alexametrics
26.7 C
Pontianak
Thursday, May 19, 2022

Optimalkan Penerimaan Pajak, Dirjen Pajak Ubah Tugas dan Fungsi KPP Pratama

PONTIANAK – Wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama mulai Maret 2020, berpotensi ditangani oleh account representative baru sehubungan dengan adanya perubahan tugas dan fungsi KPP Pratama. Perubahan tugas dan fungsi KPP Pratama itu merupakan tahap pertama dari program penataan organisasi.

“Ada perubahan tugas dan fungsi KPP Pratama yang mana hari ini dilakukan secara serentak di Indonesia,” ungkap Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalbar, Farid Bachtiar, saat Peluncuran Tugas dan Fungsi KPP Pratama, di KPP Pratama Pontianak Timur, Senin (2/3).

Perubahan tugas dan fungsi itu merupakan bagian dari program penataan organisasi Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan sebagai bagian dari Rencana Strategis DJP 2020-2024 untuk meningkatkan efektivitas pengawasan kepatuhan pajak. Menurut Farid, perubahan tugas dan fungsi tersebut menandai adanya perubahan dalam cara kerja serta komunikasi dengan wajib pajak (WP).

Baca Juga :  Instansi Pemerintah Lakukan KSWP

Perubahan itu, lanjut dia, semata-mata dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. “Untuk meningkatkan penerimaan pajak, kami tempuh dengan cara menambah WP baru maupun meningkatkan kepatuhan WP lama yang saat ini belum optimal sebagaimana harapan kami,” jelas dia.

Lebih lanjut dia menjelaskan, penataan KPP Pratama ditujukan untuk lebih memperluas basis perpajakan melalui kegiatan pengawasan potensi untuk mengumpulkan data lapangan. Penataan ini dilakukan melalui dua cara. Pertama, penggabungan fungsi edukasi, pelayanan dan pemrosesan permohonan wajib pajak untuk efisiensi dan perbaikan layanan. Kedua, penggabungan fungsi ekstensifikasi, pengawasan, dan pengumpulan data lapangan, serta memperbesar jumlah pegawai di area tersebut.

Adapun tahap berikutnya, lanjut dia, dari program penataan organisasi adalah mengubah jumlah, tugas, dan fungsi KPP Pratama dan KPP Madya. Melanjutkan strategi tahap pertama, KPP Pratama akan difokuskan pada perluasan basis pajak serta peningkatan jumlah dan kualitas data lapangan. Selanjutnya sejumlah KPP Madya baru akan dibentuk agar DJP dapat lebih fokus mengawasi kepatuhan wajib pajak strategis yaitu mereka yang memiliki dampak besar terhadap penerimaan di suatu wilayah.

Baca Juga :  KP2KP Mempawah Sapa Wajib Pajak Lewat Radio

Tahap ini diharapkan dia dapat terlaksana pada semester II tahun 2020. Sebagai bagian dari strategi ini maka pengawasan termasuk kunjungan lapangan oleh petugas KPP Pratama akan lebih ditingkatkan agar DJP memperoleh data yang lebih banyak dan berkualitas tinggi. “Dalam melaksanakan tugasnya termasuk melakukan kunjungan lapangan pegawai DJP wajib mengikuti kode etik, menjaga integritas, dan bersikap profesional,” jelas dia.

Perubahan ini diharapkannya dapat meningkatkan penerimaan pajak di Kalbar, mengingat tahun ini targetnya naik cukup signifikan. Tahun lalu, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 6,7 triliun atau 86,76 persen dari target penerimaan sebesar Rp 7,82 triliun. Tahun ini pihaknya mendapat target sebesar Rp8,4 triliun. (sti)

PONTIANAK – Wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama mulai Maret 2020, berpotensi ditangani oleh account representative baru sehubungan dengan adanya perubahan tugas dan fungsi KPP Pratama. Perubahan tugas dan fungsi KPP Pratama itu merupakan tahap pertama dari program penataan organisasi.

“Ada perubahan tugas dan fungsi KPP Pratama yang mana hari ini dilakukan secara serentak di Indonesia,” ungkap Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalbar, Farid Bachtiar, saat Peluncuran Tugas dan Fungsi KPP Pratama, di KPP Pratama Pontianak Timur, Senin (2/3).

Perubahan tugas dan fungsi itu merupakan bagian dari program penataan organisasi Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan sebagai bagian dari Rencana Strategis DJP 2020-2024 untuk meningkatkan efektivitas pengawasan kepatuhan pajak. Menurut Farid, perubahan tugas dan fungsi tersebut menandai adanya perubahan dalam cara kerja serta komunikasi dengan wajib pajak (WP).

Baca Juga :  Bank Bisa Validasi dan Layani Pendaftaran NPWP Nasabah

Perubahan itu, lanjut dia, semata-mata dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. “Untuk meningkatkan penerimaan pajak, kami tempuh dengan cara menambah WP baru maupun meningkatkan kepatuhan WP lama yang saat ini belum optimal sebagaimana harapan kami,” jelas dia.

Lebih lanjut dia menjelaskan, penataan KPP Pratama ditujukan untuk lebih memperluas basis perpajakan melalui kegiatan pengawasan potensi untuk mengumpulkan data lapangan. Penataan ini dilakukan melalui dua cara. Pertama, penggabungan fungsi edukasi, pelayanan dan pemrosesan permohonan wajib pajak untuk efisiensi dan perbaikan layanan. Kedua, penggabungan fungsi ekstensifikasi, pengawasan, dan pengumpulan data lapangan, serta memperbesar jumlah pegawai di area tersebut.

Adapun tahap berikutnya, lanjut dia, dari program penataan organisasi adalah mengubah jumlah, tugas, dan fungsi KPP Pratama dan KPP Madya. Melanjutkan strategi tahap pertama, KPP Pratama akan difokuskan pada perluasan basis pajak serta peningkatan jumlah dan kualitas data lapangan. Selanjutnya sejumlah KPP Madya baru akan dibentuk agar DJP dapat lebih fokus mengawasi kepatuhan wajib pajak strategis yaitu mereka yang memiliki dampak besar terhadap penerimaan di suatu wilayah.

Baca Juga :  DJP Kalbar-UPB Bentuk Tax Center

Tahap ini diharapkan dia dapat terlaksana pada semester II tahun 2020. Sebagai bagian dari strategi ini maka pengawasan termasuk kunjungan lapangan oleh petugas KPP Pratama akan lebih ditingkatkan agar DJP memperoleh data yang lebih banyak dan berkualitas tinggi. “Dalam melaksanakan tugasnya termasuk melakukan kunjungan lapangan pegawai DJP wajib mengikuti kode etik, menjaga integritas, dan bersikap profesional,” jelas dia.

Perubahan ini diharapkannya dapat meningkatkan penerimaan pajak di Kalbar, mengingat tahun ini targetnya naik cukup signifikan. Tahun lalu, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 6,7 triliun atau 86,76 persen dari target penerimaan sebesar Rp 7,82 triliun. Tahun ini pihaknya mendapat target sebesar Rp8,4 triliun. (sti)

Most Read

Artikel Terbaru

/