PONTIANAK – Kinerja keuangan di Kalimantan Barat (Kalbar) pada tahun 2020 dianggap masih cukup baik di tengah kontraksi ekonomi yang terjadi akibat pandemi covid-19. Hal ini tercermin dari pendapatan negara yang relatif stabil, serta optimalnya belanja dan penyerapan anggaran negara.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalbar, Edih Mulyadi menyebut, realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2020 turun tak terlalu signifikan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya meski diterpa pandemi covid-19. Bahkan untuk beberapa jenis anggaran, seperti dana desa misalnya, justru tumbuh jika dibandingkan dengan tahun 2019.
“Contoh kongkritnya ada pada dana desa, selain meningkat, penyerapannya bahkan lebih tinggi dari tahun kemarin,” ungkap dia, saat kegiatan Rilis Kinerja APBN, Makro Ekonomi, dan Moneter di Kalimantan Barat, Senin (18/1).
Dari sisi pendapatan, juga tidak jauh berbeda antara tahun 2019 dengan tahun 2020. Pihaknya mencatat, pendapatan negara pada tahun 2019 mencapai Rp8.103 miliar, sementara pada tahun 2020 sebesar Rp8.002 miliar, hanya turun 0,1 persen.
“Bagi saya, untuk Kalbar tidak buruk, bahkan ada harapan untuk tahun berikutnya, ke depan akan jauh lebih produktif,” kata dia.
Sementara itu, pendapatan yang tercermin dari realisasi penerimaan pajak, juga hanya turun tipis apabila dibandingkan dengan tahun lalu. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalbar mencatat, penerimaan pajak pada tahun 2020 mencapai Rp6.530 miliar, turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp6.789 miliar.
“Pertumbuhan penerimaan neto adalah sebesar minus 3,80 persen, melambat dari tahun sebelumnya yaitu 5,19 persen,” ungkap Kepala Kanwil DJP Kalbar, Ahmad Djamhari.
Sementara untuk, Pengamat Ekonomi Universitas Tanjungpura, Eddy Suratman menilai, kinerja keuangan Kalbar masih cukup baik meski dihantam pandemi covid-19, baik dari sisi penyerapan maupun pendapatan. Meski ada penurunan sedikit, kata dia, namun hal itu data dimaklumi mengingat kontraksi ekonomi yang terjadi pada tahun 2020 yang lalu.
“Kita pantas berterima kasih kinerja Kementerian Keuangan di Kalbar, karena mereka mampu menjaga pendapatan agar tidak terlalu turun begitu besar,” kata Eddy.
Terkait belanja negara, baik pusat maupun transfer ke daerah dan dana desa, realisasinya cukup menggembirakan meski ada sedikit penurunan. Dia mengatakan, pada tahun 2019, belanja negara di Kalbar mencapai sekitar Rp30 triliun, sementara pada 2020 ada penurunan sekitar 8 persen sehingga menjadi Rp27,6 triliun. Namun penurunan ini baginya masih cukup baik di tengah sulitnya kondisi ekonomi akibat pandemi covid-19.
“Saya pikir, penurunan dari sisi belanja ini, tidak seperti yang dibayangkan dulu akan lebih besar dari ini,” tutur dia. (sti)
