alexametrics
31.7 C
Pontianak
Monday, August 8, 2022

Perlu Pelonggaran Ekspor Rotan

PONTIANAK – Ketua Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia (APRI) Kalbar Rudyzar Zaidar meminta pemerintah mengubah kebijakan ekspor rotan. Sejak beberapa tahun ini, rotan dilarang ekspor dalam bentuk mentah. Namun kebijakan ekspor setengah jadi dan jadi tersebut dianggap merugikan banyak pihak mulai dari petani pemungut yang tinggal di tepi hutan hingga industri pengolahan.

“Tata niaga rotan saat ini diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan No 35 tahun 2011 tentang Ketentuan ekspor Rotan dan Produk Rotan. Ketentuan itu melarang ekspor rotan mentah, rotan asalan, rotan W/S dan rotan setengah jadi. Meski bertujuan untuk mendorong rotan mentah dan setengah jadi diolah menjadi produk jadi demi nilai tambah, nyatanya tujuan tersebut tak pernah tercapai,” kata dia, kemarin.

Menurut dia, ekspor produk rotan jadi dalam bentuk furnitur ternyata malah melorot tajam. Pasalnya, penutupan ekspor membuat harga rotan mentah dan setengah jadi tertekan yang berdampak pada produksi yang seret karena tak lagi menguntungkan. Ujungnya, pasokan rotan untuk industri furnitur malah mampet. Rudyzar mengingatkan, kebijakan tutup atau buka ekspor rotan harusnya dianggap sebagai tool. Saat kelebihan bahan baku di dalam negeri, pilihan melakukan ekspor dibuka. Saat konsumsi dalam negeri tinggi, maka ekspor ditutup.

Baca Juga :  Bersinergi Demi Potensi dan Pengembangan Geowisata

“Saat konsumsi dalam negeri hanya 13,5%. Bahkan konsumsi masyarakat Kalbar tinggal separuh dari tahun lalu. Maka pilihannya harusnya adalah mengizinkan ekspor, bukan malah melarang. Kalau misalnya konsumsi dalam negeri sudah mencapai 60% atau lebih,  maka lakukanlah larangan ekspor,” tukasnya.

Menurut dia, Permendag 35/2011 telah merugikan semua pihak dalam rantai pemanfaatan rotan di tanah air. Petani pemungut rotan menderita. Industri pengolahan rotan setengah jadi tutup. “Ekspor rotan juga tidak berhasil, malah menukik turun tajam,” katanya. Rudyzar menilai, kebijakan untuk menutup ekspor bahan baku rotan atau rotan setengah jadi sudah dilakukan sejak tahun 1979, dan sampai saat ini sudah dilakukan 6 kali. Semuanya tidak berhasil malah merusak potensi ekonomi rotan.

Wabah Covid-19 juga semakin memperparah industri rotan Kalimantan Barat yang sudah terpuruk sejak beberapa tahun terakhir. Pasalnya industri mebel yang kebanyakan berada di Pulau Jawa tersendat aktivitasnya lantaran PSBB dan pembatasan jam kerja.

Baca Juga :  Harga Gula di Kalbar di Bawah Rata-rata Nasional

Menurut dia, Indonesia terutama Kalbar sebagai salah satu pusat petumbuhan rotan dunia, sejatinya memiliki keunggulan sebagai pemasok bahan baku. Sbagai gambaran, berdasarkan data Sucofindo tahun 2012, jumlah rotan yang diperdagangkan di dalam negeri untuk kemudian diekspor sebagai produk rotan adalah 33.271,96 ton. Sementara produksi rotan lestari di Indonesia adalah 247.291 ton kering. Artinya, rotan yang termanfaatkan hanya 13,5% dari kapasitas produksi lestari. Jadi masih terdapat 214.019 ton (86,5%) rotan yang belum dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi potensial.

“Menutup ekspor rotan setengah jadi sama saja dengan menutup pasar bagi 86,5% rotan dimiliki. Jumlah kelebihan atau sisa dari pemakaian industri dalam negeri inilah yang bisa diekspor dalam upaya menambah devisa dan mengurangi defisit neraca perdagangan negara,” pungkasnya. (ars)

PONTIANAK – Ketua Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia (APRI) Kalbar Rudyzar Zaidar meminta pemerintah mengubah kebijakan ekspor rotan. Sejak beberapa tahun ini, rotan dilarang ekspor dalam bentuk mentah. Namun kebijakan ekspor setengah jadi dan jadi tersebut dianggap merugikan banyak pihak mulai dari petani pemungut yang tinggal di tepi hutan hingga industri pengolahan.

“Tata niaga rotan saat ini diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan No 35 tahun 2011 tentang Ketentuan ekspor Rotan dan Produk Rotan. Ketentuan itu melarang ekspor rotan mentah, rotan asalan, rotan W/S dan rotan setengah jadi. Meski bertujuan untuk mendorong rotan mentah dan setengah jadi diolah menjadi produk jadi demi nilai tambah, nyatanya tujuan tersebut tak pernah tercapai,” kata dia, kemarin.

Menurut dia, ekspor produk rotan jadi dalam bentuk furnitur ternyata malah melorot tajam. Pasalnya, penutupan ekspor membuat harga rotan mentah dan setengah jadi tertekan yang berdampak pada produksi yang seret karena tak lagi menguntungkan. Ujungnya, pasokan rotan untuk industri furnitur malah mampet. Rudyzar mengingatkan, kebijakan tutup atau buka ekspor rotan harusnya dianggap sebagai tool. Saat kelebihan bahan baku di dalam negeri, pilihan melakukan ekspor dibuka. Saat konsumsi dalam negeri tinggi, maka ekspor ditutup.

Baca Juga :  Ekspor Karet Menguat

“Saat konsumsi dalam negeri hanya 13,5%. Bahkan konsumsi masyarakat Kalbar tinggal separuh dari tahun lalu. Maka pilihannya harusnya adalah mengizinkan ekspor, bukan malah melarang. Kalau misalnya konsumsi dalam negeri sudah mencapai 60% atau lebih,  maka lakukanlah larangan ekspor,” tukasnya.

Menurut dia, Permendag 35/2011 telah merugikan semua pihak dalam rantai pemanfaatan rotan di tanah air. Petani pemungut rotan menderita. Industri pengolahan rotan setengah jadi tutup. “Ekspor rotan juga tidak berhasil, malah menukik turun tajam,” katanya. Rudyzar menilai, kebijakan untuk menutup ekspor bahan baku rotan atau rotan setengah jadi sudah dilakukan sejak tahun 1979, dan sampai saat ini sudah dilakukan 6 kali. Semuanya tidak berhasil malah merusak potensi ekonomi rotan.

Wabah Covid-19 juga semakin memperparah industri rotan Kalimantan Barat yang sudah terpuruk sejak beberapa tahun terakhir. Pasalnya industri mebel yang kebanyakan berada di Pulau Jawa tersendat aktivitasnya lantaran PSBB dan pembatasan jam kerja.

Baca Juga :  Pasar Kapuas Raya Sintang, Pertama di Kalbar Konsep Pasar Tradisional Modern

Menurut dia, Indonesia terutama Kalbar sebagai salah satu pusat petumbuhan rotan dunia, sejatinya memiliki keunggulan sebagai pemasok bahan baku. Sbagai gambaran, berdasarkan data Sucofindo tahun 2012, jumlah rotan yang diperdagangkan di dalam negeri untuk kemudian diekspor sebagai produk rotan adalah 33.271,96 ton. Sementara produksi rotan lestari di Indonesia adalah 247.291 ton kering. Artinya, rotan yang termanfaatkan hanya 13,5% dari kapasitas produksi lestari. Jadi masih terdapat 214.019 ton (86,5%) rotan yang belum dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi potensial.

“Menutup ekspor rotan setengah jadi sama saja dengan menutup pasar bagi 86,5% rotan dimiliki. Jumlah kelebihan atau sisa dari pemakaian industri dalam negeri inilah yang bisa diekspor dalam upaya menambah devisa dan mengurangi defisit neraca perdagangan negara,” pungkasnya. (ars)

Most Read

Artikel Terbaru

/