alexametrics
23 C
Pontianak
Wednesday, June 29, 2022

Soal Pemberian THR, Perusahaan-Pekerja Bisa Berunding

PONTIANAK – Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi pekerja atau buruh di perusahaan, pada 12 April 2021. Dalam surat edaran tersebut, disebutkan bahwa THR wajib dibayarkan paling lambat seminggu sebelum hari raya keagamaan. Namun bagi perusahaan terdampak Covid-19, waktu pemberian THR dapat dirundingkan dengan pekerja.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Barat, Manto mengatakan, perusahaan yang terdampak Covid-19 sehingga tidak mampu membayar THR sesuai dengan waktu yang ditentukan, dapat melakukan dialog serikat buruh atau pekerja.

“THR tahun 2021 ini harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum lebaran. Bagi perusahaan yang terdampak Covid-19 sehingga tidak mampu membayar THR sesuai dengan waktu yang ditentukan, disarankan agar melakukan dialog antara serikat buruh/pekerja dengan perusahaan untuk membuat kesepakatan secara tertulis,” kata Manto, Kamis (15/4).

Berdasarkan SE tersebut, kesepakatan dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan itikad baik dan dibuat secara tertulis yang memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan tahun 2021 kepada pekerja/buruh yang bersangkutan. Selain itu, perusahaan juga harus dapat membuktikan ketidakmampuan untuk membayar THR Keagamaan tahun 2021 secara tepat waktu, berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.

Kesepakatan tersebut nantinya juga tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan tahun 2021 kepada pekerja atau buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

“Kesepakatan tersebut harus dilaporkan ke Disnakertrans Kalbar paling lambat tujuh hari sebelum lebaran,” tuturnya.

Baca Juga :  Gapki Kalbar Dorong Percepatan Vaksinasi di Area Perkebunan

Adapun terkait besaran THR, lanjutnya, perusahaan harus perpedoman pada PP 36 Tahun 2021 dan Permenaker 6 Tahun 2016. Pihaknya saat ini juga akan segera membentuk Posko THR untuk menerima dan memproses pengaduan, dan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan dilakukan selama jam kerja dengan mematuhi Protokol Covid-19.

Respons Pelaku Usaha

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalbar, Yuliardi Qamal, mengatakan, usaha yang bergerak di bidang jasa perhotelan, jasa makanan dan minuman merupakan salah satu usaha yang terdampak Covid-19. Kendati terdampak, sebagian anggota PHRI Kalbar telah mempersiapkan THR sebagaimana aturan yang berlaku sejak jauh-jauh hari.

“Beberapa anggota saya yang memang sudah mempersiapkan kebijakan ini jauh-jauh hari sebelumnya,  setahun yang lalu pihak manajemennya sudah mempersiapkan hal ini dari pendapatan mereka, sehingga sampai pada waktunya sekarang ini mereka tidak menemukan kendala dalam pembayaran THR ini,” ungkapnya.

Namun, kata Yuliardi, tidak semua anggotanya punya finansial yang cukup untuk membayar THR secara tepat waktu. Dirinya menduga, sebagian anggotanya yang belum mempersiapkan dana THR, akan dibayarkan dengan cara dicicil. PIhaknya memastikan anggota PHRI Kalbar berupaya melaksanakan kewajibannya.

“Sebagian dari anggota saya mengalami kendala karena mereka tidak mempersiapkan (THR) jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga kebijakan THR ini kemungkinan dilaksanakan secara cicil yaitu dua kali pembayaran. Tapi Pada prinsipnya anggota saya akan berusaha untuk melaksanakan kewajiban pembayaran THR ini pada karyawannya,” pungkas dia.

Baca Juga :  Daging Ayam Sumbang Inflasi
Tanggapan Buruh

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah turut melibatkan perwakilan buruh ke dalam Satuan Tugas Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (THR) agar THR dipastikan dapat dibayarkan seluruhnya kepada pekerja.

“Kita minta tahun ini, di tahun 2021, Satgas THR diisi oleh tiga pihak, pemerintah, buruh, dan pengusaha agar bisa berimbang, agar bisa netral bisa memberikan masukan-masukan yang benar-benar seimbang,” kata Andi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Usulan pelibatan buruh dan pengusaha di Satgas THR itu, kata Andi, sudah disampaikan ke pemerintah pada hari ini. Dia berharap dalam satu hingga dua hari ke depan, Menaker mengeluarkan ketetapan mengenai keanggotaan Satgas THR.

KSPSI mengapresiasi pemerintah yang telah mengeluarkan ketetapan mengenai kewajiban pembayaran THR menjelang Idul Fitri 1442 Hijriah. Namun, pembayaran THR oleh perusahaan harus tetap diawasi oleh pemerintah. “Dan juga diberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang memang tidak memberikan THR kepada pekerjanya,” ujarnya.

Andi mengatakan hingga saat ini masih ada perusahaan yang mencicil pembayaran THR periode 2020. Dia meminta pemerintah dan kelompok pengusaha untuk memberikan kebijakan yang tepat agar THR seluruh pekerja dapat dilunasi.

“Mudah-mudahan 1-2 hari ini Menteri Tenaga Kerja akan segera mengeluarkan, mudah-mudahan harapan kami, ya, harapan kami akan mengeluarkan kebijakan baru,” ujar dia.

Sebelumnya, pemerintah secara resmi menetapkan pembayaran THR keagamaan tahun 2021 dibayarkan secara penuh dan tidak boleh dicicil.  (sti/ant)

PONTIANAK – Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi pekerja atau buruh di perusahaan, pada 12 April 2021. Dalam surat edaran tersebut, disebutkan bahwa THR wajib dibayarkan paling lambat seminggu sebelum hari raya keagamaan. Namun bagi perusahaan terdampak Covid-19, waktu pemberian THR dapat dirundingkan dengan pekerja.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Barat, Manto mengatakan, perusahaan yang terdampak Covid-19 sehingga tidak mampu membayar THR sesuai dengan waktu yang ditentukan, dapat melakukan dialog serikat buruh atau pekerja.

“THR tahun 2021 ini harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum lebaran. Bagi perusahaan yang terdampak Covid-19 sehingga tidak mampu membayar THR sesuai dengan waktu yang ditentukan, disarankan agar melakukan dialog antara serikat buruh/pekerja dengan perusahaan untuk membuat kesepakatan secara tertulis,” kata Manto, Kamis (15/4).

Berdasarkan SE tersebut, kesepakatan dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan itikad baik dan dibuat secara tertulis yang memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan tahun 2021 kepada pekerja/buruh yang bersangkutan. Selain itu, perusahaan juga harus dapat membuktikan ketidakmampuan untuk membayar THR Keagamaan tahun 2021 secara tepat waktu, berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.

Kesepakatan tersebut nantinya juga tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan tahun 2021 kepada pekerja atau buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

“Kesepakatan tersebut harus dilaporkan ke Disnakertrans Kalbar paling lambat tujuh hari sebelum lebaran,” tuturnya.

Baca Juga :  THR Boleh Dibayar Setelah Hari Raya

Adapun terkait besaran THR, lanjutnya, perusahaan harus perpedoman pada PP 36 Tahun 2021 dan Permenaker 6 Tahun 2016. Pihaknya saat ini juga akan segera membentuk Posko THR untuk menerima dan memproses pengaduan, dan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan dilakukan selama jam kerja dengan mematuhi Protokol Covid-19.

Respons Pelaku Usaha

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalbar, Yuliardi Qamal, mengatakan, usaha yang bergerak di bidang jasa perhotelan, jasa makanan dan minuman merupakan salah satu usaha yang terdampak Covid-19. Kendati terdampak, sebagian anggota PHRI Kalbar telah mempersiapkan THR sebagaimana aturan yang berlaku sejak jauh-jauh hari.

“Beberapa anggota saya yang memang sudah mempersiapkan kebijakan ini jauh-jauh hari sebelumnya,  setahun yang lalu pihak manajemennya sudah mempersiapkan hal ini dari pendapatan mereka, sehingga sampai pada waktunya sekarang ini mereka tidak menemukan kendala dalam pembayaran THR ini,” ungkapnya.

Namun, kata Yuliardi, tidak semua anggotanya punya finansial yang cukup untuk membayar THR secara tepat waktu. Dirinya menduga, sebagian anggotanya yang belum mempersiapkan dana THR, akan dibayarkan dengan cara dicicil. PIhaknya memastikan anggota PHRI Kalbar berupaya melaksanakan kewajibannya.

“Sebagian dari anggota saya mengalami kendala karena mereka tidak mempersiapkan (THR) jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga kebijakan THR ini kemungkinan dilaksanakan secara cicil yaitu dua kali pembayaran. Tapi Pada prinsipnya anggota saya akan berusaha untuk melaksanakan kewajiban pembayaran THR ini pada karyawannya,” pungkas dia.

Baca Juga :  PHRI Fasilitasi 2000 Pekerja untuk Divaksin
Tanggapan Buruh

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah turut melibatkan perwakilan buruh ke dalam Satuan Tugas Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (THR) agar THR dipastikan dapat dibayarkan seluruhnya kepada pekerja.

“Kita minta tahun ini, di tahun 2021, Satgas THR diisi oleh tiga pihak, pemerintah, buruh, dan pengusaha agar bisa berimbang, agar bisa netral bisa memberikan masukan-masukan yang benar-benar seimbang,” kata Andi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Usulan pelibatan buruh dan pengusaha di Satgas THR itu, kata Andi, sudah disampaikan ke pemerintah pada hari ini. Dia berharap dalam satu hingga dua hari ke depan, Menaker mengeluarkan ketetapan mengenai keanggotaan Satgas THR.

KSPSI mengapresiasi pemerintah yang telah mengeluarkan ketetapan mengenai kewajiban pembayaran THR menjelang Idul Fitri 1442 Hijriah. Namun, pembayaran THR oleh perusahaan harus tetap diawasi oleh pemerintah. “Dan juga diberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang memang tidak memberikan THR kepada pekerjanya,” ujarnya.

Andi mengatakan hingga saat ini masih ada perusahaan yang mencicil pembayaran THR periode 2020. Dia meminta pemerintah dan kelompok pengusaha untuk memberikan kebijakan yang tepat agar THR seluruh pekerja dapat dilunasi.

“Mudah-mudahan 1-2 hari ini Menteri Tenaga Kerja akan segera mengeluarkan, mudah-mudahan harapan kami, ya, harapan kami akan mengeluarkan kebijakan baru,” ujar dia.

Sebelumnya, pemerintah secara resmi menetapkan pembayaran THR keagamaan tahun 2021 dibayarkan secara penuh dan tidak boleh dicicil.  (sti/ant)

Most Read

Artikel Terbaru

/