alexametrics
30 C
Pontianak
Sunday, June 26, 2022

Kemenhub akan Beri Garuda Sanksi Denda Hingga Rp 100 Juta

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk akan dikenakan denda sebesar Rp 25 juta hingga Rp 100 juta. Denda tersebut diberikan akibat kasus hukum yang melibatkan direksi maskapai penerbangan pelat merah tersebut, yaitu penyelundupan barang mewah motor Harley Davidson dan sepeda Brompton.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kemenhub, Polana B Pramesti menjelaskan, pengenaan denda tersebut lantaran Garuda telah melakukan pelanggaran administratif yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 78 Tahun 2017 tentang Perhubungan Udara.

“Sudah disampaikan kepada Garuda hari ini dan tunggu saja. Denda perkiraan antara Rp25-100 juta nanti akan dibicarakan kembali,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Senin (9/12).

Polana mengatakan, pembayaran denda harus segera dilakukan pihak Garuda paling lama sepekan atau tujuh hari setelah surat pelanggaran dilayangkan. Polana menyebut, sanksi adminstratif yang dimaksud karena Garuda melakukan pelanggaran penerbangan nonniaga atau penerbangan pengantaran.

Baca Juga :  Erick Thohir Laporkan Dugaan Korupsi Garuda Pengadaan ATR 72 600

“Namanya juga pesawat yang membawa kargo yang diperbolehkan barang-barang yang akan digunakan untuk operasional penerbangan. Tapi, kalau ada bagasi (yang harus berizin) ranahnya bea cukai,” pungkasnya.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Romys Binekasri/Jawa Pos

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk akan dikenakan denda sebesar Rp 25 juta hingga Rp 100 juta. Denda tersebut diberikan akibat kasus hukum yang melibatkan direksi maskapai penerbangan pelat merah tersebut, yaitu penyelundupan barang mewah motor Harley Davidson dan sepeda Brompton.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kemenhub, Polana B Pramesti menjelaskan, pengenaan denda tersebut lantaran Garuda telah melakukan pelanggaran administratif yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 78 Tahun 2017 tentang Perhubungan Udara.

“Sudah disampaikan kepada Garuda hari ini dan tunggu saja. Denda perkiraan antara Rp25-100 juta nanti akan dibicarakan kembali,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Senin (9/12).

Polana mengatakan, pembayaran denda harus segera dilakukan pihak Garuda paling lama sepekan atau tujuh hari setelah surat pelanggaran dilayangkan. Polana menyebut, sanksi adminstratif yang dimaksud karena Garuda melakukan pelanggaran penerbangan nonniaga atau penerbangan pengantaran.

Baca Juga :  BNI dan ICC Indonesia Dukung UMKM Menuju Pasar Global

“Namanya juga pesawat yang membawa kargo yang diperbolehkan barang-barang yang akan digunakan untuk operasional penerbangan. Tapi, kalau ada bagasi (yang harus berizin) ranahnya bea cukai,” pungkasnya.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Romys Binekasri/Jawa Pos

Most Read

Artikel Terbaru

/