alexametrics
25 C
Pontianak
Sunday, May 29, 2022

Amankan Penerimaan, Kanwil DJP Kalbar Canangkan Joint Team

PONTIANAK—Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Barat Farid Bachtiar, perwakilan KPK RI Fridolin Berek, dan Dedi Haryadi, perwakilan Kepala Kanwil BPN Kalimantan Barat Heri Suwondo, dan seluruh Perwakilan Pemkab/Pemkot se-Kalimantan Barat melakukan Diskusi Panel Integrasi Pengelolaan Pajak Pusat dengan Pajak Daerah di Ruang Rapat Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (7/11). Diskusi ini dilakukan bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak pusat maupun pajak daerah di Kalimantan Barat.

“Alasan penerimaan pajak selalu di bawah target adalah karena sistem pembayaran pajak yang kompleks dan adanya asimetri informasi perpajakan,” jelas Fridolin.

Untuk meminimalisir hal tersebut, saat ini Dirjen Pajak sedang mengusahakan sistem administrasi perpajakan yang terintergrasi dan pemadanan data NIK dan NPWP dalam hal database perpajakan. Hal ini diharapkan mampu mempermudah para wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Baca Juga :  RedDoorz Terus Berekspansi

Dalam diskusi tersebut, Farid mengusulkan untuk Provinsi Kalimantan Barat dilakukan Joint Team antara Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama dengan pemkot/pemkab setempat, untuk mempermudah koordinasi antarinstansi terkait pengamanan penerimaan perpajakan. (r/*)

PONTIANAK—Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Barat Farid Bachtiar, perwakilan KPK RI Fridolin Berek, dan Dedi Haryadi, perwakilan Kepala Kanwil BPN Kalimantan Barat Heri Suwondo, dan seluruh Perwakilan Pemkab/Pemkot se-Kalimantan Barat melakukan Diskusi Panel Integrasi Pengelolaan Pajak Pusat dengan Pajak Daerah di Ruang Rapat Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (7/11). Diskusi ini dilakukan bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak pusat maupun pajak daerah di Kalimantan Barat.

“Alasan penerimaan pajak selalu di bawah target adalah karena sistem pembayaran pajak yang kompleks dan adanya asimetri informasi perpajakan,” jelas Fridolin.

Untuk meminimalisir hal tersebut, saat ini Dirjen Pajak sedang mengusahakan sistem administrasi perpajakan yang terintergrasi dan pemadanan data NIK dan NPWP dalam hal database perpajakan. Hal ini diharapkan mampu mempermudah para wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Baca Juga :  Tempat Pelayanan Perpajakan Ditiadakan 

Dalam diskusi tersebut, Farid mengusulkan untuk Provinsi Kalimantan Barat dilakukan Joint Team antara Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama dengan pemkot/pemkab setempat, untuk mempermudah koordinasi antarinstansi terkait pengamanan penerimaan perpajakan. (r/*)

Most Read

16 Kapal Ditenggelamkan

TNI Memasyarakatkan Olahraga Sore

Hotel Kembali Merugi

Artikel Terbaru

/