alexametrics
26.7 C
Pontianak
Tuesday, May 17, 2022

Apkasindo Kalbar : Banyak Pabrik Sawit Tutup

PONTIANAK – Pekebun kelapa sawit di Kalimantan Barat berharap larangan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan produk turunannya dicabut. Sebab, kebijakan tersebut telah berdampak pada penutupan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) hingga penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS).

“Ada sekitar 40 persen PKS di Kalbar yang tutup akibat kebijakan tersebut. Saya belum dapat info dari kabupaten lainnya, baru dapat info dari Melawi, Ketapang, dan Bengkayang,” kata Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kalbar, Indra Rustandi, Rabu (11/5).

Tutupnya sejumlah PKS berdampak pada antrian panjang kendaraan yang membawa Tandan Buah Segar (TBS) ke PKS yang masih beroperasi. Di sisi lain, kelebihan suplai yang terjadi membuat harga TBS anjlok.

“Kebijakan melarang ekspor CPO jadi kami petani sawit hancur lebur, harga jatuh, pabrik banyak yang tutup, ada yang buka antri panjang,” ujarnya.

Baca Juga :  Jumlah Investor Millenial Wealth Management BRI Meningkat 47 Persen

Indra juga mengeluhkan PKS yang menaruh harga di bawah jauh ketetapan harga yang berlaku. Imbauan dari Dirjenbun ke gubernur dan bupati agar penetapan harga TBS merujuk harga yang ditetapkan Tim Penetapan Harga Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana diamanatkan Permentan Nomor 01 Tahun 2018 itu, tidak dipatuhi oleh pabrik.

“Sampai saat ini harga penetapan TBS Kalbar Rp3.700an.Tapi harga (yang ditetapkan) PKS ada yang Rp1.800an saja,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) mengeluarkan edaran sebagai tindak lanjut terbitnya peraturan larangan ekspor minyak kelapa sawit atau CPO dan produk turunannya. Melalui edaran yang terbit 28 April 2022 tersebut, Pemerintah Provinsi Kalbar meminta pihak terkait untuk mematuhi aturan pembelian Tandan Buah Segar (TBS)

Dalam surat tersebut, Pemprov Kalbar menegaskan bahwa pembelian TBS petani kelapa sawit oleh PKS agar merujuk sepenuhnya kepada harga yang ditetapkan Tim Penetapan Harga Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana diamanatkan Permentan Nomor O1 Tahun 2018 dan Pergub Nomor 63 Tahun 2018. Demikian pula pembelian TBS pekebun swadaya mandiri agar juga merujuk pada penetapan harga dari Tim Penetapan Provinsi dengan penyesuain/koreksi harga yang rasional.

Baca Juga :  Rakerwil PKS Persiapan Pemilu 2024

Pemprov juga meminta bupati agar segera mengirim surat edaran penegasan kepada setiap PKS agar dalam pembelian TBS pekebun merujuk aturan yang berlaku serta menugaskan tim dari dinas terkait bersama organisasi petani sawit untuk melakukan pengawasan serta melaporkannya hasil pengawasannya secara mingguan kepada Gubernur Kalimantan Barat cg. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan.  Selain itu, Pemprov meminta Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kalbar agar mengambil peran aktif mensosialisasikan dan menerapkan kebijakan harga ini secara efektif pada seluruh PKS anggotanya. (sti)

PONTIANAK – Pekebun kelapa sawit di Kalimantan Barat berharap larangan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan produk turunannya dicabut. Sebab, kebijakan tersebut telah berdampak pada penutupan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) hingga penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS).

“Ada sekitar 40 persen PKS di Kalbar yang tutup akibat kebijakan tersebut. Saya belum dapat info dari kabupaten lainnya, baru dapat info dari Melawi, Ketapang, dan Bengkayang,” kata Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kalbar, Indra Rustandi, Rabu (11/5).

Tutupnya sejumlah PKS berdampak pada antrian panjang kendaraan yang membawa Tandan Buah Segar (TBS) ke PKS yang masih beroperasi. Di sisi lain, kelebihan suplai yang terjadi membuat harga TBS anjlok.

“Kebijakan melarang ekspor CPO jadi kami petani sawit hancur lebur, harga jatuh, pabrik banyak yang tutup, ada yang buka antri panjang,” ujarnya.

Baca Juga :  Rakerwil PKS Persiapan Pemilu 2024

Indra juga mengeluhkan PKS yang menaruh harga di bawah jauh ketetapan harga yang berlaku. Imbauan dari Dirjenbun ke gubernur dan bupati agar penetapan harga TBS merujuk harga yang ditetapkan Tim Penetapan Harga Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana diamanatkan Permentan Nomor 01 Tahun 2018 itu, tidak dipatuhi oleh pabrik.

“Sampai saat ini harga penetapan TBS Kalbar Rp3.700an.Tapi harga (yang ditetapkan) PKS ada yang Rp1.800an saja,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) mengeluarkan edaran sebagai tindak lanjut terbitnya peraturan larangan ekspor minyak kelapa sawit atau CPO dan produk turunannya. Melalui edaran yang terbit 28 April 2022 tersebut, Pemerintah Provinsi Kalbar meminta pihak terkait untuk mematuhi aturan pembelian Tandan Buah Segar (TBS)

Dalam surat tersebut, Pemprov Kalbar menegaskan bahwa pembelian TBS petani kelapa sawit oleh PKS agar merujuk sepenuhnya kepada harga yang ditetapkan Tim Penetapan Harga Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana diamanatkan Permentan Nomor O1 Tahun 2018 dan Pergub Nomor 63 Tahun 2018. Demikian pula pembelian TBS pekebun swadaya mandiri agar juga merujuk pada penetapan harga dari Tim Penetapan Provinsi dengan penyesuain/koreksi harga yang rasional.

Baca Juga :  Sawit Jadikan Neraca Perdagangan Indonesia Lebih Baik

Pemprov juga meminta bupati agar segera mengirim surat edaran penegasan kepada setiap PKS agar dalam pembelian TBS pekebun merujuk aturan yang berlaku serta menugaskan tim dari dinas terkait bersama organisasi petani sawit untuk melakukan pengawasan serta melaporkannya hasil pengawasannya secara mingguan kepada Gubernur Kalimantan Barat cg. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan.  Selain itu, Pemprov meminta Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kalbar agar mengambil peran aktif mensosialisasikan dan menerapkan kebijakan harga ini secara efektif pada seluruh PKS anggotanya. (sti)

Most Read

Artikel Terbaru

/