alexametrics
24 C
Pontianak
Tuesday, June 28, 2022

Dianggap Mengganggu Tata Niaga, PKS Tanpa Kebun Perlu Dievaluasi

PONTIANAK – Penerapan tata niaga sektor perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat (Kalbar) masih menghadapi sejumlah tantangan. Satu di antaranya terkait polemic keberadaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tanpa kebun. Kehadiran PKS tanpa kebun ini dianggap berpotensi merusak tata niaga yang telah diatur oleh pemerintah. Pemerintah daerah dinggap perlu melakukan evaluasi terhadap operasional PKS tersebut.

Kepala Dinas Perkebunan Kalbar, Heronimus Hero mengatakan, kehadiran PKS tanpa kebun pada awalnya diperkenankan dan telah membantu menyerap Tanda Buah Sehar (TBS) kelapa sawit milik pekebun. Namun dalam perkembangannya, kata dia, ada aturan yang mengharuskan mereka memiliki kebun sendiri.

“Peraturaan yang ada saat ini mereka (PKS tanpa kebun, red) disyaratkan untuk memiliki kebun sendiri yang mampu memasok pabrik minimal 20 persen,” ungkap dia.

Peraturan yang dimaksud tersebut adalah Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) RI Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Permentan tersebut salah satunya mengatur mengenai keharusan bagi usaha industri pengolahan hasil kelapa sawit memenuhi paling rendah 20 persen kebutuhan bahan bakunya dari kebun yang diusahakan sendiri.

Hero menyebut, saat ini ada lima PKS tanpa kebun di Kalimantan Barat, yang tersebar di beberapa daerah, antara lain Sanggau dua pabrik, Bengkayang, Melawi, dan Landak, masing-masing satu pabrik. Kendati masih beroperasi, namun menurut dia, sebagian pabrik saat ini mulai berupaya memenuhi persyaratan untuk memiliki kebun sendiri.

“Dalam hal ini, maka peran pemerintah kabupaten sangat penting dalam mengawal kemajuan yang dilakukan oleh PKS tanpa kebun tersebut,” tutur dia.

Dia menilai, kehadiran PKS tanpa kebun di satu sisi telah memberikan pasar bagi pekebun sawit, mengingat saat ini jumlah PKS di Kalbar tidak sebanding dengan jumlah Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang telah dikeluarkan. Saat ini, sebut dia, ada 374 IUP yang telah dikeluarkan, namun jumlah PKS yang ada, termasuk PKS tanpa kebun, baru ada 110 pabrik.

Baca Juga :  Hilangnya Pendapatan Negara di Lumbung Sawit

Namun di sisi lain, lanjut dia, kehadiran PKS tanpa kebun berpotensi mengganggu pasar bahkan berpotensi mengarah pada bentuk persaingan tidak sehat karena telah mengakibatkan terganggunya pasokan bahan baku bagi PKS yang memiliki kebun. Penawaran harga pembelian TBS oleh PKS tanpa kebun yang cenderung lebih tinggi daripada penawaran harga pembelian PKS yang terintegrasi, berpotensi menyebabkan para pekebun mengalihkan penjualan TBS mereka kepada PKS tanpa kebun.

“Selisih 20-30 rupiah itu lumayan bagi petani,” sebut dia.

Selain itu, lanjut dia, hal tersebut juga berpotensi menyebabkan terganggunya kontinuitas pasokan bahan baku TBS produksi pabrik kelapa sawit yang selama ini bekerjasama dengan pekebun. Akibat lainnya, tambah dia, yakni berpotensi merusak kemitraan antara PKS dan pekebun.

“Hal ini yang perlu pengawasan dan evaluasi pemerintah daerah guna memastikan bahwa pekebun memasok TBS mereka kepada PKS yang menjadi mitra mereka,” jelas dia,

Lebih jauh dia menambahkan, selain menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan merusak kemitraan PKS dan pekebun, kehadiran PKS tanpa kebun ini juga membuka celah penyerapan TBS dari sumber tanaman yang tidak jelas usia dan asal usulnya. Padalah besarnya harga TBS selama ini ditetapkan berdasarkan usia tanaman.

Karena itu dirinya terus mendorong lima PKS tanpa kebun yang ada saat ini di Kalbar segera memiliki kebun sendiri, minimal mampu memenuhi kebutuhan pabrik sebesar 20 persen. Dalam hal ini, kata dia, peran pemerintah daerah sangat penting guna mengevaluasi kemajuan pembangunan kebun sawit oleh PKS tanpa kebun, sekaligus mengawasi persaingan usaha agar tidak mengganggu tata niaga.

Baca Juga :  PLN Selesai Lakukan First Year Inspection pada Unit Dua PLTU Parit Baru Site Bengkayang

Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sanggau, Seno menilai, keberadaan PKS tanpa kebun sangat menganggu tata niaga TBS dan berdampak negatif bagi pekebun sawit, lantaran patokan harga tidak terkendali. Menurutnya, penyebab PKS tanpa kebun bisa beroperasi hingga saat ini adalah karena ketidakmampun pabrik menyerap TBS petani, atau pabrik yang mengalami kendala teknis. mereka terkadang

“Untuk sementara (PKS tanpa kebun) bisa menjadi solusi tempat menjual TBS petani, namun tidak boleh dibiarkan terlalu lama,” tutur dia.

Dia menilai saat ini Pemkab Sanggau dan jajaran sedang berupaya untuk menutup loading ramp sebagai penampung TBS petani yang menjadi penyuplai TBS ke PKS tanpa kebun tersebut. Namun yang menjadi pertanyaan besar, kata dia, adalah keluarnya izin operasi loading ramp tersebut.

“Siapa yang memberi izin beroperasinya loading ramp, dan pks tanpa kebun itu? Secara aturan apakah sudah legal? apakah sudah memenuhi persyaratan berdirinya PKS? Pertanyaan-pertanyaan besar yang selama ini belum terjawab,” ujar dia.

Ketua Gabungan Perusahaan Sawit Indonesia (GAPKI) Kalbar, Purwati Munawir menyarankan pemerintah daerah setempat membentuk tim untuk menilai sebaran pabrik dan keterkaitannya terhadap sumber bahan baku milik pekebun non mitra. Di sisi lain, kata dia, evaluasi juga perlu dilakukan dalam implementasi Permentan RI Nomor 98 Tahun 2013 tersebut.

“Jika memang terbukti menyimpang dari ketentuan yang ada perlu segera ditertibkan. Dalam aturan yang ada bahwa kegiatan usaha pengolahan hasil perkebunan dapat didirikan pada wilayah perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada usaha pengolahan hasil perkebunan setelah memperoleh hak atas tanah dan peizinan berusaha dari pemerintah pusat,” jelas dia. (sti)

PONTIANAK – Penerapan tata niaga sektor perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat (Kalbar) masih menghadapi sejumlah tantangan. Satu di antaranya terkait polemic keberadaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tanpa kebun. Kehadiran PKS tanpa kebun ini dianggap berpotensi merusak tata niaga yang telah diatur oleh pemerintah. Pemerintah daerah dinggap perlu melakukan evaluasi terhadap operasional PKS tersebut.

Kepala Dinas Perkebunan Kalbar, Heronimus Hero mengatakan, kehadiran PKS tanpa kebun pada awalnya diperkenankan dan telah membantu menyerap Tanda Buah Sehar (TBS) kelapa sawit milik pekebun. Namun dalam perkembangannya, kata dia, ada aturan yang mengharuskan mereka memiliki kebun sendiri.

“Peraturaan yang ada saat ini mereka (PKS tanpa kebun, red) disyaratkan untuk memiliki kebun sendiri yang mampu memasok pabrik minimal 20 persen,” ungkap dia.

Peraturan yang dimaksud tersebut adalah Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) RI Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Permentan tersebut salah satunya mengatur mengenai keharusan bagi usaha industri pengolahan hasil kelapa sawit memenuhi paling rendah 20 persen kebutuhan bahan bakunya dari kebun yang diusahakan sendiri.

Hero menyebut, saat ini ada lima PKS tanpa kebun di Kalimantan Barat, yang tersebar di beberapa daerah, antara lain Sanggau dua pabrik, Bengkayang, Melawi, dan Landak, masing-masing satu pabrik. Kendati masih beroperasi, namun menurut dia, sebagian pabrik saat ini mulai berupaya memenuhi persyaratan untuk memiliki kebun sendiri.

“Dalam hal ini, maka peran pemerintah kabupaten sangat penting dalam mengawal kemajuan yang dilakukan oleh PKS tanpa kebun tersebut,” tutur dia.

Dia menilai, kehadiran PKS tanpa kebun di satu sisi telah memberikan pasar bagi pekebun sawit, mengingat saat ini jumlah PKS di Kalbar tidak sebanding dengan jumlah Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang telah dikeluarkan. Saat ini, sebut dia, ada 374 IUP yang telah dikeluarkan, namun jumlah PKS yang ada, termasuk PKS tanpa kebun, baru ada 110 pabrik.

Baca Juga :  Musyawarah Selesaikan Konflik Perkebunan Sawit

Namun di sisi lain, lanjut dia, kehadiran PKS tanpa kebun berpotensi mengganggu pasar bahkan berpotensi mengarah pada bentuk persaingan tidak sehat karena telah mengakibatkan terganggunya pasokan bahan baku bagi PKS yang memiliki kebun. Penawaran harga pembelian TBS oleh PKS tanpa kebun yang cenderung lebih tinggi daripada penawaran harga pembelian PKS yang terintegrasi, berpotensi menyebabkan para pekebun mengalihkan penjualan TBS mereka kepada PKS tanpa kebun.

“Selisih 20-30 rupiah itu lumayan bagi petani,” sebut dia.

Selain itu, lanjut dia, hal tersebut juga berpotensi menyebabkan terganggunya kontinuitas pasokan bahan baku TBS produksi pabrik kelapa sawit yang selama ini bekerjasama dengan pekebun. Akibat lainnya, tambah dia, yakni berpotensi merusak kemitraan antara PKS dan pekebun.

“Hal ini yang perlu pengawasan dan evaluasi pemerintah daerah guna memastikan bahwa pekebun memasok TBS mereka kepada PKS yang menjadi mitra mereka,” jelas dia,

Lebih jauh dia menambahkan, selain menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan merusak kemitraan PKS dan pekebun, kehadiran PKS tanpa kebun ini juga membuka celah penyerapan TBS dari sumber tanaman yang tidak jelas usia dan asal usulnya. Padalah besarnya harga TBS selama ini ditetapkan berdasarkan usia tanaman.

Karena itu dirinya terus mendorong lima PKS tanpa kebun yang ada saat ini di Kalbar segera memiliki kebun sendiri, minimal mampu memenuhi kebutuhan pabrik sebesar 20 persen. Dalam hal ini, kata dia, peran pemerintah daerah sangat penting guna mengevaluasi kemajuan pembangunan kebun sawit oleh PKS tanpa kebun, sekaligus mengawasi persaingan usaha agar tidak mengganggu tata niaga.

Baca Juga :  Rela Antre Berjam-jam Demi Koleksi Pakaian

Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sanggau, Seno menilai, keberadaan PKS tanpa kebun sangat menganggu tata niaga TBS dan berdampak negatif bagi pekebun sawit, lantaran patokan harga tidak terkendali. Menurutnya, penyebab PKS tanpa kebun bisa beroperasi hingga saat ini adalah karena ketidakmampun pabrik menyerap TBS petani, atau pabrik yang mengalami kendala teknis. mereka terkadang

“Untuk sementara (PKS tanpa kebun) bisa menjadi solusi tempat menjual TBS petani, namun tidak boleh dibiarkan terlalu lama,” tutur dia.

Dia menilai saat ini Pemkab Sanggau dan jajaran sedang berupaya untuk menutup loading ramp sebagai penampung TBS petani yang menjadi penyuplai TBS ke PKS tanpa kebun tersebut. Namun yang menjadi pertanyaan besar, kata dia, adalah keluarnya izin operasi loading ramp tersebut.

“Siapa yang memberi izin beroperasinya loading ramp, dan pks tanpa kebun itu? Secara aturan apakah sudah legal? apakah sudah memenuhi persyaratan berdirinya PKS? Pertanyaan-pertanyaan besar yang selama ini belum terjawab,” ujar dia.

Ketua Gabungan Perusahaan Sawit Indonesia (GAPKI) Kalbar, Purwati Munawir menyarankan pemerintah daerah setempat membentuk tim untuk menilai sebaran pabrik dan keterkaitannya terhadap sumber bahan baku milik pekebun non mitra. Di sisi lain, kata dia, evaluasi juga perlu dilakukan dalam implementasi Permentan RI Nomor 98 Tahun 2013 tersebut.

“Jika memang terbukti menyimpang dari ketentuan yang ada perlu segera ditertibkan. Dalam aturan yang ada bahwa kegiatan usaha pengolahan hasil perkebunan dapat didirikan pada wilayah perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada usaha pengolahan hasil perkebunan setelah memperoleh hak atas tanah dan peizinan berusaha dari pemerintah pusat,” jelas dia. (sti)

Most Read

Artikel Terbaru

/