alexametrics
24 C
Pontianak
Monday, June 27, 2022

Daerah Tak Punya Stok Cadangan Pangan

Kalbar Kekurangan 381,04 Ton

PONTIANAK– Dinas Pangan Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPPKH) Kalimantan Barat (Kalbar) mendorong pemerintah kabupaten/kota menyediakan stok cadangan pangan masing-masing sesuai amanat Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) RI Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut, perhitungan ketersediaannya berdasarkan jumlah penduduk dikali 94,47 kilogram per kapita per tahun.

Kepala Dinas Pangan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar Muhammad Munsif menjelaskan dari data per 24 September 2020 lalu, ketersediaan cadangan pangan Provinsi Kalbar ada sebanyak 104 ton. Padahal proporsi ketersediaan seharusnya sesuai Permentan, cadangan pangan yang harus dimiliki sebanyak 485,04 ton. Dengan demikian, Kalbar masih kekurangan sekitar 381,04 ton.

Kurangnya jumlah cadangan pangan ini ternyata disebabkan daerah kabupaten/kota yang tidak menyiapkan cadangan sesuai ketentuan. Sebagai contoh Kota Pontianak dari proporsi seharusnya 247,84 ton hanya menyediakan 222,69 ton. Kemudian Kabupaten Kubu Raya dari proporsi 222,05 ton shanya tersedia 19 ton. Lalu Sambas dari proporsi 203,45 ton hanya tersedia 18,76 ton.

Baca Juga :  Model Kemitraan Agribisnis Closed Loop dalam Ekosistem Digital Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Bahkan ada beberapa daerah yang sama sekali tidak menyediakan cadanga pangan, seperti Kabupaten Ketapang yang proporsinya 197,03 ton, tapi tidak memiliki cadangan pangan. Lalu Kabupaten Kapuas Hulu, Kota Singkawang dan Kabupaten Melawi juga terjadi hal yang sama.

Maka dari itu Munsif mengatakan pihaknya mendorong agar otoritas di masing-masing kabupaten/kota untuk memberikan komitmennya memperkuat cadangan pangan daerah masing-masing. Hal ini penting agar saat terjadi keadaan darurat atau bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan lain sebagainya, terutama yang berakibat langsung pada potensi krisis atau rawan pangan.

“Jadi (jika ada cadangan pangan) Pemda setempat tetap memiliki kemampuan untuk mengatasinya (krisis pangan) dengan cara mengeluarkan cadangan pangannya untuk membantu para warga yang memerlukan,” ungkapnya.

Dalam hal ini Pemda masing-masing bisa menggunakan sumber pembiayaan dari APBD. Atau bisa juga melalui dana reguler di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, baik APBD murni atau perubahan. Juga terbuka peluang bisa melalui pos anggaran biaya tidak terduga (BTT) di masing-masing daerah.

Baca Juga :  Dampak Positif PSBB: Transaksi Online Makin Melejit

Menurut Munsif, Pemprov Kalbar lewat DPPKH pada awal tahun memiliki stok carry over tahun 2019 sebanyak 254 ton atau 56 persen dari volume cadangan pangan yang diamanatkan pusat. Stok pada minggu pertama Oktober  sudah turun menjadi 94 ton. Yang artinya sebanyak 163 ton atau 64 persen telah disalurkan ke berbagai kabupaten sejak Januari hingga September  2020.

Terutama ke beberapa daerah yang tengah mengalami bencana alam banjir dan kepala daerahnya membutuhkan bantuan gubernur untuk membantu mengatasi kondisi rawan pangan pada warga korban yang terdampak bencana. “Selama sembilan bulan terakhir, beberapa kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan bantuan beras dari cadangan pangan Pemprov adalah Kabupaten Sambas, Landak, Sintang, Kapuas Hulu, Melawi, Kubu Raya, Ketapang dan Kota Singkawang,” pungkasnya.(bar)

 

Kalbar Kekurangan 381,04 Ton

PONTIANAK– Dinas Pangan Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPPKH) Kalimantan Barat (Kalbar) mendorong pemerintah kabupaten/kota menyediakan stok cadangan pangan masing-masing sesuai amanat Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) RI Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut, perhitungan ketersediaannya berdasarkan jumlah penduduk dikali 94,47 kilogram per kapita per tahun.

Kepala Dinas Pangan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar Muhammad Munsif menjelaskan dari data per 24 September 2020 lalu, ketersediaan cadangan pangan Provinsi Kalbar ada sebanyak 104 ton. Padahal proporsi ketersediaan seharusnya sesuai Permentan, cadangan pangan yang harus dimiliki sebanyak 485,04 ton. Dengan demikian, Kalbar masih kekurangan sekitar 381,04 ton.

Kurangnya jumlah cadangan pangan ini ternyata disebabkan daerah kabupaten/kota yang tidak menyiapkan cadangan sesuai ketentuan. Sebagai contoh Kota Pontianak dari proporsi seharusnya 247,84 ton hanya menyediakan 222,69 ton. Kemudian Kabupaten Kubu Raya dari proporsi 222,05 ton shanya tersedia 19 ton. Lalu Sambas dari proporsi 203,45 ton hanya tersedia 18,76 ton.

Baca Juga :  Dampak Positif PSBB: Transaksi Online Makin Melejit

Bahkan ada beberapa daerah yang sama sekali tidak menyediakan cadanga pangan, seperti Kabupaten Ketapang yang proporsinya 197,03 ton, tapi tidak memiliki cadangan pangan. Lalu Kabupaten Kapuas Hulu, Kota Singkawang dan Kabupaten Melawi juga terjadi hal yang sama.

Maka dari itu Munsif mengatakan pihaknya mendorong agar otoritas di masing-masing kabupaten/kota untuk memberikan komitmennya memperkuat cadangan pangan daerah masing-masing. Hal ini penting agar saat terjadi keadaan darurat atau bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan lain sebagainya, terutama yang berakibat langsung pada potensi krisis atau rawan pangan.

“Jadi (jika ada cadangan pangan) Pemda setempat tetap memiliki kemampuan untuk mengatasinya (krisis pangan) dengan cara mengeluarkan cadangan pangannya untuk membantu para warga yang memerlukan,” ungkapnya.

Dalam hal ini Pemda masing-masing bisa menggunakan sumber pembiayaan dari APBD. Atau bisa juga melalui dana reguler di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, baik APBD murni atau perubahan. Juga terbuka peluang bisa melalui pos anggaran biaya tidak terduga (BTT) di masing-masing daerah.

Baca Juga :  Produksi Tanaman Pangan Meningkat

Menurut Munsif, Pemprov Kalbar lewat DPPKH pada awal tahun memiliki stok carry over tahun 2019 sebanyak 254 ton atau 56 persen dari volume cadangan pangan yang diamanatkan pusat. Stok pada minggu pertama Oktober  sudah turun menjadi 94 ton. Yang artinya sebanyak 163 ton atau 64 persen telah disalurkan ke berbagai kabupaten sejak Januari hingga September  2020.

Terutama ke beberapa daerah yang tengah mengalami bencana alam banjir dan kepala daerahnya membutuhkan bantuan gubernur untuk membantu mengatasi kondisi rawan pangan pada warga korban yang terdampak bencana. “Selama sembilan bulan terakhir, beberapa kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan bantuan beras dari cadangan pangan Pemprov adalah Kabupaten Sambas, Landak, Sintang, Kapuas Hulu, Melawi, Kubu Raya, Ketapang dan Kota Singkawang,” pungkasnya.(bar)

 

Most Read

Artikel Terbaru

/