alexametrics
34 C
Pontianak
Friday, September 30, 2022

Puluhan Miliar Rupiah Ekspor Kratom Kalbar Tak Dibayar

PONTIANAK – Sejumlah pelaku usaha kratom asal Kalimantan Barat harus gigit jari. Lantarannya ribuan ton komoditas yang dikirim ke Amerika Serikat tidak dibayar oleh pembeli di sana. Nilainya pun tidak main-main, mencapai puluhan miliar rupiah.

“Banyak sekali pemain kratom di kita yang kena. Kalau perhitungan saya mungkin ada Rp25 miliar yang belum dibayar sejak tahun 2020,” ujar Ketua Persatuan Perhimpunan Hortulilultura Indonesia Kalbar, Suhaeri kepada Pontianak Post, kemarin.

Celakanya, para pembeli dari Negeri Paman Sam tersebut adalah mitra resmi dengan nama jelas.

“Yang saya maksud bukan pembeli abal-abal. Tetapi mereka ini adalah pengusaha importir yang tergabung dalam American Kratom Association (AKA). Bukan uang kecil dan yang terkena dampak banyak, yaitu para pengepul dan petani di kita,” ucapnya.

Kerugian para eksportir kratom bukan hanya dari tidak dibayarnya produk mereka oleh para pembeli disana. Banyak produk kratom mereka juga ditahan oleh otoritas pemerintah Amerika Serikat, terutama di beberapa negara bagian yang mengilegalkan kratom. “Begitu sampai sana, ternyata kiriman kita ditahan. Kalau ditotal kerugiannya jauh lebih besar,” sebut dia.

Suhaeri juga menyebut, rombongan AKA saat ini sedang ada di Pontianak. Rencananya AKA akan menggelar pertemuan dengan Pemprov Kalbar dan sejumlah asosiasi kratom, termasuk PPHI di Hotel Golden Tulip, Jumat (12/8) hari ini. Sebelumnya AKA telah bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan Indonesia, Moeldoko pada di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (8/8/) . Tujuannya untuk menjadikan kratom sebagai tanaman herbal resmi oleh kedua belah pihak.

Sementara kedatangan AKA ke Pontianak, kata Suhaeri, juga bertujuan untuk melakukan investasi di sektor pertanian kratom. Namun dia meminta ada kejelasan terkait uang besar yang belum dibayarkan anggota AKA kepada para pelaku usaha kratom di provinsi ini.

“Kita tentu menyambut baik rencana kerjasama (RI dan AKA) tersebut. Dengan begitu petani dan pedagang kita akan jauh lebih tenang karena ada kejelasan. Tetapi yang saya garis bawahi, bahwa AKA juga harus ada itikad baik untuk memastikan para anggotanya yang belum membayar produk-produk kratom dari Kalbar,” ungkapnya.

Baca Juga :  Sampo Sarang Walet, Andalkan Pemasaran Digital Tembus Pasar Ekspor

Ekspor Kratom Legal

Sementara itu, dalam konferensi persnya, Kepala KSP Jenderal Purn Moedoko menyebut menjadikan kratom sebagai komoditas ekspor sangat dimungkinkan untuk dilakukan. “Dalam Permendag No. 18 tahun 2021, kratom tidak termasuk barang yang dilarang ekspor,” kata dia.

Di Indonesia, kratom dibudidayakan masyarakat Kalimantan Barat sejak 2010. Saat ini, luas lahan kratom di Kalimantan Barat adalah seluas 11.384 Ha dan tersebar di 23 kecamatan dan 282 desa. Dia mengatakan kratom merupakan salah satu komoditas ekspor yang cukup besar dan berpotensi mendatangkan keuntungan ekonomi bagi negara, di mana hingga Juli 2021, jumlah ekspor kratom ke Amerika Serikat mencapai 400 ton.

Namun persoalannya Indonesia masih belum memiliki regulasi tentang tata niaga dan tata kelola kratom. Selain itu masih ada perbedaan pendapat tentang kratom, lantaran Badan Narkotika Nasional (BNN) masih mengkategorikan kratom sebagai zat adiktif.

Perlu Tata Niaga di Daerah

Ketua Asosiasi Rempah Kalbar Rudyzar Zaidar Mochtar menyebut perdagangan kratom tak semenarik dulu, lantarannya harganya yang anjlok.

“Dulu harganya menarik, maka semakin banyak orang membuka lahan. Sedangkan pertumbuhan demand pasar luar negeri tidak berimbang suplai yang jauh melebihi permintaan, sehingga mendorong perang harga di tingkat hulu hingga eksportir,” kata dia.

Pihaknya mendorong pemerintah untuk mengintervensi dan memberlakukan aturan terkait produksi kratom ekspor. Bahkan harga di Amerika Serikat tanpa ongkos kirim harganya menyentuh 3 dolar AS per kilogram, dimana dulu satu kilogramnya bisa mencapai 40 dolar AS per kg.

Dia berharap, selain aturan di tingkat nasional, perlu ada aturan di daerah yang mengatur hal ini. “Ini untuk melindungi petani dan pelaku usaha lokal di bidang kratom ini. Harus ada syarat minimum bagi eksportir yang bisa melakukan ekspor. Supaya tertib dan teratur,” sebutnya.

Baca Juga :  ERA Aksesoris Mobil dan Car Audio

Eksportir kratom Rudyzar Zaidar Mochtar mengatakan, saat ini harga pasaran internasional kratom tiap kilogram dalam bentuk tepung tinggal empat dolar Amerika Serikat saja. Angka ini hanya sepersepuluh dari harga beberapa bulan lalu.

“Dulu untuk powder satu kilogramnya bisa 40 dolar per kg. Di tingkat petani harga daun basah tinggal Rp4.000 dan daun kering remahan sekitar Rp20.000-30.000, tergantung kualitas,” sebut dia.

Selain itu, kata dia, saat ini ekspor kratom sebagian dijalankan via Jakarta. Beberapa penampung di sana memborong kratom Kalbar. Akibatnya, pemerintah daerah tidak mendapatkan pajak ekspor dari pengiriman tumbuhan yang menjadi obat herbal tersebut. Rudyzar berharap ada aturan yang mengatur hal ini.

“Ini untuk melindungi petani dan pelaku usaha lokal di bidang kratom ini. Sebaiknya ekspor dilakukan di Pontianak, sehingga pajaknya masuk ke daerah. Gubernur bisa melakukan diskresi untuk hal ini,” ucap dia.

Namun Perda ini jangan sampai menimbulkan praktik monopoli atau oligopoli ekspor. Kendati dia setuju harus ada syarat minimum bagi eksportir yang bisa melakukan ekspor.

“Misalnya minimal harus ada gudang seluas 2.000 meter per segi. Eksportir harus punya fasilitas penggilingan dan pengeringan yang standar. Supaya tertib dan teratur. Selain itu daerah juga harus mendapatkan PAD, karena ini adalah salah satu produk unggulan warga Kalbar,” sebutnya.

Dia mencontohkan komoditas kopi dan sejumlah produk lainnya, yang harganya selalu stabil. “Di komoditas kopi misalnya ada kuota ekspor yang diberikan kepada pelaku usaha. Syaratnya mereka harus punya tempat produksi yang standar. Akibatnya jadi lebih terkontrol, kalau ada fluktuasi harga paling hanya tipis saja. tidak seperti kratom yang ekstrem anjloknya,” paparnya. (ars)

PONTIANAK – Sejumlah pelaku usaha kratom asal Kalimantan Barat harus gigit jari. Lantarannya ribuan ton komoditas yang dikirim ke Amerika Serikat tidak dibayar oleh pembeli di sana. Nilainya pun tidak main-main, mencapai puluhan miliar rupiah.

“Banyak sekali pemain kratom di kita yang kena. Kalau perhitungan saya mungkin ada Rp25 miliar yang belum dibayar sejak tahun 2020,” ujar Ketua Persatuan Perhimpunan Hortulilultura Indonesia Kalbar, Suhaeri kepada Pontianak Post, kemarin.

Celakanya, para pembeli dari Negeri Paman Sam tersebut adalah mitra resmi dengan nama jelas.

“Yang saya maksud bukan pembeli abal-abal. Tetapi mereka ini adalah pengusaha importir yang tergabung dalam American Kratom Association (AKA). Bukan uang kecil dan yang terkena dampak banyak, yaitu para pengepul dan petani di kita,” ucapnya.

Kerugian para eksportir kratom bukan hanya dari tidak dibayarnya produk mereka oleh para pembeli disana. Banyak produk kratom mereka juga ditahan oleh otoritas pemerintah Amerika Serikat, terutama di beberapa negara bagian yang mengilegalkan kratom. “Begitu sampai sana, ternyata kiriman kita ditahan. Kalau ditotal kerugiannya jauh lebih besar,” sebut dia.

Suhaeri juga menyebut, rombongan AKA saat ini sedang ada di Pontianak. Rencananya AKA akan menggelar pertemuan dengan Pemprov Kalbar dan sejumlah asosiasi kratom, termasuk PPHI di Hotel Golden Tulip, Jumat (12/8) hari ini. Sebelumnya AKA telah bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan Indonesia, Moeldoko pada di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (8/8/) . Tujuannya untuk menjadikan kratom sebagai tanaman herbal resmi oleh kedua belah pihak.

Sementara kedatangan AKA ke Pontianak, kata Suhaeri, juga bertujuan untuk melakukan investasi di sektor pertanian kratom. Namun dia meminta ada kejelasan terkait uang besar yang belum dibayarkan anggota AKA kepada para pelaku usaha kratom di provinsi ini.

“Kita tentu menyambut baik rencana kerjasama (RI dan AKA) tersebut. Dengan begitu petani dan pedagang kita akan jauh lebih tenang karena ada kejelasan. Tetapi yang saya garis bawahi, bahwa AKA juga harus ada itikad baik untuk memastikan para anggotanya yang belum membayar produk-produk kratom dari Kalbar,” ungkapnya.

Baca Juga :  Komit Tingkatkan Layanan

Ekspor Kratom Legal

Sementara itu, dalam konferensi persnya, Kepala KSP Jenderal Purn Moedoko menyebut menjadikan kratom sebagai komoditas ekspor sangat dimungkinkan untuk dilakukan. “Dalam Permendag No. 18 tahun 2021, kratom tidak termasuk barang yang dilarang ekspor,” kata dia.

Di Indonesia, kratom dibudidayakan masyarakat Kalimantan Barat sejak 2010. Saat ini, luas lahan kratom di Kalimantan Barat adalah seluas 11.384 Ha dan tersebar di 23 kecamatan dan 282 desa. Dia mengatakan kratom merupakan salah satu komoditas ekspor yang cukup besar dan berpotensi mendatangkan keuntungan ekonomi bagi negara, di mana hingga Juli 2021, jumlah ekspor kratom ke Amerika Serikat mencapai 400 ton.

Namun persoalannya Indonesia masih belum memiliki regulasi tentang tata niaga dan tata kelola kratom. Selain itu masih ada perbedaan pendapat tentang kratom, lantaran Badan Narkotika Nasional (BNN) masih mengkategorikan kratom sebagai zat adiktif.

Perlu Tata Niaga di Daerah

Ketua Asosiasi Rempah Kalbar Rudyzar Zaidar Mochtar menyebut perdagangan kratom tak semenarik dulu, lantarannya harganya yang anjlok.

“Dulu harganya menarik, maka semakin banyak orang membuka lahan. Sedangkan pertumbuhan demand pasar luar negeri tidak berimbang suplai yang jauh melebihi permintaan, sehingga mendorong perang harga di tingkat hulu hingga eksportir,” kata dia.

Pihaknya mendorong pemerintah untuk mengintervensi dan memberlakukan aturan terkait produksi kratom ekspor. Bahkan harga di Amerika Serikat tanpa ongkos kirim harganya menyentuh 3 dolar AS per kilogram, dimana dulu satu kilogramnya bisa mencapai 40 dolar AS per kg.

Dia berharap, selain aturan di tingkat nasional, perlu ada aturan di daerah yang mengatur hal ini. “Ini untuk melindungi petani dan pelaku usaha lokal di bidang kratom ini. Harus ada syarat minimum bagi eksportir yang bisa melakukan ekspor. Supaya tertib dan teratur,” sebutnya.

Baca Juga :  Dukung Ekonomi Hijau Sediakan Mesin Daur Ulang Plastik

Eksportir kratom Rudyzar Zaidar Mochtar mengatakan, saat ini harga pasaran internasional kratom tiap kilogram dalam bentuk tepung tinggal empat dolar Amerika Serikat saja. Angka ini hanya sepersepuluh dari harga beberapa bulan lalu.

“Dulu untuk powder satu kilogramnya bisa 40 dolar per kg. Di tingkat petani harga daun basah tinggal Rp4.000 dan daun kering remahan sekitar Rp20.000-30.000, tergantung kualitas,” sebut dia.

Selain itu, kata dia, saat ini ekspor kratom sebagian dijalankan via Jakarta. Beberapa penampung di sana memborong kratom Kalbar. Akibatnya, pemerintah daerah tidak mendapatkan pajak ekspor dari pengiriman tumbuhan yang menjadi obat herbal tersebut. Rudyzar berharap ada aturan yang mengatur hal ini.

“Ini untuk melindungi petani dan pelaku usaha lokal di bidang kratom ini. Sebaiknya ekspor dilakukan di Pontianak, sehingga pajaknya masuk ke daerah. Gubernur bisa melakukan diskresi untuk hal ini,” ucap dia.

Namun Perda ini jangan sampai menimbulkan praktik monopoli atau oligopoli ekspor. Kendati dia setuju harus ada syarat minimum bagi eksportir yang bisa melakukan ekspor.

“Misalnya minimal harus ada gudang seluas 2.000 meter per segi. Eksportir harus punya fasilitas penggilingan dan pengeringan yang standar. Supaya tertib dan teratur. Selain itu daerah juga harus mendapatkan PAD, karena ini adalah salah satu produk unggulan warga Kalbar,” sebutnya.

Dia mencontohkan komoditas kopi dan sejumlah produk lainnya, yang harganya selalu stabil. “Di komoditas kopi misalnya ada kuota ekspor yang diberikan kepada pelaku usaha. Syaratnya mereka harus punya tempat produksi yang standar. Akibatnya jadi lebih terkontrol, kalau ada fluktuasi harga paling hanya tipis saja. tidak seperti kratom yang ekstrem anjloknya,” paparnya. (ars)

Most Read

Artikel Terbaru

/