rp 1 Triliun Akibat Pembakaran Hutan Kalimantan

Anggota DPRD Kalbar dari dapil Sambas ini meminta pemerintah pusat yang mengucurkan bantuan ke daerah tidak boleh beralaskan karena pandemi COVID-19. Sehingga bantuan dikucurkan terkesan minim. Seperti ada pembeda saja, infrastruktur di Kalbar dan daerah lain.

JK I yang harusnya dibangun tuntas tahun 2022, terancam dibangun lagi tahun 2023, andai anggarannya hanya Rp30 miliar. Harusnya pembangunan infrastruktur yang sifatnya urgen seperti JK I dibangun selesai untuk tahun 2022 ini juga.

“Kita lihat bagaimana banyaknya infrastruktur urgent di Pulau Jawa, jarang sekali bersifat multiyears. Biasanya anggaran selesai tahun itu juga,” tukasnya.

Subhan berharap bahwa pembangunan Duplikasi JK I tidak bersifat multiyears. Kalau dapat diselesaikan dan cepat terealisasi tahun 2022, maka fungsinya dapat dipakai masyarakat tahun itu juga. Apalagi Kalbar sendiri tidak sedikit sumbangsih pendapatannya ke pemerintah pusat.

“Paling tidak, kami minta seimbanglah porsi anggarannya. Apalagi sumbangan Kalbar ke pusat juga cukup besar,” pungkas dia. (den)

Most Read

Artikel Terbaru

/