alexametrics
25 C
Pontianak
Sunday, May 29, 2022

Apindo Keberatan Vaksin Dibebankan ke Pengusaha

PONTIANAK – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalimantan Barat, Andreas Acui Simanjaya menyatakan keberatannya terhadap biaya vaksin gotong royong yang sebagian dibebankan kepada kalangan pengusaha. Sebab, hingga saat ini beban pengusaha sudah cukup besar akibat pandemi covid-19

“Saya tidak setuju jika pemerintah membebankan sebagian kebutuhan pembiayaan vaksin untuk mengatasi pandemi ini pada perusahaan dan pengusaha, sudah cukup banyak beban pengusaha dan perusahaan dalam hal ini,” ungkapnya kemarin.

Dunia usaha menurutnya mengalami dampak paling berat dari segi ekonomi akibat pandemi, bahkan tidak sedikit yang melakukan PHK bahkan penutupan usaha dengan tetap menjalankan prosedur yang benar, membayar pesangon, dan lain sebagainya. Dia menilai seharusnya pemerintah memberikan vaksin gratis kepada seluruh rakyat Indonesia.

Baca Juga :  Stok Vaksin di Kota Pontianak Terbatas
Andreas Acui Simanjaya

“Coba pikir dan amati fakta apakah para pejabat tinggi pemerintah selama ini membayar juga saat divaksin? Saya ingin pemerintah adil membuat suatu kebijakan, sehingga semua pihak merasa diperlakukan sama oleh pemerintah, saya pikir tidak ada beda pengusaha dan para pejabat pemerintah dalam posisinya sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban,” ujarnya.

Sejauh ini lanjutnya, koordinasi soal vaksin gotong royong belum dilakukan oleh Apindo kalbar, sebab saat ini masih diprioritaskan pada wilayah dengan tingkat paparan covid-19 yang tinggi. Namun, dirinya mengingatkan bahwa situasi pandemi harus dihadapi bersama.

“Sesuai janji Presiden Jokowi saat awal pandemi ini melanda, bahwa pemerintah membebaskan biasa biaya pelaksanaan vaksin untuk seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.

Baca Juga :  Trafik Data di Kalbar Melonjak 55 Persen

Dia menilai, pekerja di semua sektor penting untuk dilakukan vaksinasi. Namun untuk yang diprioritaskan, adalah pekerja di ruang publik yang memiliki potensi besar tertular virus. “Semua sektor penting, maunya tentunya yang berpotensi terdapat resiko besar adalah pekerja yang berhadapan dengan publik dan yang bekerja dalam kondisi banyak orang,” tuturnya.

Dirinya menegaskan bahwa pada dasarnya dunia usaha selalu mau membantu dan bekerjasama dengan pemerintah. Selama pandemi ini berbagai organisasi pengusaha melakukan banyak hal untuk membantu negara dan masyarakat  mulai dari pemberian APD, pembagian masker, penyemprotan disinfektan, pembagian sembako, dan lain sebagainya. (sti)

PONTIANAK – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalimantan Barat, Andreas Acui Simanjaya menyatakan keberatannya terhadap biaya vaksin gotong royong yang sebagian dibebankan kepada kalangan pengusaha. Sebab, hingga saat ini beban pengusaha sudah cukup besar akibat pandemi covid-19

“Saya tidak setuju jika pemerintah membebankan sebagian kebutuhan pembiayaan vaksin untuk mengatasi pandemi ini pada perusahaan dan pengusaha, sudah cukup banyak beban pengusaha dan perusahaan dalam hal ini,” ungkapnya kemarin.

Dunia usaha menurutnya mengalami dampak paling berat dari segi ekonomi akibat pandemi, bahkan tidak sedikit yang melakukan PHK bahkan penutupan usaha dengan tetap menjalankan prosedur yang benar, membayar pesangon, dan lain sebagainya. Dia menilai seharusnya pemerintah memberikan vaksin gratis kepada seluruh rakyat Indonesia.

Baca Juga :  Hadapi Tantangan Usaha di Masa Pandemi, Vito Setiady Bagikan Tips
Andreas Acui Simanjaya

“Coba pikir dan amati fakta apakah para pejabat tinggi pemerintah selama ini membayar juga saat divaksin? Saya ingin pemerintah adil membuat suatu kebijakan, sehingga semua pihak merasa diperlakukan sama oleh pemerintah, saya pikir tidak ada beda pengusaha dan para pejabat pemerintah dalam posisinya sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban,” ujarnya.

Sejauh ini lanjutnya, koordinasi soal vaksin gotong royong belum dilakukan oleh Apindo kalbar, sebab saat ini masih diprioritaskan pada wilayah dengan tingkat paparan covid-19 yang tinggi. Namun, dirinya mengingatkan bahwa situasi pandemi harus dihadapi bersama.

“Sesuai janji Presiden Jokowi saat awal pandemi ini melanda, bahwa pemerintah membebaskan biasa biaya pelaksanaan vaksin untuk seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.

Baca Juga :  Harisson: Alokasi Vaksin Ditentukan Kemenkes

Dia menilai, pekerja di semua sektor penting untuk dilakukan vaksinasi. Namun untuk yang diprioritaskan, adalah pekerja di ruang publik yang memiliki potensi besar tertular virus. “Semua sektor penting, maunya tentunya yang berpotensi terdapat resiko besar adalah pekerja yang berhadapan dengan publik dan yang bekerja dalam kondisi banyak orang,” tuturnya.

Dirinya menegaskan bahwa pada dasarnya dunia usaha selalu mau membantu dan bekerjasama dengan pemerintah. Selama pandemi ini berbagai organisasi pengusaha melakukan banyak hal untuk membantu negara dan masyarakat  mulai dari pemberian APD, pembagian masker, penyemprotan disinfektan, pembagian sembako, dan lain sebagainya. (sti)

Most Read

Artikel Terbaru

/