alexametrics
22.8 C
Pontianak
Saturday, August 13, 2022

Kalbar Percepat Penyerapan TKDD

PONTIANAK – Sejumlah pihak berupaya untuk memaksimalkan penyerapan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Kalimantan Barat (Kalbar). Upaya percepatan itu perlu dilakukan merespon sejumlah tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengoptimalkan  penyerapan anggarannya pada masa pandemi covid-19.

Kepala Kanwil DJPb Kalbar, Edih Mulyadi menilai percepatan penyerapan anggaran itu perlu menjadi perhatian pemerintah agar terserap secara maksimal hingga akhir tahun ini. Dirinya menilai masih ada keragu-raguan instansi dalam mengeksekusi anggaran, terutama dengan banyaknya kebijakan relaksasi sebagai dampak covid-19.

“Ada keragu-raguan eksekutor di lapangan terkait pelaksanaan penyerapan anggaran ini. Nah, karena itulah kami rasa perlu untuk melakukan sinergi dengan berbagai pihak agar hal ini dapat kita dorong bersama,” tutur Edih, saat kegiatan Rakor Pengawasan Dalam Rangka Percepatan Penyerapan TKDD Kalbar, Kamis (1/10).

Secara umum realisasi penyerapan anggaran, khususnya DAK Fisik dan dana desa sudah cukup baik. Untuk DAK Fisik, data terakhir yang pihaknya himpun sudah mencapai Rp1,7 Triliun atau setara 93 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp18,5 triliun. Dari 14 kota/kabupaten di Kalbar, penyerapan DAk Fisik tertinggi adalah Kabupaten Landak, dan terendah Kota Pontianak.

Meski penyerapan DAK Fisik menunjukan angka yang cukup baik, namun pihaknya mendapat sejumlah persoalan yang dihadapi. Beberapa permasalahan itu, sebut dia, terjadi lantaran adanya perubahan Peraturan dan Petunjuk Teknis terkait Penyaluran DAK Fisik yang begitu dinamis sehingga menyulitkan para stakeholder yang terkait. “Kemudian adanya wabah Covid-19 yang menyebabkan beberapa alokasi DAK Fisik harus mendapatkan penyesuaian,” tutur dia.

Baca Juga :  Genjot Produksi, Pabrik Wermes Nikmati Tambah Daya Listrik Lewat Layanan One Day Service

Sementara itu untuk dana desa, realisasi penyalurannya mencapai 78,95 persen dari total pagu di tahun ini sebesar Rp2,02 triliun. Angka realisasi tersebut, dinilainya kurang tipis dari yang diharapkannya, yakni pada angka 80 persen.

Untuk mengatasi berbagai persoalan ini, serta dalam rangka mempercepat penyerapan TKDD, maka diperlukan sejumlah langkah bersama yang melibatkan pihak-pihak terkait. Langkah tersebut, sebut Edih, seperti  peningkatan kapasitas SDM, serta peningkatan fungsi pendampingan. Pihaknya dan bersama stakeholder terkait, akan mengusulkan sebuah forum yang akan mendorong percepatan penyerapan TKDD tersebut.

“Sehingga kita perlu dibentuk Forum Pendampingan dan Pengawasan TKDD Kalbar,” tutur dia.

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalbar, Dikdik Sadikin menilai perlu adanya upaya agar penyerapan anggaran dapat dilakukan secara maksimal di tengah longgarnya berbagai kebijakan anggaran sebagai dampak pandemi covid-19.

“Inilah yang menjadi tugas kita bagaimana kelancaran penyerapan anggaran ini dapat semaksimal mungkin dirasakan manfaatnya bagi yang membutuhkan bantuan, serta bagaimana kita membatasi mereka yang menjadi penumpang gelap dan mencoba mengail di air yang keruh,” ungkap dia.

Dikdik menekankan pentingnya sejak awal dilakukan pengawasan yang terintegrasi dengan kegiatan yang dapat diandalkan.Sehingga, penyimpangan dapat dicegah, atau kalaupun terjadi penyimpangan dapat segera dilakukan tindakan perbaikan sebagai sebuah early warning system. Disamping itu, fungsi konsultasi dari pelaksana kepada instansi yang dianggap berkompeten mengetahui peraturan dan penyelesaian permasalahan, menjadi penting. Sehingga apabila ada keraguan dan kegamangan pada pelaksana, dapat segera diperoleh kejelasan. Hal ini setidaknya dapat menekan kegamangan pelaksana dalam melakukan penyerapan anggaran.

Baca Juga :  Bantu UKM Rambah Pasar Nasional via Lelang 

“Dengan demikian, di satu sisi pengawasan tidak menghambat penanganan COVID-19. Namun, pada sisi yang lain,tetap efektif dalam mencegah penyimpanganyang berpotensi merugikan negara. Sebagai mana motto BPKP untuk hadir dan bermanfaat, BPKP Kalbar selalu siap membantu,” tutur Dikdik.

Senada dengan itu, Wakajati Kalbar Sapta Subrata menyampaikan bahwa secara yurisprudensi maka sebuah penyimpangan dari peraturan dapat saja diterima selama memenuhi tiga hal. Pertama,negara tidak dirugikan. Kedua, yang bersangkutan tidak diuntungkan.Dan ketiga,pelayanan publik terlayani.

Khusus untuk penanganan pandemi COVID-19, menurut Sapta, yuriprudensi tersebut lebih dikuatkan lagi dengan adanya UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

“Untuk itu, istilah alon-alon asal kelakon harus kita tinggalkan. Sekarang harus ganti dengan motto Biar Cepat Asal Selamat. Artinya, saat ini yang diperlukan adalah tindakan yang cepat tapi tetap mengutamakan aturan-aturan yang berlaku,” kata Sapta. (sti)

PONTIANAK – Sejumlah pihak berupaya untuk memaksimalkan penyerapan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Kalimantan Barat (Kalbar). Upaya percepatan itu perlu dilakukan merespon sejumlah tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengoptimalkan  penyerapan anggarannya pada masa pandemi covid-19.

Kepala Kanwil DJPb Kalbar, Edih Mulyadi menilai percepatan penyerapan anggaran itu perlu menjadi perhatian pemerintah agar terserap secara maksimal hingga akhir tahun ini. Dirinya menilai masih ada keragu-raguan instansi dalam mengeksekusi anggaran, terutama dengan banyaknya kebijakan relaksasi sebagai dampak covid-19.

“Ada keragu-raguan eksekutor di lapangan terkait pelaksanaan penyerapan anggaran ini. Nah, karena itulah kami rasa perlu untuk melakukan sinergi dengan berbagai pihak agar hal ini dapat kita dorong bersama,” tutur Edih, saat kegiatan Rakor Pengawasan Dalam Rangka Percepatan Penyerapan TKDD Kalbar, Kamis (1/10).

Secara umum realisasi penyerapan anggaran, khususnya DAK Fisik dan dana desa sudah cukup baik. Untuk DAK Fisik, data terakhir yang pihaknya himpun sudah mencapai Rp1,7 Triliun atau setara 93 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp18,5 triliun. Dari 14 kota/kabupaten di Kalbar, penyerapan DAk Fisik tertinggi adalah Kabupaten Landak, dan terendah Kota Pontianak.

Meski penyerapan DAK Fisik menunjukan angka yang cukup baik, namun pihaknya mendapat sejumlah persoalan yang dihadapi. Beberapa permasalahan itu, sebut dia, terjadi lantaran adanya perubahan Peraturan dan Petunjuk Teknis terkait Penyaluran DAK Fisik yang begitu dinamis sehingga menyulitkan para stakeholder yang terkait. “Kemudian adanya wabah Covid-19 yang menyebabkan beberapa alokasi DAK Fisik harus mendapatkan penyesuaian,” tutur dia.

Baca Juga :  Bantu UKM Rambah Pasar Nasional via Lelang 

Sementara itu untuk dana desa, realisasi penyalurannya mencapai 78,95 persen dari total pagu di tahun ini sebesar Rp2,02 triliun. Angka realisasi tersebut, dinilainya kurang tipis dari yang diharapkannya, yakni pada angka 80 persen.

Untuk mengatasi berbagai persoalan ini, serta dalam rangka mempercepat penyerapan TKDD, maka diperlukan sejumlah langkah bersama yang melibatkan pihak-pihak terkait. Langkah tersebut, sebut Edih, seperti  peningkatan kapasitas SDM, serta peningkatan fungsi pendampingan. Pihaknya dan bersama stakeholder terkait, akan mengusulkan sebuah forum yang akan mendorong percepatan penyerapan TKDD tersebut.

“Sehingga kita perlu dibentuk Forum Pendampingan dan Pengawasan TKDD Kalbar,” tutur dia.

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalbar, Dikdik Sadikin menilai perlu adanya upaya agar penyerapan anggaran dapat dilakukan secara maksimal di tengah longgarnya berbagai kebijakan anggaran sebagai dampak pandemi covid-19.

“Inilah yang menjadi tugas kita bagaimana kelancaran penyerapan anggaran ini dapat semaksimal mungkin dirasakan manfaatnya bagi yang membutuhkan bantuan, serta bagaimana kita membatasi mereka yang menjadi penumpang gelap dan mencoba mengail di air yang keruh,” ungkap dia.

Dikdik menekankan pentingnya sejak awal dilakukan pengawasan yang terintegrasi dengan kegiatan yang dapat diandalkan.Sehingga, penyimpangan dapat dicegah, atau kalaupun terjadi penyimpangan dapat segera dilakukan tindakan perbaikan sebagai sebuah early warning system. Disamping itu, fungsi konsultasi dari pelaksana kepada instansi yang dianggap berkompeten mengetahui peraturan dan penyelesaian permasalahan, menjadi penting. Sehingga apabila ada keraguan dan kegamangan pada pelaksana, dapat segera diperoleh kejelasan. Hal ini setidaknya dapat menekan kegamangan pelaksana dalam melakukan penyerapan anggaran.

Baca Juga :  Genjot Produksi, Pabrik Wermes Nikmati Tambah Daya Listrik Lewat Layanan One Day Service

“Dengan demikian, di satu sisi pengawasan tidak menghambat penanganan COVID-19. Namun, pada sisi yang lain,tetap efektif dalam mencegah penyimpanganyang berpotensi merugikan negara. Sebagai mana motto BPKP untuk hadir dan bermanfaat, BPKP Kalbar selalu siap membantu,” tutur Dikdik.

Senada dengan itu, Wakajati Kalbar Sapta Subrata menyampaikan bahwa secara yurisprudensi maka sebuah penyimpangan dari peraturan dapat saja diterima selama memenuhi tiga hal. Pertama,negara tidak dirugikan. Kedua, yang bersangkutan tidak diuntungkan.Dan ketiga,pelayanan publik terlayani.

Khusus untuk penanganan pandemi COVID-19, menurut Sapta, yuriprudensi tersebut lebih dikuatkan lagi dengan adanya UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

“Untuk itu, istilah alon-alon asal kelakon harus kita tinggalkan. Sekarang harus ganti dengan motto Biar Cepat Asal Selamat. Artinya, saat ini yang diperlukan adalah tindakan yang cepat tapi tetap mengutamakan aturan-aturan yang berlaku,” kata Sapta. (sti)

Most Read

Astra Motor Ajak Cari Aman

Apresiasi HMI Sanggau

Bocah 9 Tahun Tenggelam di Kolam Renang

Karol: Hanya Kunjungan Biasa

Artikel Terbaru

/