alexametrics
25 C
Pontianak
Tuesday, June 28, 2022

Sosialisasi Putusan MK No 35/PPUXVII/2018

Pengurus DPN Peradi Sambangi Pengadilan Tinggi Pontianak

PONTIANAK – Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor: 35/PPUXVII/2018 Tanggal 28 November 2019 semakin meneguhkan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) satu-satunya wadah profesi advokat yang memiliki delapan kewenangan, yakni: melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat (PKPA), melaksanakan pengujian calon advokat, mengangkat advokat, membuat kode etik, membentuk Dewan Kehormatan, membentuk Komisi Pengawas, melakukan pengawasan, dan memberhentikan advokat.

Atas keputusan ini pula, Jumat (7/2) kemarin, Pengurus Pusat Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia diwakili H Shalih Mangara Sitompul SH MH (Wakil Ketua DPN Peradi) didampingi Pengurus DPC Peradi Pontianak, berkunjung ke Pengadilan Tinggi Pontianak, Kalimantan Barat. Kedatangan Pengurus Pusat ini tak lain untuk mensosialisasikan eksistensi Peradi setelah keluarnya putusan MK tersebut. Sosialisasi tersebut diterima langsung Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak H Amiryat SH MH didampingi Wakil Ketua, Asli Ginting SH MH.

Dalam sosialisasi tersebut Shalih juga menerangkan dampak yang ditimbulkan akibat keluarnya Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 073/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 (SKMA-073) tentang penyumpahan Advokat. “Ini kemudian bermunculan sejumlah organisasi advokat dan kemudian melakukan pendidikan dan ujian bagi calon advokat yang berdampak pada kualitas dari advokat itu sendiri. Memang tak ada larangan bagi siapapun untuk membentuk organisasi. Namun tentunya haruslah memperhatikan aspek standarisasi untuk menuju kualitas dan profesionalisme. Apalagi sasarannya pada pelayanan masyarakat pencari keadilan,” terangnya.

Baca Juga :  KPP Pontianak Barat Gelar Public Hearing Standar Pelayanan

Lebih lanjut dia menjelaskan dalam putusan MK memang menyebutkan keberadaan organisasi-organisasi advokat di luar Peradi yang ada saat ini tidak dapat dilarang sebagai wujud kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD Tahun 1945. Hanya saja, organisasi advokat itu tidak berwenang menjalankan delapan kewenangan itu sebagaimana termuat juga dalam Putusan MK No. 66/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011.

“Dan terkait kewenangan penyumpahan atau pengangkatan advokat, dalam pertimbangan pustusan MK tersebut menyebutkan di masa mendatang organisasi-organisasi advokat selain Peradi, harus segera menyesuaikan dengan organisasi Peradi sebagai satu-satunya wadah profesi advokat yang melekat delapan kewenangan termasuk kewenangan pengangkatan advokat. Nah, penegasan ini tentunya tidak terlepas dari keinginan kuat untuk membangun marwah advokat sebagai profesi mulia (officium nobile) demi penguatan integritas, kompetensi, dan profesionalitas,” tambah Shalih.

Baca Juga :  Momen Bersatunya Peradi, MA Diharapkan Tak Mengambil Sumpah Advokat Diluar Peradi

Artinya, dilanjutkan Shalih sudah jelas putusan MK 35/PPUXVII/2018 itu semakin meneguhkan Peradi sebagai satu-satunya wadah organisasi advokat (single bar) yang dimaksud UU Advokat sebagaimana putusan-putusan MK sebelumnya, khususnya Putusan MK No. 014/PUU-IV/2006 bertanggal 30 November 2006.

Sebab itu Shalih meminta pihak Pengadilan Tinggi dapat mempertimbangkan kembali jika ada organisasi di luar Peradi yang ingin mengajukan pelantikan dan penyumpahan Advokat di Pengadilan Tinggi.

Menjawab permintaan tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, tidak dapat memberikan kepastian. Karena pihaknya tunduk pada institusi yang menaunginya yakni Mahkamah Agung. “Kami menyambut baik silaturahmi pihak DPN Peradi. Terhadap penyumpahan advokat, pada dasarnya kami tergantung pada keputusan Ketua Mahkamah Agung. Kami berharap pihak Peradi dapat mendiskusikan hal ini pada pimpinan kami. Dan terhadap persoalan ini, kami tetap berharap ada jalan terbaik,” terangnya. (pay)

Pengurus DPN Peradi Sambangi Pengadilan Tinggi Pontianak

PONTIANAK – Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor: 35/PPUXVII/2018 Tanggal 28 November 2019 semakin meneguhkan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) satu-satunya wadah profesi advokat yang memiliki delapan kewenangan, yakni: melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat (PKPA), melaksanakan pengujian calon advokat, mengangkat advokat, membuat kode etik, membentuk Dewan Kehormatan, membentuk Komisi Pengawas, melakukan pengawasan, dan memberhentikan advokat.

Atas keputusan ini pula, Jumat (7/2) kemarin, Pengurus Pusat Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia diwakili H Shalih Mangara Sitompul SH MH (Wakil Ketua DPN Peradi) didampingi Pengurus DPC Peradi Pontianak, berkunjung ke Pengadilan Tinggi Pontianak, Kalimantan Barat. Kedatangan Pengurus Pusat ini tak lain untuk mensosialisasikan eksistensi Peradi setelah keluarnya putusan MK tersebut. Sosialisasi tersebut diterima langsung Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak H Amiryat SH MH didampingi Wakil Ketua, Asli Ginting SH MH.

Dalam sosialisasi tersebut Shalih juga menerangkan dampak yang ditimbulkan akibat keluarnya Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 073/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 (SKMA-073) tentang penyumpahan Advokat. “Ini kemudian bermunculan sejumlah organisasi advokat dan kemudian melakukan pendidikan dan ujian bagi calon advokat yang berdampak pada kualitas dari advokat itu sendiri. Memang tak ada larangan bagi siapapun untuk membentuk organisasi. Namun tentunya haruslah memperhatikan aspek standarisasi untuk menuju kualitas dan profesionalisme. Apalagi sasarannya pada pelayanan masyarakat pencari keadilan,” terangnya.

Baca Juga :  PLN Siap Produksi hingga 2 Ton Oksigen per Hari

Lebih lanjut dia menjelaskan dalam putusan MK memang menyebutkan keberadaan organisasi-organisasi advokat di luar Peradi yang ada saat ini tidak dapat dilarang sebagai wujud kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD Tahun 1945. Hanya saja, organisasi advokat itu tidak berwenang menjalankan delapan kewenangan itu sebagaimana termuat juga dalam Putusan MK No. 66/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011.

“Dan terkait kewenangan penyumpahan atau pengangkatan advokat, dalam pertimbangan pustusan MK tersebut menyebutkan di masa mendatang organisasi-organisasi advokat selain Peradi, harus segera menyesuaikan dengan organisasi Peradi sebagai satu-satunya wadah profesi advokat yang melekat delapan kewenangan termasuk kewenangan pengangkatan advokat. Nah, penegasan ini tentunya tidak terlepas dari keinginan kuat untuk membangun marwah advokat sebagai profesi mulia (officium nobile) demi penguatan integritas, kompetensi, dan profesionalitas,” tambah Shalih.

Baca Juga :  Advokat Lahir karena UU dan Dari Sistem yang Benar

Artinya, dilanjutkan Shalih sudah jelas putusan MK 35/PPUXVII/2018 itu semakin meneguhkan Peradi sebagai satu-satunya wadah organisasi advokat (single bar) yang dimaksud UU Advokat sebagaimana putusan-putusan MK sebelumnya, khususnya Putusan MK No. 014/PUU-IV/2006 bertanggal 30 November 2006.

Sebab itu Shalih meminta pihak Pengadilan Tinggi dapat mempertimbangkan kembali jika ada organisasi di luar Peradi yang ingin mengajukan pelantikan dan penyumpahan Advokat di Pengadilan Tinggi.

Menjawab permintaan tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, tidak dapat memberikan kepastian. Karena pihaknya tunduk pada institusi yang menaunginya yakni Mahkamah Agung. “Kami menyambut baik silaturahmi pihak DPN Peradi. Terhadap penyumpahan advokat, pada dasarnya kami tergantung pada keputusan Ketua Mahkamah Agung. Kami berharap pihak Peradi dapat mendiskusikan hal ini pada pimpinan kami. Dan terhadap persoalan ini, kami tetap berharap ada jalan terbaik,” terangnya. (pay)

Most Read

Artikel Terbaru

/