alexametrics
25.6 C
Pontianak
Tuesday, August 9, 2022

DJPb Kalbar Harap Pemerintah Daerah Perkuat Fiskal

PONTIANAK  – Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat (Kalbar), Edih Mulyadi mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan kinerja keuangannya. Peningkatan kinerja keuangan tersebut, diharapkan dapat mendongkrak perkonomian supaya pertumbuhan pada tahun ini bisa positif.

 

“Pemerintah Daerah perlu mengotimalkan realisasi anggaran belanja APBD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mengingat capaian pada tahun 2020 hanya sebesar 87 persen,” ungkap Edih.

Dia menyebut, pada tahun 2020 Belanja APBD Konsolidasian sebesar Rp23,75 Triliun atau 87 persen dari pagu Rp27,28 Triliun, dengan kontribusinya terhadap PDRB sebesar 15,21 persen. Meski pun begitu, berkaca dari pencapaian pada tahun lalu, maka dirinya menilai masih bisa dimaksimalkan.

“Tahun lalu tercapai sebesar 87 persan, maka dengan begitu masih ada ruang untuk dioptimalkan,” tuturnya.

 

Pemerintah daerah menurutnya juga perlu melakukan optimalisasi sumber pendapatan yang sudah ada, misalnya PBB, parkir, dan menggali sumber-sumber pendapatan baru, untuk meningkatkan kemandirian daerah. “Kemarin waktu bertemu Pak Gubernur, ada ide pemajakan tanah air permukaan. Ini sangat bagus untuk kita eksplorasi,” ujarnya.

Baca Juga :  KPPN Singkawang Menuju WBBM

 

Di samping itu, pemerintah daerah juga harus mendorong optimalisasi pemanfaatan anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN).  Menurutnya, ada sejumlah program PEN yang disalurkan secara langsung oleh pusat, sehingga boleh jadi tidak tercatat sebagai PDRB provinsi.

 

“Beberapa anggaran PEN tidak melalui KPPN Kalbar.  Ada program PKH (Program Keluarga Harapan), sembako, BPUM (bantuan Produktif Usaha Mikro), dan lain sebagainya. Bisa jadi PDRB kita itu bisa lebih tinggi yang telah tercatat,” tuturnya.

 

Pengembangan sektor unggulan dinilianya juga tidak kalah penting. Khususnya, kata dia, pada bidang perkebunan, karena luas wilayahnya sangat memungkinkan. Subsektor yang masuk dalam sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan ini, menurutnya memiliki pertumbuhan positif pada waktu ke waktu, serta kontribusi sektor pada PDRB yang signifikan. Dia mengatakan, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, terhadap PDRB dalam emapt tahun terakhir 23,09 persen.

“Khusus subsektor perkebunan pada kinerja tahunan, mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif, dengan laju pertumbuhan yang tinggi, di antaranya komoditi sawit dan karet sangat potensial,” tuturnya.

Baca Juga :  Bupati Akui Postur APBD Kurang Menggembirakan

 

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Universitas Tanjungpura, Eddy Suratman, mengatakan dalam upaya pemulihan ekonomi, pemerintah perlu memastikan kesuksesan distribusi vaksin ke seluruh wilayah Kalbar, dengan tetap menjalankan kebiasaan baru secara disiplin. Dirinya juga menilai perlu perbaikan data rumah tangga miskin dan rentan miskin per  dengan nama dan alamat yang jelas, serta memastikan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat untuk mereka. Selain itu, pemerintah juga perlu mengendalikan stabilitas harga barang dan jasa, terutama harga barang kebutuhan pokok. 

Di sisi lain, untuk mengungkit perekonomian, dirinya menekankan pentingnya penyelesaian pembangunan proyek-proyek strategis dengan tepat waktu, serta menyiapkan regulasi yang diperlukan di daerah untuk mengundang investasi masuk. 

 

“Jika ada regulasi yang menghambat segera revisi, tahun 2021 tahun kompetisi untuk menarik investasi ke daerah. Pastikan prioritas tiap daerah dan tunjukkan prioritas tersebut melalui alokasi APBD agar mudah menarik APBN dan investasi swasta,” katanya. (sti)

PONTIANAK  – Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat (Kalbar), Edih Mulyadi mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan kinerja keuangannya. Peningkatan kinerja keuangan tersebut, diharapkan dapat mendongkrak perkonomian supaya pertumbuhan pada tahun ini bisa positif.

 

“Pemerintah Daerah perlu mengotimalkan realisasi anggaran belanja APBD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mengingat capaian pada tahun 2020 hanya sebesar 87 persen,” ungkap Edih.

Dia menyebut, pada tahun 2020 Belanja APBD Konsolidasian sebesar Rp23,75 Triliun atau 87 persen dari pagu Rp27,28 Triliun, dengan kontribusinya terhadap PDRB sebesar 15,21 persen. Meski pun begitu, berkaca dari pencapaian pada tahun lalu, maka dirinya menilai masih bisa dimaksimalkan.

“Tahun lalu tercapai sebesar 87 persan, maka dengan begitu masih ada ruang untuk dioptimalkan,” tuturnya.

 

Pemerintah daerah menurutnya juga perlu melakukan optimalisasi sumber pendapatan yang sudah ada, misalnya PBB, parkir, dan menggali sumber-sumber pendapatan baru, untuk meningkatkan kemandirian daerah. “Kemarin waktu bertemu Pak Gubernur, ada ide pemajakan tanah air permukaan. Ini sangat bagus untuk kita eksplorasi,” ujarnya.

Baca Juga :  Beli LPG, Wajib Bawa KTP

 

Di samping itu, pemerintah daerah juga harus mendorong optimalisasi pemanfaatan anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN).  Menurutnya, ada sejumlah program PEN yang disalurkan secara langsung oleh pusat, sehingga boleh jadi tidak tercatat sebagai PDRB provinsi.

 

“Beberapa anggaran PEN tidak melalui KPPN Kalbar.  Ada program PKH (Program Keluarga Harapan), sembako, BPUM (bantuan Produktif Usaha Mikro), dan lain sebagainya. Bisa jadi PDRB kita itu bisa lebih tinggi yang telah tercatat,” tuturnya.

 

Pengembangan sektor unggulan dinilianya juga tidak kalah penting. Khususnya, kata dia, pada bidang perkebunan, karena luas wilayahnya sangat memungkinkan. Subsektor yang masuk dalam sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan ini, menurutnya memiliki pertumbuhan positif pada waktu ke waktu, serta kontribusi sektor pada PDRB yang signifikan. Dia mengatakan, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, terhadap PDRB dalam emapt tahun terakhir 23,09 persen.

“Khusus subsektor perkebunan pada kinerja tahunan, mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif, dengan laju pertumbuhan yang tinggi, di antaranya komoditi sawit dan karet sangat potensial,” tuturnya.

Baca Juga :  Harga Karet Mulai Menguat

 

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Universitas Tanjungpura, Eddy Suratman, mengatakan dalam upaya pemulihan ekonomi, pemerintah perlu memastikan kesuksesan distribusi vaksin ke seluruh wilayah Kalbar, dengan tetap menjalankan kebiasaan baru secara disiplin. Dirinya juga menilai perlu perbaikan data rumah tangga miskin dan rentan miskin per  dengan nama dan alamat yang jelas, serta memastikan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat untuk mereka. Selain itu, pemerintah juga perlu mengendalikan stabilitas harga barang dan jasa, terutama harga barang kebutuhan pokok. 

Di sisi lain, untuk mengungkit perekonomian, dirinya menekankan pentingnya penyelesaian pembangunan proyek-proyek strategis dengan tepat waktu, serta menyiapkan regulasi yang diperlukan di daerah untuk mengundang investasi masuk. 

 

“Jika ada regulasi yang menghambat segera revisi, tahun 2021 tahun kompetisi untuk menarik investasi ke daerah. Pastikan prioritas tiap daerah dan tunjukkan prioritas tersebut melalui alokasi APBD agar mudah menarik APBN dan investasi swasta,” katanya. (sti)

Most Read

Artikel Terbaru

/