alexametrics
23.2 C
Pontianak
Thursday, August 18, 2022

Walhi Kalbar Sebut ada Korporasi Tak Patuhi Arahan Restorasi Gambut

PONTIANAK – Pemantauan WALHI Kalimantan Barat terhadap arahan restorasi gambut Badan Restorasi Gambut (BRG) yang dimandatkan pada perusahaan perkebunan kayu (HTI) PT. Muara Sungai Landak (MSL), perkebunan sawit PT. Gerbang Benua Mas (GBR) dan PT. Kusuma Alam Sari (KAS) diabaikan. Perusahaan yang dipantau justru tidak patuh melakukan restorasi dengan persentase tingkat ketidakpatuhan berkisar 80 hingga 89 persen. Akibat dari sikap abai dimaksud, rencana restorasi ekosistem gambut BRG di Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) esensial Kalimantan Barat yang telah dibebani izin berjalan tersendat dan bahkan mengalami kebuntuan.

Berdasarkan laporan pemantauan yang dilakukan sejak Oktober 2019 hingga Mei 2020, kerusakan infrastruktur pembahasan gambut di areal non-konsesi akibat minimnya partisipasi penduduk lokal dalam pemeliharaan diduga kuat akibat buah dari praktek pelanggaran hak-hak FPIC penduduk lokal oleh para kontraktor kala melakukan pembangunan proyek infrastruktur, juga turut menjadi faktor penentu risiko ancaman kabut asap di Kalbar.

Adapun pemantauan dimaksud secara khusus dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepatuhan para pemilik konsesi dalam menjalankan Arahan Restorasi Gambut BRG. Selain itu juga untuk mengidentifiksi tingkat kepatuhan para pelaksana Arahan Restorasi Gambut BRG di areal non-konsesi, terutama terkait dengan penghormatan para pemegang kontrak terhadap hak-hak FPIC yang dimandatkan.

Berdasarkan hasil pemantauan pada ketiga konsesi yang maaing-masing berada di wilayah Kabupaten Mempawah (PT. MSL) dan Kubu Raya (PT. GBR dan PT. KAS) tersebut, juga dilakukan pemantauan pada Proyek pembangunan infrastruktur pembasahaan gambut BRG di Desa Pelita Jaya, Kecamatan Kubu dan di Desa Pulau Limbung, Kec. Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.

Adapun sepuluh arahan restorasi gambut BRG pada konsesi dan non konsesi dimaksud meliputi; rewetting (pembasahan) dengan penimbunan kanal, rewetting dengan pengelolaan tata air, rewetting dengan Pemompaan air, Revitalisasi (penanaman kembali) dan pengayaan tanaman budidaya, revegetasi/suksesi alami, revegetasi dengan pola maksimal (tanaman endemik), revegetasi dengan pengayaan (tanaman endemik), revitalisasi (pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal), perbaikan tata air dan pembangunan infrastruktur pembasahan ekosistem gambut berbasis hak-hak FPIC penduduk lokal.

Baca Juga :  Bank Mandiri Dukung Penyaluran Bantuan Sosial di Kalbar

“Berdasarkan laporan kami (WALHI Kalbar), perkebunan sawit PT. GBR misalnya hanya menjalakan satu arahan dengan asal-asalan di satu area restorasi yang diperintahkan, namun mengabaikan 8 perintah di empat area restorasi arahan BRG lainnya. Jadi hanya 11 persen dijalankan namun asal-asalan, sementara 0 persen atau tidak ada yang dijalankan sesuai aturan dan 89 persen tidak dijalankan sama sekali. Demikian pula dua perusahaan lainnya yakni PT. KAS dan PT. MSL, dengan angka ketidakpatuhan terhadap arahan restorasi gambut masing-masing 80 dan 87 persen” jelas Nikodemus Ale, Direktur WALHI Kalimantan Barat.

Lebih lanjut, Nikodemus menilai bahwa ketidakpatuhan perusahaan terhadap arahan restorasi gambut karena tidak adanya itikad baik dalam menjalankan apa yang dimandatkannya. “Ketidakpatuhan akut perusahaan ini jelas merupakan pelanggaran hukum yang bukan hanya mengancam ekosistem gambut dan lingkungan hidup, tetapi juga melawan kehendak pemerintah yang dirumuskan dalam aturan maupun arahan yang ada,” tegasnya.

Sementara dalam hal pembangunan infrastruktur pembasahan pada wilayah Desa Peduli Gambut Pelita Jaya dan Pulau Limbung di Kabupaten Kubu Raya yang dipantau mengkonfirmasi minimnya sosialisasi dan pengabaian pelibatan perempuan maupun kelompok rentan. “Dengan demikian, kepatuhan para kontraktor pada protokol paditapa sangat rendah,” tegasnya.

Merujuk aturan yang ada, ketidakpatuhan konsesi dan kontraktor juga terkonfirmasi dengan apa yang menjadi tanggungjawab KLHK. Tidak dijalankannya pasal 30 dan 31 PP No.71/2014 dan pasal 30A,  31A PP No.57/2016 tentang kewajiban negara untuk mengambilalih kawasan-kawasan gambut yang rusak karena pemilik konsesinya tidak mengambil tanggungjawab pemulihan. Selain itu, Direktorat Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran KLHK tidak menjalankan secara konsistent Perdirjen No. 3, 4, dan 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Asistensi dan Pengawasan Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Gambut

Sementara dari sisi BRG dalam hal ini, tidak konsisten menjalankan Keputusan Kepala Badan Restorasi Gambut No. P.6/KB BRG-SB/12/2016) Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerangka Pengamanan Sosial dalam Restorasi Gambut, terutama di unit-unit kerja yang membawahi pembangunan infrastruktur pembasahan gambut. Selain itu, BRG juga miskin dalam menjalin komunikasi dengan Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak dan Ombudsmen untuk memperbaiki mekanisme pengaduan pelanggaran hak-hak FPIC masyarakat di wilayah proyek.

Baca Juga :  BMKG: Ada Kenaikan, Kalbar Dikepung 408 Titik Panas

“Bagaimana pun juga dua persoalan di atas terjadi akibat buruknya kinerja asistensi dan pengawasan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup  dan Kehutanan, utamanya Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang menjadi motor utama terlaksananya Arahan Restorasi BRG di areal konsesi. BRG juga berkontribusi besar dalam pengabaian hak-hak FPIC penduduk lokal oleh para kontraktornya yang kemudian berimplikasi pada minimnya partisipasi penduduk lokal dalam perawatan prasarana dan sarana pembasahan gambut di tingkat tapak yang pada gilirannya berakibat pada rusaknya atau berfungsi tak optimalnya infrastruktur pembasahan gambut,” tegas Nikodemus Ale.

“Ketidakpatuhan konsesi dan kontraktor atas arahan restorasi gambut BRG pada sejumlah lokasi yang dipantau juga memperjelas bahwa kehadiran negara melalui BRG belum cukup kuat dan belum berhasil meyakinkan sejumlahpihak tersebut untuk menjalankan mandat restorasi untuk perbaikan ekosistem gambut. Karenanya upaya pengawasan dan intervensi melalui penegakan hukum harusnya bisa menjadi panglima atas pelanggaran yang dilakukan konsesi selama ini,” tambah Hendrikus Adam, Kadiv Kajian dan Kampanye WALHI Kalimantan Barat.

Lebih lanjut, menurut Adam terus mengemukanya persoalan kebakaran hutan dan lahan gambut di Kalimantan Barat khususnya dan di Indonesia pada umumnya tergambar dari praktik usaha korporasi selama ini yang hanya berorientasi meraih keuntungan (profit), namun abai pada aspek komitmen perbaikan, keselamatan lingkungan hidup dan keberlanjutan.

“Bila pada tiga konsesi dengan dua wilayah DPG yang dipantau saja ketidakpatuhan itu terjadi, maka kecenderungan yang sama pada sejumlah konsesi lainnya juga dapat dipastikan abai karena merasa tidak diawasi. Terlebih selama ini juga tidak ada tindakan hukum tegas atas sejumlah perusahaan yang terindikasi terlibat karhutla selain hanya diberi peringatan. Karenanya, kita pada gilirannya bakal dipaksa untuk waspada dan bersiap dihantui kabut asap ke depan”  jelas Adam. (/r)

PONTIANAK – Pemantauan WALHI Kalimantan Barat terhadap arahan restorasi gambut Badan Restorasi Gambut (BRG) yang dimandatkan pada perusahaan perkebunan kayu (HTI) PT. Muara Sungai Landak (MSL), perkebunan sawit PT. Gerbang Benua Mas (GBR) dan PT. Kusuma Alam Sari (KAS) diabaikan. Perusahaan yang dipantau justru tidak patuh melakukan restorasi dengan persentase tingkat ketidakpatuhan berkisar 80 hingga 89 persen. Akibat dari sikap abai dimaksud, rencana restorasi ekosistem gambut BRG di Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) esensial Kalimantan Barat yang telah dibebani izin berjalan tersendat dan bahkan mengalami kebuntuan.

Berdasarkan laporan pemantauan yang dilakukan sejak Oktober 2019 hingga Mei 2020, kerusakan infrastruktur pembahasan gambut di areal non-konsesi akibat minimnya partisipasi penduduk lokal dalam pemeliharaan diduga kuat akibat buah dari praktek pelanggaran hak-hak FPIC penduduk lokal oleh para kontraktor kala melakukan pembangunan proyek infrastruktur, juga turut menjadi faktor penentu risiko ancaman kabut asap di Kalbar.

Adapun pemantauan dimaksud secara khusus dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepatuhan para pemilik konsesi dalam menjalankan Arahan Restorasi Gambut BRG. Selain itu juga untuk mengidentifiksi tingkat kepatuhan para pelaksana Arahan Restorasi Gambut BRG di areal non-konsesi, terutama terkait dengan penghormatan para pemegang kontrak terhadap hak-hak FPIC yang dimandatkan.

Berdasarkan hasil pemantauan pada ketiga konsesi yang maaing-masing berada di wilayah Kabupaten Mempawah (PT. MSL) dan Kubu Raya (PT. GBR dan PT. KAS) tersebut, juga dilakukan pemantauan pada Proyek pembangunan infrastruktur pembasahaan gambut BRG di Desa Pelita Jaya, Kecamatan Kubu dan di Desa Pulau Limbung, Kec. Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.

Adapun sepuluh arahan restorasi gambut BRG pada konsesi dan non konsesi dimaksud meliputi; rewetting (pembasahan) dengan penimbunan kanal, rewetting dengan pengelolaan tata air, rewetting dengan Pemompaan air, Revitalisasi (penanaman kembali) dan pengayaan tanaman budidaya, revegetasi/suksesi alami, revegetasi dengan pola maksimal (tanaman endemik), revegetasi dengan pengayaan (tanaman endemik), revitalisasi (pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal), perbaikan tata air dan pembangunan infrastruktur pembasahan ekosistem gambut berbasis hak-hak FPIC penduduk lokal.

Baca Juga :  FIFGROUP FEST Pontianak, Hadirkan Promo Spesial dengan Beragam Keuntungan

“Berdasarkan laporan kami (WALHI Kalbar), perkebunan sawit PT. GBR misalnya hanya menjalakan satu arahan dengan asal-asalan di satu area restorasi yang diperintahkan, namun mengabaikan 8 perintah di empat area restorasi arahan BRG lainnya. Jadi hanya 11 persen dijalankan namun asal-asalan, sementara 0 persen atau tidak ada yang dijalankan sesuai aturan dan 89 persen tidak dijalankan sama sekali. Demikian pula dua perusahaan lainnya yakni PT. KAS dan PT. MSL, dengan angka ketidakpatuhan terhadap arahan restorasi gambut masing-masing 80 dan 87 persen” jelas Nikodemus Ale, Direktur WALHI Kalimantan Barat.

Lebih lanjut, Nikodemus menilai bahwa ketidakpatuhan perusahaan terhadap arahan restorasi gambut karena tidak adanya itikad baik dalam menjalankan apa yang dimandatkannya. “Ketidakpatuhan akut perusahaan ini jelas merupakan pelanggaran hukum yang bukan hanya mengancam ekosistem gambut dan lingkungan hidup, tetapi juga melawan kehendak pemerintah yang dirumuskan dalam aturan maupun arahan yang ada,” tegasnya.

Sementara dalam hal pembangunan infrastruktur pembasahan pada wilayah Desa Peduli Gambut Pelita Jaya dan Pulau Limbung di Kabupaten Kubu Raya yang dipantau mengkonfirmasi minimnya sosialisasi dan pengabaian pelibatan perempuan maupun kelompok rentan. “Dengan demikian, kepatuhan para kontraktor pada protokol paditapa sangat rendah,” tegasnya.

Merujuk aturan yang ada, ketidakpatuhan konsesi dan kontraktor juga terkonfirmasi dengan apa yang menjadi tanggungjawab KLHK. Tidak dijalankannya pasal 30 dan 31 PP No.71/2014 dan pasal 30A,  31A PP No.57/2016 tentang kewajiban negara untuk mengambilalih kawasan-kawasan gambut yang rusak karena pemilik konsesinya tidak mengambil tanggungjawab pemulihan. Selain itu, Direktorat Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran KLHK tidak menjalankan secara konsistent Perdirjen No. 3, 4, dan 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Asistensi dan Pengawasan Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Gambut

Sementara dari sisi BRG dalam hal ini, tidak konsisten menjalankan Keputusan Kepala Badan Restorasi Gambut No. P.6/KB BRG-SB/12/2016) Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerangka Pengamanan Sosial dalam Restorasi Gambut, terutama di unit-unit kerja yang membawahi pembangunan infrastruktur pembasahan gambut. Selain itu, BRG juga miskin dalam menjalin komunikasi dengan Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak dan Ombudsmen untuk memperbaiki mekanisme pengaduan pelanggaran hak-hak FPIC masyarakat di wilayah proyek.

Baca Juga :  Dewan Apresiasi Mobile Banking Bank Kalbar

“Bagaimana pun juga dua persoalan di atas terjadi akibat buruknya kinerja asistensi dan pengawasan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup  dan Kehutanan, utamanya Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang menjadi motor utama terlaksananya Arahan Restorasi BRG di areal konsesi. BRG juga berkontribusi besar dalam pengabaian hak-hak FPIC penduduk lokal oleh para kontraktornya yang kemudian berimplikasi pada minimnya partisipasi penduduk lokal dalam perawatan prasarana dan sarana pembasahan gambut di tingkat tapak yang pada gilirannya berakibat pada rusaknya atau berfungsi tak optimalnya infrastruktur pembasahan gambut,” tegas Nikodemus Ale.

“Ketidakpatuhan konsesi dan kontraktor atas arahan restorasi gambut BRG pada sejumlah lokasi yang dipantau juga memperjelas bahwa kehadiran negara melalui BRG belum cukup kuat dan belum berhasil meyakinkan sejumlahpihak tersebut untuk menjalankan mandat restorasi untuk perbaikan ekosistem gambut. Karenanya upaya pengawasan dan intervensi melalui penegakan hukum harusnya bisa menjadi panglima atas pelanggaran yang dilakukan konsesi selama ini,” tambah Hendrikus Adam, Kadiv Kajian dan Kampanye WALHI Kalimantan Barat.

Lebih lanjut, menurut Adam terus mengemukanya persoalan kebakaran hutan dan lahan gambut di Kalimantan Barat khususnya dan di Indonesia pada umumnya tergambar dari praktik usaha korporasi selama ini yang hanya berorientasi meraih keuntungan (profit), namun abai pada aspek komitmen perbaikan, keselamatan lingkungan hidup dan keberlanjutan.

“Bila pada tiga konsesi dengan dua wilayah DPG yang dipantau saja ketidakpatuhan itu terjadi, maka kecenderungan yang sama pada sejumlah konsesi lainnya juga dapat dipastikan abai karena merasa tidak diawasi. Terlebih selama ini juga tidak ada tindakan hukum tegas atas sejumlah perusahaan yang terindikasi terlibat karhutla selain hanya diberi peringatan. Karenanya, kita pada gilirannya bakal dipaksa untuk waspada dan bersiap dihantui kabut asap ke depan”  jelas Adam. (/r)

Most Read

Artikel Terbaru

/