alexametrics
31.7 C
Pontianak
Wednesday, May 18, 2022

Pengusaha Siap Naikkan Gaji Karyawan

PONTIANAK – Kalangan pengusaha setuju dengan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 sebesar 8,51 persen, sesuai dengan surat edaran (SE) Kemenaker nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Pontianak, Andreas Acui Simanjaya. Menurutnya, kenaikan tersebut sudah sesuai dengan rumusan yang ada dan berlaku secara nasional.

“UMP merupakan patokan provinsi Kalbar, di kabupaten kota ditetapkan UMK (upah minimum kabupaten/kota). Jadi UMP sebagai patokan secara umum oke saja,” ungkap dia, kemarin.

Menurutnya, pengusaha akan menyesuaikan diri dengan keputusan yang diambil tersebut. Pihaknya berkomitmen akan mematuhi, dengan harapan kenaikan sebesar itu akan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan masyarakat pada umumnya. Pengusaha dinilianya siap menaikkan gaji karyawannya.

“Pengusaha siap saja menaikan gaji pekerja sesuai ketentuan pemerintah berdasarkan hasil rapat Dewan Pengupahan,” kata dia.

Apakah kenaikan gaji akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK)? Menurut Acui,  kebijakan kenaikan UMP maupun UMK sejauh ini tidak pernah berakibat pada hal tersebut. Dia meyakini bahwa, kenaikan itu sudah berdasarkan rumusan nasional yang memperhatikan angka pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kebutuhan hidup layak. Sehingga kesimpulannya, kata dia, keputusan yang diambil ini merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha dan pekerja.

Baca Juga :  Pentingnya Fitur Android Go untuk Memaksimalkan Performa Smartphone

“Beda dengan dahulu, sebelum adanya rumus untuk menghitung UMP dan UMK ini, bisa saja hasil keputusan dewan pengupahan ngawur karena terpaksa atau dipaksa,” beber dia.

Dia menambahkan, Apindo akan mensosialisasikan UMP dan UMK pada pihak perusahaan agar dijalan dengan baik sebab hal ini ini merupakan amanah undang-undang untuk keharmonisan hubungan antara perusahaan dan pekerja.

Untuk diketahui, bila mengacu pada besaran kenikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen, maka UMP Kalimantan Barat yang saat ini Rp 2.211.500, akan berubah menjadi Rp 2.399.698. Angka ini paling rendah bila dibandingkan dengan UMP provinsi lainnya di Kalimantan. UMP 2020 di Kalimantan Selatan dari Rp 2.651.781 jadi Rp 2.877.447; Kalimantan Timur dari Rp 2.747.561 jadi Rp 2.981.378; Kalimantan Tengah dari Rp 2.663.435 jadi Rp 2.890.093; serta Kalimantan Utara dari Rp 2.765.463 jadi Rp 3.000.803.

Baca Juga :  Upah Tak Naik, Buruh Harap Kebutuhan Stabil

Sementara itu, Salah satu pengusaha asal Pontianak, Andreas Eko, tidak mempermasalahkan adanya kenaikan UMP, asal perhitungannya sesuai dengan kebutuhan hidup. “Saya sebagai pemberi kerja sangat setuju dengan kenaikan UMP ini,” ungkap pengusaha yang mempekerjakan puluhan orang ini.

Selain itu, yang perlu menjadi catatan, lanjut dia, besaran kenaikan UMP ini harus memperhatikan hukum suplai dan permintaan. Menurutnya, bila UMP terlampau tinggi, justru akan mengakibatkan lapangan kerja yang sedikit. Sebaliknya, dengan UMP yang terlalu rendah akan menyebabkan penawaran dari sisi tenaga kerja menjadi sedikit.

“Pada intinya, akan kita laksanakan (kenaikan UMP 8,51 persen). Kita akan mengikuti aturan minimal pemerintah,” pungkas dia. (sti)

PONTIANAK – Kalangan pengusaha setuju dengan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 sebesar 8,51 persen, sesuai dengan surat edaran (SE) Kemenaker nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Pontianak, Andreas Acui Simanjaya. Menurutnya, kenaikan tersebut sudah sesuai dengan rumusan yang ada dan berlaku secara nasional.

“UMP merupakan patokan provinsi Kalbar, di kabupaten kota ditetapkan UMK (upah minimum kabupaten/kota). Jadi UMP sebagai patokan secara umum oke saja,” ungkap dia, kemarin.

Menurutnya, pengusaha akan menyesuaikan diri dengan keputusan yang diambil tersebut. Pihaknya berkomitmen akan mematuhi, dengan harapan kenaikan sebesar itu akan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan masyarakat pada umumnya. Pengusaha dinilianya siap menaikkan gaji karyawannya.

“Pengusaha siap saja menaikan gaji pekerja sesuai ketentuan pemerintah berdasarkan hasil rapat Dewan Pengupahan,” kata dia.

Apakah kenaikan gaji akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK)? Menurut Acui,  kebijakan kenaikan UMP maupun UMK sejauh ini tidak pernah berakibat pada hal tersebut. Dia meyakini bahwa, kenaikan itu sudah berdasarkan rumusan nasional yang memperhatikan angka pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kebutuhan hidup layak. Sehingga kesimpulannya, kata dia, keputusan yang diambil ini merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha dan pekerja.

Baca Juga :  Sertifikasi Halal jadi Syarat UMKM untuk Memperluas Pasar

“Beda dengan dahulu, sebelum adanya rumus untuk menghitung UMP dan UMK ini, bisa saja hasil keputusan dewan pengupahan ngawur karena terpaksa atau dipaksa,” beber dia.

Dia menambahkan, Apindo akan mensosialisasikan UMP dan UMK pada pihak perusahaan agar dijalan dengan baik sebab hal ini ini merupakan amanah undang-undang untuk keharmonisan hubungan antara perusahaan dan pekerja.

Untuk diketahui, bila mengacu pada besaran kenikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen, maka UMP Kalimantan Barat yang saat ini Rp 2.211.500, akan berubah menjadi Rp 2.399.698. Angka ini paling rendah bila dibandingkan dengan UMP provinsi lainnya di Kalimantan. UMP 2020 di Kalimantan Selatan dari Rp 2.651.781 jadi Rp 2.877.447; Kalimantan Timur dari Rp 2.747.561 jadi Rp 2.981.378; Kalimantan Tengah dari Rp 2.663.435 jadi Rp 2.890.093; serta Kalimantan Utara dari Rp 2.765.463 jadi Rp 3.000.803.

Baca Juga :  Upah Tak Naik, Buruh Harap Kebutuhan Stabil

Sementara itu, Salah satu pengusaha asal Pontianak, Andreas Eko, tidak mempermasalahkan adanya kenaikan UMP, asal perhitungannya sesuai dengan kebutuhan hidup. “Saya sebagai pemberi kerja sangat setuju dengan kenaikan UMP ini,” ungkap pengusaha yang mempekerjakan puluhan orang ini.

Selain itu, yang perlu menjadi catatan, lanjut dia, besaran kenaikan UMP ini harus memperhatikan hukum suplai dan permintaan. Menurutnya, bila UMP terlampau tinggi, justru akan mengakibatkan lapangan kerja yang sedikit. Sebaliknya, dengan UMP yang terlalu rendah akan menyebabkan penawaran dari sisi tenaga kerja menjadi sedikit.

“Pada intinya, akan kita laksanakan (kenaikan UMP 8,51 persen). Kita akan mengikuti aturan minimal pemerintah,” pungkas dia. (sti)

Most Read

Artikel Terbaru

/