alexametrics
32 C
Pontianak
Thursday, August 11, 2022

Cari Solusi Terbaik Konflik Sawit

PONTIANAK – Berbagai pihak berupaya untuk mencari solusi dari sejumlah konflik kelapa sawit yang ada di Kalimantan Barat (Kalbar). Para pihak sepakat, setiap penyelesaian konflik antara perusahaan sawit, pekebun, dan masyarakat harus menghasilkan solusi yang terbaik. Hal inilah yang kemudian didiskusi dalam kegiatan Laporan Riset dan Diskusi Publik ‘Menyelesaikan konflik kelapa sawit di Kalimantan Barat: Evaluasi dan rekomendasi untuk meningkatkan mekanisme resolusi konflik’, Selasa (19/1)

Peneliti Senior KITLV, Ward Berenschot, menyebut dalam kurun waktu dua dekade terakhir, teridentifikasi sebanyak 69 konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan terkait pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Konflik tersebut, antara lain, permasalahan skema plasma, penyerobotan lahan, polusi dan dampak lingkungan, dan lain sebagainya.

“Konflik kelapa sawit ini merugikan perekonomian dan individu secara signifikan, tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga bagi perusahaan. Mencari cara bagaimana menyelesaikan konflik-konflik ini adalah sebuah tugas yang mendesak, namun juga tidak mudah,” ungkap dia.

Baca Juga :  Harga Sawit Tembus Rekor Tertinggi

Dalam menyelesaikan konflik tersebut, pihaknya menemukan bahwa strategi yang ditempuh oleh masyarakat sangat bervariasi, salah satunya demonstrasi. Dia menyebut, demonstrasi adalah strategi yang paling umum digunakan, namun masyarakat lebih sering mengarahkan aksi mereka ke pemerintah daerah dari pada ke perusahaan.

Kepala Dinas Perkebunan Kalbar, Heronimus Hero, menegaskan bahwa saat ini tidak ada izin perluasan lahan sawit yang baru. Pihaknya saat ini tengah berupaya melakukan evaluasi terhadap izin yang telah dikeluarkan.

“Yang ada kita perbaiki semua, mulai dari penguatan data, serta penyelesaian konflik,” tutur dia.

Dalam konflik sawit, dirinya menilai perlu adanya peran strategis pemerintah kabupaten, salah satunya lewat penilaian usaha perkebuan. Namun di sisi lain, dirinya menilai perlu meningkatakan literasi masyarakat, sebab ada pula konflik yang terjadi lantaran ketidakpahaman masyarakat di sekitar perkebuan sawit.

“Bisa jadi konflik karena literasinya kurang. Ada izinnya jelas, mereka (warga, red) klaim. Ini juga pekerjaan rumah pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi,” kata dia.

Baca Juga :  Menyoal Harga Sawit, Biosolar dan Inklusi Sosial di Kalbar

Pihaknya terus melakukan evaluasi terhadap sejumlah permasalahan perkebunan sawit, termasuk konflik yang terjadi. Dia menambahkan, seiring dengan adanya penguatan data dan pola evaluasi yang semakin baik, permasalahan yang muncul saat ini terkendali dengan baik.

Peneliti KITLV, Ahmad Dhiaulhaq menambahkan, upaya yang dilakukan dalam penyelesaikan konflik kerap kurang berjalan secara efektif.  Penyebabnya, sebut dia, ada beberapa alasan, antara lain tidak adanya metode yang sistematis yang diterapkan oleh pemerintah lokal, serta kurangnya kapasitas dan komitmen dari otoritas lokal dalam memediasi.

“Selain itu juga, karena kurangnya aspek keterwakilan dan kepemimpinan di pihak masyarakat,” tutur dia.

Dengan berbagai persoalan tersebut, tambah dia, peneliti merekomendasikan sejumlah hal, antara lain, perlunya dibentuk lembaga atau desk mediasi di tingkat provinsi atau kabupaten, yang dibiayai oleh pemerintah daerah, serta perlunya prosedur dan pelatihan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kapasitas pemerintah lokal dalam memediasi dan menyelesaikan konflik. (sti)

PONTIANAK – Berbagai pihak berupaya untuk mencari solusi dari sejumlah konflik kelapa sawit yang ada di Kalimantan Barat (Kalbar). Para pihak sepakat, setiap penyelesaian konflik antara perusahaan sawit, pekebun, dan masyarakat harus menghasilkan solusi yang terbaik. Hal inilah yang kemudian didiskusi dalam kegiatan Laporan Riset dan Diskusi Publik ‘Menyelesaikan konflik kelapa sawit di Kalimantan Barat: Evaluasi dan rekomendasi untuk meningkatkan mekanisme resolusi konflik’, Selasa (19/1)

Peneliti Senior KITLV, Ward Berenschot, menyebut dalam kurun waktu dua dekade terakhir, teridentifikasi sebanyak 69 konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan terkait pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Konflik tersebut, antara lain, permasalahan skema plasma, penyerobotan lahan, polusi dan dampak lingkungan, dan lain sebagainya.

“Konflik kelapa sawit ini merugikan perekonomian dan individu secara signifikan, tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga bagi perusahaan. Mencari cara bagaimana menyelesaikan konflik-konflik ini adalah sebuah tugas yang mendesak, namun juga tidak mudah,” ungkap dia.

Baca Juga :  Harga Sawit Tembus Rekor Tertinggi

Dalam menyelesaikan konflik tersebut, pihaknya menemukan bahwa strategi yang ditempuh oleh masyarakat sangat bervariasi, salah satunya demonstrasi. Dia menyebut, demonstrasi adalah strategi yang paling umum digunakan, namun masyarakat lebih sering mengarahkan aksi mereka ke pemerintah daerah dari pada ke perusahaan.

Kepala Dinas Perkebunan Kalbar, Heronimus Hero, menegaskan bahwa saat ini tidak ada izin perluasan lahan sawit yang baru. Pihaknya saat ini tengah berupaya melakukan evaluasi terhadap izin yang telah dikeluarkan.

“Yang ada kita perbaiki semua, mulai dari penguatan data, serta penyelesaian konflik,” tutur dia.

Dalam konflik sawit, dirinya menilai perlu adanya peran strategis pemerintah kabupaten, salah satunya lewat penilaian usaha perkebuan. Namun di sisi lain, dirinya menilai perlu meningkatakan literasi masyarakat, sebab ada pula konflik yang terjadi lantaran ketidakpahaman masyarakat di sekitar perkebuan sawit.

“Bisa jadi konflik karena literasinya kurang. Ada izinnya jelas, mereka (warga, red) klaim. Ini juga pekerjaan rumah pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi,” kata dia.

Baca Juga :  Sejumlah Pihak Desak Perpanjang Moratorium Sawit

Pihaknya terus melakukan evaluasi terhadap sejumlah permasalahan perkebunan sawit, termasuk konflik yang terjadi. Dia menambahkan, seiring dengan adanya penguatan data dan pola evaluasi yang semakin baik, permasalahan yang muncul saat ini terkendali dengan baik.

Peneliti KITLV, Ahmad Dhiaulhaq menambahkan, upaya yang dilakukan dalam penyelesaikan konflik kerap kurang berjalan secara efektif.  Penyebabnya, sebut dia, ada beberapa alasan, antara lain tidak adanya metode yang sistematis yang diterapkan oleh pemerintah lokal, serta kurangnya kapasitas dan komitmen dari otoritas lokal dalam memediasi.

“Selain itu juga, karena kurangnya aspek keterwakilan dan kepemimpinan di pihak masyarakat,” tutur dia.

Dengan berbagai persoalan tersebut, tambah dia, peneliti merekomendasikan sejumlah hal, antara lain, perlunya dibentuk lembaga atau desk mediasi di tingkat provinsi atau kabupaten, yang dibiayai oleh pemerintah daerah, serta perlunya prosedur dan pelatihan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kapasitas pemerintah lokal dalam memediasi dan menyelesaikan konflik. (sti)

Most Read

Artikel Terbaru

/