alexametrics
25 C
Pontianak
Tuesday, June 28, 2022

Kalbar Alami Krisis Iklim, Ekstraksi dan Eksploitasi Alam Picu Banjir

PONTIANAK – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat menyebut, bencana banjir yang terjadi di sejumlah daerah di Kalimantan Barat adalah bagian dari krisis iklim.

Setidaknya ada lima kabupaten di Kalbar yang terdampak banjir akibat luapan air sungai yakni Kapuas Hulu, Sintang, Sekadau, Melawi dan Sanggau.

Kepala Divisi dan Kampanye Walhi Kalbar Hendrikus Adam mengatakan, bencana ekologis banjir yang terjadi, mengonfirmasi terjadinya krisis iklim. Hal itu ditandai dengan anomali cuaca ekstrem di Kalbar.

“Kalau kita melihat bencana banjir ini tidak terjadi secara ujug-ujug. Tapi ada persolan mendasar yang lebih besar, yaitu rusaknya daerah penyangga atau bentang alam. Kemampuan daya tampung air jadi terganggu,” kata Adam.

“Artinya, hujan di sini hanya sebagai pemantik. Ada persoalan yang lebih besar,” sambung Adam.

Menurutnya, upaya ekstraksi sumber daya alam yang berlebihan, melalui pemberian izin konsesi dengan skala yang besar, baik itu di sektor perkebunan, pertambangan maupun kehutanan, juga menjadi salah satu penyebab kerusakan daerah penyangga tersebut.

Baca Juga :  Tiang PLN Patah, Listrik Padam Dan Jalan Macet

Dalam konteks yang lain, lanjutnya, selain izin konsesi dan praktik eksploitasi, pengelolaan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), melalui pengerukan sekitar badan sungai, juga berpotensi menyebabkan pendangkalan sehingga ketika debit air besar, sangat memungkinan meluap.

Untuk penanganan jangka pendek, pemerintah diharapkan segera merespon, untuk memastikan hak-hak masyarakat/korban banjir. Sedangkan untuk jangka panjang, menurut Adam, perlu upaya perbaikan dan pemulihan terhadap bentang alam yang mengalami kerusakan.

Ia juga menyebutkan, bicara soal banjir bukan hanya bicara soal sektor per wilayah, melainkan kebijakan pemerintah lintas kabupaten. Kebijakan tersebut bukan berbasis pada kepentingan politis, melainkan lebih pada langkah mitigasi.

Deteksi dini terhadap wilayah yang rentan juga dinilai penting. Masyarakat hendaknya diberikan informasi yang bisa dipahami secara mudah sehingga langkah-langkah antisipasi bisa segera dilakukan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Baca Juga :  Dua Supersub Antar Austria Petik Kemenangan Bersejarah di Ajang Euro

Secara umum, kata Adam, anomali cuaca ekstrem ditandai dengan musim penghujan yang berkepanjangan. Begitu pula dengan musim kemarau. Ada pergeseran jadwal musim.

“Misal bulan Juli, Agustus, dan September mestinya kemarau, tapi faktanya justru hujan. Dampaknya paling dirasakan masyarakat peladang. Bulan Juli yang harusnya membersihkan ladang dengan kearifan lokal, tapi faktanya bergeser. Malahan ada yang membersihkan ladangnya Oktober ini,” bebernya.

Untuk itu, ia meminta pemerintah segera mengevaluasi izin investasi yang ada. Terutama dalam melakukan penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan perusahaan, baik perkebunan, pertambangan maupun kehutanan.

“Selama ini yang kami lihat, penegakan hukumnya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini kerap terjadi pada konsesi maupun isu karhutla, khusunya perorangan atau masyarakat komunitas,” pungkasnya. (arf)

PONTIANAK – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat menyebut, bencana banjir yang terjadi di sejumlah daerah di Kalimantan Barat adalah bagian dari krisis iklim.

Setidaknya ada lima kabupaten di Kalbar yang terdampak banjir akibat luapan air sungai yakni Kapuas Hulu, Sintang, Sekadau, Melawi dan Sanggau.

Kepala Divisi dan Kampanye Walhi Kalbar Hendrikus Adam mengatakan, bencana ekologis banjir yang terjadi, mengonfirmasi terjadinya krisis iklim. Hal itu ditandai dengan anomali cuaca ekstrem di Kalbar.

“Kalau kita melihat bencana banjir ini tidak terjadi secara ujug-ujug. Tapi ada persolan mendasar yang lebih besar, yaitu rusaknya daerah penyangga atau bentang alam. Kemampuan daya tampung air jadi terganggu,” kata Adam.

“Artinya, hujan di sini hanya sebagai pemantik. Ada persoalan yang lebih besar,” sambung Adam.

Menurutnya, upaya ekstraksi sumber daya alam yang berlebihan, melalui pemberian izin konsesi dengan skala yang besar, baik itu di sektor perkebunan, pertambangan maupun kehutanan, juga menjadi salah satu penyebab kerusakan daerah penyangga tersebut.

Baca Juga :  Banjir 2 Meter, Warga Tak Dapat Beraktivitas

Dalam konteks yang lain, lanjutnya, selain izin konsesi dan praktik eksploitasi, pengelolaan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), melalui pengerukan sekitar badan sungai, juga berpotensi menyebabkan pendangkalan sehingga ketika debit air besar, sangat memungkinan meluap.

Untuk penanganan jangka pendek, pemerintah diharapkan segera merespon, untuk memastikan hak-hak masyarakat/korban banjir. Sedangkan untuk jangka panjang, menurut Adam, perlu upaya perbaikan dan pemulihan terhadap bentang alam yang mengalami kerusakan.

Ia juga menyebutkan, bicara soal banjir bukan hanya bicara soal sektor per wilayah, melainkan kebijakan pemerintah lintas kabupaten. Kebijakan tersebut bukan berbasis pada kepentingan politis, melainkan lebih pada langkah mitigasi.

Deteksi dini terhadap wilayah yang rentan juga dinilai penting. Masyarakat hendaknya diberikan informasi yang bisa dipahami secara mudah sehingga langkah-langkah antisipasi bisa segera dilakukan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Baca Juga :  PPKM Pontianak Turun ke Level 3

Secara umum, kata Adam, anomali cuaca ekstrem ditandai dengan musim penghujan yang berkepanjangan. Begitu pula dengan musim kemarau. Ada pergeseran jadwal musim.

“Misal bulan Juli, Agustus, dan September mestinya kemarau, tapi faktanya justru hujan. Dampaknya paling dirasakan masyarakat peladang. Bulan Juli yang harusnya membersihkan ladang dengan kearifan lokal, tapi faktanya bergeser. Malahan ada yang membersihkan ladangnya Oktober ini,” bebernya.

Untuk itu, ia meminta pemerintah segera mengevaluasi izin investasi yang ada. Terutama dalam melakukan penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan perusahaan, baik perkebunan, pertambangan maupun kehutanan.

“Selama ini yang kami lihat, penegakan hukumnya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini kerap terjadi pada konsesi maupun isu karhutla, khusunya perorangan atau masyarakat komunitas,” pungkasnya. (arf)

Most Read

Artikel Terbaru

/