alexametrics
27.8 C
Pontianak
Thursday, July 7, 2022

PPN Sembako Picu Kemiskinan

PONTIANAK – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memandang rencana kebijakan penarikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bahan pokok akan langsung berdampak pada perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Kebijakan tersebut berpotensi memicu kenaikan angka kemiskinan hingga angka gizi buruk.

“Menurut saya, tidak kreatif kebijakan ini dan akan menaikkan angka kemiskinan di Indonesia dengan dampak ikutan gizi buruk dan kejahatan bisa meningkat,” ungkap Ketua Apindo Kalbar, Andreas Acui Simanjaya.

Dari informasi yang beredar, dikatakannya akan ada 12 bahan pokok yang akan dikenakan pajak. Dia menyebut, 12 bahan pokok tersebut antara lain, beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Menurutnya, semua item ini berhubungan langsung dengan hajat hidup masyarakat di semua lapisan. “Saya tidak setuju jika bahan pangan dikenai pajak,” tuturnya.

Baca Juga :  Memerdekakan UMKM, Mempercepat Inklusi

Dia menilai, pengenaan PPN untuk bahan pokok akan semakin membebani masyarakat. Dirinya merasa heran, sebab selama ini bahan makan yang beredar selama ini sudah kena pajak walau secara tak langsung.

“Sebenarnya sekarang saja bahan makanan sudah kena pajak secara tidak langsung. Coba cek toko sembako, distributor sembako dan pengusaha bahan pangan, mereka semua kena pajak kan? Dari mana sumber yang dipajaki? Ya dari sembako yang dijualnya,” imbuhnya.

Belum lagi, lanjutnya, pajak penjualan makanan di kafe dan restoran yang dikenakan 10 persen. “Pengusaha restoran kena pajak juga. Dari mana sumber penghasilannya? Ya jualan bahan makanan tadi,” ucapnya.

Di tengah kondisi sulit seperti saat ini, dia menilai semestinya pemerintah tidak membuat kebijakan yang semakin menyengsarakan masyarakat. Menurutnya, jika kebijakan pengenaan PPN bertujuan untuk menambah sumber pendapatan, sebaiknya pemerintah perlu lebih kreatif mencari sumber pendapatan lain. Pemerintah dinilainya perlu melihat sumber penerimaan lain yang belum terjamah.

Baca Juga :  Tolak PPN Sekolah dan Sembako

“Jangan pajaki kebutuhan dasar orang banyak yang seharusnya dijamin keberadaannya oleh pemerintah. Bahkan jika rakyat tak mampu membeli makanan seharusnya pemerintah memberikan bantuan pangan,” pungkasnya. (sti)

PONTIANAK – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memandang rencana kebijakan penarikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bahan pokok akan langsung berdampak pada perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Kebijakan tersebut berpotensi memicu kenaikan angka kemiskinan hingga angka gizi buruk.

“Menurut saya, tidak kreatif kebijakan ini dan akan menaikkan angka kemiskinan di Indonesia dengan dampak ikutan gizi buruk dan kejahatan bisa meningkat,” ungkap Ketua Apindo Kalbar, Andreas Acui Simanjaya.

Dari informasi yang beredar, dikatakannya akan ada 12 bahan pokok yang akan dikenakan pajak. Dia menyebut, 12 bahan pokok tersebut antara lain, beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Menurutnya, semua item ini berhubungan langsung dengan hajat hidup masyarakat di semua lapisan. “Saya tidak setuju jika bahan pangan dikenai pajak,” tuturnya.

Baca Juga :  Hadirkan banyak Fitur, Interkom Comelit jadi Solusi Keamanan Hunian Pintar

Dia menilai, pengenaan PPN untuk bahan pokok akan semakin membebani masyarakat. Dirinya merasa heran, sebab selama ini bahan makan yang beredar selama ini sudah kena pajak walau secara tak langsung.

“Sebenarnya sekarang saja bahan makanan sudah kena pajak secara tidak langsung. Coba cek toko sembako, distributor sembako dan pengusaha bahan pangan, mereka semua kena pajak kan? Dari mana sumber yang dipajaki? Ya dari sembako yang dijualnya,” imbuhnya.

Belum lagi, lanjutnya, pajak penjualan makanan di kafe dan restoran yang dikenakan 10 persen. “Pengusaha restoran kena pajak juga. Dari mana sumber penghasilannya? Ya jualan bahan makanan tadi,” ucapnya.

Di tengah kondisi sulit seperti saat ini, dia menilai semestinya pemerintah tidak membuat kebijakan yang semakin menyengsarakan masyarakat. Menurutnya, jika kebijakan pengenaan PPN bertujuan untuk menambah sumber pendapatan, sebaiknya pemerintah perlu lebih kreatif mencari sumber pendapatan lain. Pemerintah dinilainya perlu melihat sumber penerimaan lain yang belum terjamah.

Baca Juga :  PPN Sembako Bisa Perparah Ekonomi

“Jangan pajaki kebutuhan dasar orang banyak yang seharusnya dijamin keberadaannya oleh pemerintah. Bahkan jika rakyat tak mampu membeli makanan seharusnya pemerintah memberikan bantuan pangan,” pungkasnya. (sti)

Most Read

Artikel Terbaru

/