PONTIANAK – Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Ayi Riyanto mengatakan terdapat tiga pilar kerangka ketahanan energi nasional harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Ketiga pilar tersebut yaitu peningkatan produksi dan cadangan minyak dan gas bumi (intensifikasi), penganekaragaman sumber daya energi primer (diversifikasi) dan peningkatan produktivitas dan pemerataan pemanfaatan energi (efisiensi).
Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Risiko Sektor Ketahanan Energi di Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (14/3).
Dimana dalam mewujudkan ketahanan energi tersebut, Ayi menyebutkan memerlukan kerja keras semua pihak. Kebijakan dan program-program pemerintah yang berkaitan dengan itu pastinya memiliki risiko di dalamnya.
“Untuk itu, pendekatan yang tepat untuk mencegah terjadinya masalah dalam pelaksanaan program dan kebijakan tersebut adalah dengan menerapkan risk management,” ucapnya.
Ayi mengatakan, BPKP telah diperintahkan untuk melakukan pengawalan terhadap pencapaian ketahanan energi tersebut oleh presiden untuk memastikan program-program pemerintah dalam rangka mendukung terwujudnya ketahanan energi tersebut dapat dicapai dengan baik.
“Untuk itu, diselenggarakanlah FGD ini dalam rangka memberikan gambaran kondisi dan memetakan risiko-risiko yang timbul khususnya terkait ketahanan energi yang melibatkan lintas sektoral. Dimana semua lini di Pemerintahan Daerah Kalimantan Barat harus dapat memitigasi risiko yang ditimbulkan,” paparnya.
Bukan hanya risiko operasional saja, lanjutnya, namun juga risiko strategik juga harus dikendalikan agar pencapaian strategi besar pemerintah tidak terganggu.
Diharapkan dari kegiatan ini, semua OPD dapat mengeksplor bagaimana mengelola risiko ketahanan energi, menetapkan, mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi hingga mitigasi terhadap risiko yang timbul sehingga pelaksanaan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan energi di Kalimantan Barat dapat berjalan dengan baik. (sti)