Sejumlah langkah penyelamatan ekonomi tengah dilakukan pemerintah. Baik untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, maupun keberlangsungan usaha. Kemarin (20/3) presiden menggelar rapat kabinet terbatas bidang ekonomi lewat media virtual.
Hadir dalam ratas tersebut, antara lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.
Presiden meminta ada realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. ’’Memperkuat penanganan bidang kesehatan dalam pengendalian persebaran Covid-19,’’ terangnya. Tentu beserta dampak ikutannya. Yakni, keberlangsungan usaha dan tingkat konsumsi masyarakat. Dua sektor itu harus mendapat bagian realokasi anggaran. Sumber utamanya adalah APBN yang berasal dari pemangkasan anggaran kementerian yang tidak menjadi prioritas. Misalnya, rapat, perjalanan dinas, atau bahkan belanja barang nonprioritas. Selain untuk bidang kesehatan, anggaran hasil pemangkasan akan digunakan untuk memperkuat bansos dan insentif bagi pelaku usaha.
Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah melihat dampak Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai dari yang paling moderat. Yaitu, pertumbuhan ekonomi masih di atas 4 persen. Namun, bila masalahnya menjadi jauh lebih berat, skenario pertumbuhan ekonomi juga akan berbeda. Misalnya, bila durasi Covid-19 lebih dari enam bulan, terjadi lockdown, hingga perdagangan internasional anjlok 30 persen lebih atau penerbangan drop 75–100 persen. Dalam kondisi tersebut, skenarionya bisa menjadi lebih dalam. ’’Pertumbuhan ekonominya bisa mencapai 2,5 bahkan sampai ke 0 persen,’’ terangnya.
Untuk saat ini pemerintah belum bisa menyampaikan berapa persisnya asumsi pertumbuhan ekonomi ke depan. Sebab, hal itu sangat bergantung pada selesainya wabah Covid-19. Pemerintah saat ini melakukan berbagai persiapan berdasar kemungkinan kontingensi skenario. Presiden, lanjut Mulyani, meminta ada skenario kontingensi. ’’Apa artinya, bila pertumbuhan ekonomi bisa dijaga di atas 4, di atas 3, di bawah 3, dan kalau mendekati angka yang lebih rendah,’’ lanjutnya. Pemerintah tentu tidak mengharapkan itu terjadi.
Kemudian, mengenai rencana realokasi anggaran, pihaknya sudah mengidentifikasi nominal yang bisa dihemat dari seluruh kementerian dan lembaga. Totalnya mencapai Rp 62,3 triliun. Realokasi anggaran tersebut bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. ’’(Perubahan) DIPA itu hanya butuh waktu kurang dari dua hari,’’ ujar Mulyani.
Dana yang disisihkan tersebut bisa digunakan untuk berbagai hal terkait penanganan Covid-19. Mulai pengadaan alat kesehatan, test kit, APD, hingga ventilator. Anggaran itu juga bisa digunakan untuk membangun kelengkapan RS. Termasuk menyiapkan RS di Pulau Galang.
Editor : Ilham Safutra
Reporter : byu/han/dee/agf/c7/c10/c9/oni
