alexametrics
26 C
Pontianak
Sunday, June 26, 2022

Midji Tetap Wajibkan PCR, Menhub Bolehkan Tes Antigen

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) tetap mewajibkan penumpang pesawat yang masuk ke wilayah Kalbar mengantongi surat negatif Covid-19 dari pemeriksaan RT-PCR. Kebijakan ini berbeda dengan aturan Kementerian Perhubungan yang membolehkan hasil negatif rapid test antigen untuk penerbangan di luar Jawa dan Bali.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengatakan, Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan (Menhub) tentang penggunaan hasil negatif rapid test antigen untuk penerbangan luar Jawa dan Bali adalah kebijakan diskriminatif.

Karena itu, Pemprov Kalbar tetap menggunakan aturan yang masih berlaku sampai saat ini. Setiap penumpang pesawat yang masuk ke wilayah Kalbar tetap harus menunjukkan surat negatif RT-PCR. “Kalbar tetap PCR, memangnya virus Covid-19 (di pulau) Jawa dan Bali beda dengan luar Jawa dan Bali, ngerampot jak. Jangan diskriminatif memproteksi masyarakat,” katanya kepada Pontianak Post, Jumat (29/10) sore.

Dalam membuat kebijakan, menurutnya jangan hanya berpikir dari sisi kepentingan bisnis maskapai penerbangan saja. Mencegah penularan dengan pemeriksaan RT-PCR juga dianggap sangat penting. Apalagi Midji, sapaan karibnya, menyebut harga atau tarif pemeriksaan tes usap RT-PCR saat ini sudah cukup murah. Seperti maskapai Lion Air yang sudah bisa memberikan tarif PCR seharga Rp195 ribu.

“Lion kan sudah Rp195 ribu saja tarif PCR-nya. Enam bulan lalu saya sudah ngomong tarif PCR itu cukup Rp300 ribu saja, bahkan kalau tak mikir investasi lab swasta, dari dulu saya sudah minta Perusda (Kalbar) buat lab dengan tarif (RT-PCR) Rp225 ribu,” pungkasnya.

Terpisah Kepala Dinas Kesehatan Kalbar Harisson menambahkan, dengan adanya SE Menhub yang terbaru, tidak mengubah kebijakan sebelumnya yang sudah dilaksanakan di Kalbar. Yakni setiap penumpang yang akan masuk ke wilayah Kalbar baik dengan menggunakan pesawat udara, kapal laut maupun darat harus menunjukkan dua hal.

Pertama penumpang harus menunjukkan sertifikat vaksinasi Covid-19, minimal dosis pertama dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Kedua harus menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR (H-3) di bandara atau terminal keberangkatan dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

Baca Juga :  Tarif PCR 600 Ribu, Kepala PLBN Mengaku Tak Tahu

Harisson menjelaskan, persyaratan bagi penumpang pesawat udara ke Kalbar telah diatur dalam Pergub Kalbar Nomor 75 tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Pergub 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Pergub tersebut berlaku mulai 24 Mei 2021, dan mengenai kewajiban negatif tes RT-PCR tertulis di pasal 8 ayat 3a.

“Pergub tentang kewajiban PCR bagi penumpang pesawat udara itu juga sejalan dengan Inmendagri (Instruksi Menteri Dalam Negeri) 56 Tahun 2021,” katanya.

Dalam Inmendagri Nomor 56 Tahun 2021 yang ditandatangani pada 28 Oktober 2021, disebutkan bahwa pelaku perjalanan domestik yang menggunakan pesawat udara harus menunjukkan PCR (H-3) untuk pesawat udara yang masuk/keluar wilayah Jawa dan Bali. “Jadi Pergub tentang kewajiban PCR bagi penumpang pesawat udara itu juga sejalan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Menhub telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas SE Nomor SE 88/2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi Covid-19.

Dalam SE baru yang berlaku efektif mulai 28 Oktober 2021 itu diatur bahwa syarat perjalanan untuk penerbangan di luar Jawa dan Bali adalah menunjukkan hasil negatif RT-PCR dengan maksimal pengambilan sampel tiga kali 24 jam atau hasil negatif rapid test antigen dengan sampel maksimal satu kali 24 jam sebelum keberangkatan. Penumpang pun wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama.

Sementara untuk penerbangan di dalam Jawa-Bali atau penerbangan dari dan ke Jawa-Bali tetap wajib mencantumkan keterangan negatif RT-PCR dengan sampel maksimal tiga kali 24 jam sebelum keberangkatan. Kemudian penumpang juga wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto mengatakan aturan ini baru ini berlaku efektif mulai 28 Oktober 2021. Ia menuturkan penerbitan aturan baru ini tetap dalam upaya mencegah terjadinya penyebaran dan peningkatan penularan Covid-19.

Baca Juga :  Citilink Tegaskan Patuhi Protokol Kesehatan

“Jadi tujuannya untuk melindungi kita semua dari paparan Covid-19. Walaupun begitu, ada pengecualian untuk kewajiban menunjukkan kartu vaksin dengan ketentuan yang masih merujuk pada SE 88/2021,” ujarnya.

Pengecualian pertama, kata dia, untuk pelaku perjalanan dengan usia di bawah 12 tahun. Kedua, bagi yang memiliki kondisi kesehatan khusus dengan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah, yang menyatakan bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19.
Ketiga, angkutan udara perintis dan penerbangan angkutan udara di daerah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan), yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

Pada pengecualian pertama, kata dia, anak-anak yang berusia bawah 12 tahun harus didampingi orang tua atau keluarga. “Pembuktiannya dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK), serta memenuhi persyaratan tes Covid-19 sebagaimana ketentuan wilayahnya,” ujar Novie.

Selama pemberlakuan SE terbaru tersebut, kata dia,  kapasitas penumpang untuk pesawat udara berlorong tunggal (narrow body aircraft) dan pesawat berbadan lebar/lorong ganda (wide body aircraft), dapat lebih dari 70 persen kapasitas angkut (load factor).

“Hanya saja, penyelenggara angkutan udara tetap wajib menyediakan tiga baris kursi, yang diperuntukkan sebagai area karantina bagi penumpang yang terindikasi bergejala Covid-19,” kata Dirjen Novie.

Adapun kapasitas terminal bandara ditetapkan paling banyak 70 persen dari jumlah penumpang waktu sibuk (PWS) pada masa normal.

“Kami terus mengimbau kepada masyarakat para pengguna jasa penerbangan dan juga kepada operator sarana dan prasarana penerbangan, agar tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Mari kita bersama-sama mencegah penyebaran Covid-19,” katanya.

Ia menambahkan SE terbaru tersebut merupakan perubahan atas SE Nomor SE 88/2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi Covid-19, serta mengacu pada Addendum Kedua SE Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Nomor 21/2021. (bar/ant)

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) tetap mewajibkan penumpang pesawat yang masuk ke wilayah Kalbar mengantongi surat negatif Covid-19 dari pemeriksaan RT-PCR. Kebijakan ini berbeda dengan aturan Kementerian Perhubungan yang membolehkan hasil negatif rapid test antigen untuk penerbangan di luar Jawa dan Bali.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengatakan, Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan (Menhub) tentang penggunaan hasil negatif rapid test antigen untuk penerbangan luar Jawa dan Bali adalah kebijakan diskriminatif.

Karena itu, Pemprov Kalbar tetap menggunakan aturan yang masih berlaku sampai saat ini. Setiap penumpang pesawat yang masuk ke wilayah Kalbar tetap harus menunjukkan surat negatif RT-PCR. “Kalbar tetap PCR, memangnya virus Covid-19 (di pulau) Jawa dan Bali beda dengan luar Jawa dan Bali, ngerampot jak. Jangan diskriminatif memproteksi masyarakat,” katanya kepada Pontianak Post, Jumat (29/10) sore.

Dalam membuat kebijakan, menurutnya jangan hanya berpikir dari sisi kepentingan bisnis maskapai penerbangan saja. Mencegah penularan dengan pemeriksaan RT-PCR juga dianggap sangat penting. Apalagi Midji, sapaan karibnya, menyebut harga atau tarif pemeriksaan tes usap RT-PCR saat ini sudah cukup murah. Seperti maskapai Lion Air yang sudah bisa memberikan tarif PCR seharga Rp195 ribu.

“Lion kan sudah Rp195 ribu saja tarif PCR-nya. Enam bulan lalu saya sudah ngomong tarif PCR itu cukup Rp300 ribu saja, bahkan kalau tak mikir investasi lab swasta, dari dulu saya sudah minta Perusda (Kalbar) buat lab dengan tarif (RT-PCR) Rp225 ribu,” pungkasnya.

Terpisah Kepala Dinas Kesehatan Kalbar Harisson menambahkan, dengan adanya SE Menhub yang terbaru, tidak mengubah kebijakan sebelumnya yang sudah dilaksanakan di Kalbar. Yakni setiap penumpang yang akan masuk ke wilayah Kalbar baik dengan menggunakan pesawat udara, kapal laut maupun darat harus menunjukkan dua hal.

Pertama penumpang harus menunjukkan sertifikat vaksinasi Covid-19, minimal dosis pertama dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Kedua harus menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR (H-3) di bandara atau terminal keberangkatan dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

Baca Juga :  Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Bansir Laut, Pontianak Tenggara

Harisson menjelaskan, persyaratan bagi penumpang pesawat udara ke Kalbar telah diatur dalam Pergub Kalbar Nomor 75 tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Pergub 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Pergub tersebut berlaku mulai 24 Mei 2021, dan mengenai kewajiban negatif tes RT-PCR tertulis di pasal 8 ayat 3a.

“Pergub tentang kewajiban PCR bagi penumpang pesawat udara itu juga sejalan dengan Inmendagri (Instruksi Menteri Dalam Negeri) 56 Tahun 2021,” katanya.

Dalam Inmendagri Nomor 56 Tahun 2021 yang ditandatangani pada 28 Oktober 2021, disebutkan bahwa pelaku perjalanan domestik yang menggunakan pesawat udara harus menunjukkan PCR (H-3) untuk pesawat udara yang masuk/keluar wilayah Jawa dan Bali. “Jadi Pergub tentang kewajiban PCR bagi penumpang pesawat udara itu juga sejalan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Menhub telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas SE Nomor SE 88/2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi Covid-19.

Dalam SE baru yang berlaku efektif mulai 28 Oktober 2021 itu diatur bahwa syarat perjalanan untuk penerbangan di luar Jawa dan Bali adalah menunjukkan hasil negatif RT-PCR dengan maksimal pengambilan sampel tiga kali 24 jam atau hasil negatif rapid test antigen dengan sampel maksimal satu kali 24 jam sebelum keberangkatan. Penumpang pun wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama.

Sementara untuk penerbangan di dalam Jawa-Bali atau penerbangan dari dan ke Jawa-Bali tetap wajib mencantumkan keterangan negatif RT-PCR dengan sampel maksimal tiga kali 24 jam sebelum keberangkatan. Kemudian penumpang juga wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto mengatakan aturan ini baru ini berlaku efektif mulai 28 Oktober 2021. Ia menuturkan penerbitan aturan baru ini tetap dalam upaya mencegah terjadinya penyebaran dan peningkatan penularan Covid-19.

Baca Juga :  Citilink Tegaskan Patuhi Protokol Kesehatan

“Jadi tujuannya untuk melindungi kita semua dari paparan Covid-19. Walaupun begitu, ada pengecualian untuk kewajiban menunjukkan kartu vaksin dengan ketentuan yang masih merujuk pada SE 88/2021,” ujarnya.

Pengecualian pertama, kata dia, untuk pelaku perjalanan dengan usia di bawah 12 tahun. Kedua, bagi yang memiliki kondisi kesehatan khusus dengan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah, yang menyatakan bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19.
Ketiga, angkutan udara perintis dan penerbangan angkutan udara di daerah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan), yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

Pada pengecualian pertama, kata dia, anak-anak yang berusia bawah 12 tahun harus didampingi orang tua atau keluarga. “Pembuktiannya dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK), serta memenuhi persyaratan tes Covid-19 sebagaimana ketentuan wilayahnya,” ujar Novie.

Selama pemberlakuan SE terbaru tersebut, kata dia,  kapasitas penumpang untuk pesawat udara berlorong tunggal (narrow body aircraft) dan pesawat berbadan lebar/lorong ganda (wide body aircraft), dapat lebih dari 70 persen kapasitas angkut (load factor).

“Hanya saja, penyelenggara angkutan udara tetap wajib menyediakan tiga baris kursi, yang diperuntukkan sebagai area karantina bagi penumpang yang terindikasi bergejala Covid-19,” kata Dirjen Novie.

Adapun kapasitas terminal bandara ditetapkan paling banyak 70 persen dari jumlah penumpang waktu sibuk (PWS) pada masa normal.

“Kami terus mengimbau kepada masyarakat para pengguna jasa penerbangan dan juga kepada operator sarana dan prasarana penerbangan, agar tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Mari kita bersama-sama mencegah penyebaran Covid-19,” katanya.

Ia menambahkan SE terbaru tersebut merupakan perubahan atas SE Nomor SE 88/2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi Covid-19, serta mengacu pada Addendum Kedua SE Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Nomor 21/2021. (bar/ant)

Most Read

Artikel Terbaru

/