alexametrics
30 C
Pontianak
Monday, May 23, 2022

Percepat Penyertifikatan Tanah Negara

Pontianak – Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat, Edward UP Nainggolan didampingi Darnadi selaku Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Kanwil DJKN Kalbar dan Indra Syafri selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pontianak, menyambangi Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat guna memastikan bahwa target pensertipikatan tanah negara di wilayah Kalimantan Barat berjalan lancar.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat beserta jajaran diterima langsung Ery Suwondo didampingi Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kanwil ATR/BPN Kalimantan Barat.

Dalam perbincangan santai dan hangat tersebut, kedua pimpinan instansi pusat tersebut membahas mengenai kendala-kendala yang terjadi di lapangan ketika pelaksanaan pensertifikatan tanah negara di berbagai wilayah Kalbar.

Sebagai informasi bahwa untuk tahun 2021, di wilayah Kalimantan Barat sendiri ditargetkan dapat menyelesaikan 1.200 bidang tanah negara untuk bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian/Lembaga. Tanah negara yang akan menjadi objek pensertipikatan adalah tanah negara yang sampai dengan saat ini belum memiliki sertipikat sama sekali akan tetapi tanah tersebut merupakan tanah negara yang tercatat dalam penatausahaan barang milik negara pada satuan kerja.

Baca Juga :  Untan dan DJKN Jalin Kerja Sama Pengelolaan Piutang

Sebagaimana diketahui bersama bahwa pandemi Covid-19 saat ini sedikit banyak turut mempengaruhi mobilitas dari pergerakan orang yang mana secara tidak langsung akan sedikit berdampak pada kegiatan yang sifatnya harus dilakukan dengan turun langsung ke lapangan. Selain daripada masalah tersebut, permasalahan umum yang menjadi kendala adalah permasalahan alas hak dari permohonan yang diajukan oleh satuan kerja. Beberapa bidang tanah yang masuk ke dalam wilayah hutan juga menjadi masalah yang krusial karena terhadap bidang tanah yang masuk ke dalam Kawasan hutan proses penerbitan bidang tanah tidak dapat dilakukan sebelum adanya pelepasan atau izin dari Kementerian teknis yang menangani.

Menanggapi permasalahan yang terjadi kedua instansi membahas mengenai strategi guna dapat dilakukan percepatan pensertipikatan tanah negara yang salah satu tujuannya adalah guna mengamankan aset negara dari penyerobotan atau pendudukan dari pihak yang tidak memiliki hak atas tanah tersebut. Kepala Kanwil ATR/BPN Kalimantan Barat juga menyampaikan bahwa terhadap tanah yang tidak dapat dilanjutkan proses pensertipikatannya agar Kanwil DJKN segera menyampaikan target tanah pengganti guna dapat menutupi target 1.200 bidang tanah di wilayah Kalimantan Barat.

Baca Juga :  Catatan Kinerja Sangat Bagus, Bank Khatulistiwa Raih Golden Award

Menanggapi permintaan tersebut, Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengatakan akan segera bersurat kepada Kanwil ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat mengenai revisi/pergantian target bidang tanah yang tidak dapat dilanjutkan prosesnya.

Di akhir pertemuan disepakati bahwa untuk permasalahan data tanah menjadi sepenuhnya tanggung jawab dari DJKN dan untuk teknis pelaksanaan menjadi tanggung jawab BPN. (mrd)

Pontianak – Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat, Edward UP Nainggolan didampingi Darnadi selaku Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Kanwil DJKN Kalbar dan Indra Syafri selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pontianak, menyambangi Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat guna memastikan bahwa target pensertipikatan tanah negara di wilayah Kalimantan Barat berjalan lancar.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat beserta jajaran diterima langsung Ery Suwondo didampingi Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kanwil ATR/BPN Kalimantan Barat.

Dalam perbincangan santai dan hangat tersebut, kedua pimpinan instansi pusat tersebut membahas mengenai kendala-kendala yang terjadi di lapangan ketika pelaksanaan pensertifikatan tanah negara di berbagai wilayah Kalbar.

Sebagai informasi bahwa untuk tahun 2021, di wilayah Kalimantan Barat sendiri ditargetkan dapat menyelesaikan 1.200 bidang tanah negara untuk bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian/Lembaga. Tanah negara yang akan menjadi objek pensertipikatan adalah tanah negara yang sampai dengan saat ini belum memiliki sertipikat sama sekali akan tetapi tanah tersebut merupakan tanah negara yang tercatat dalam penatausahaan barang milik negara pada satuan kerja.

Baca Juga :  Jumlah UMKM Kalbar Nyaris 200 Ribuan

Sebagaimana diketahui bersama bahwa pandemi Covid-19 saat ini sedikit banyak turut mempengaruhi mobilitas dari pergerakan orang yang mana secara tidak langsung akan sedikit berdampak pada kegiatan yang sifatnya harus dilakukan dengan turun langsung ke lapangan. Selain daripada masalah tersebut, permasalahan umum yang menjadi kendala adalah permasalahan alas hak dari permohonan yang diajukan oleh satuan kerja. Beberapa bidang tanah yang masuk ke dalam wilayah hutan juga menjadi masalah yang krusial karena terhadap bidang tanah yang masuk ke dalam Kawasan hutan proses penerbitan bidang tanah tidak dapat dilakukan sebelum adanya pelepasan atau izin dari Kementerian teknis yang menangani.

Menanggapi permasalahan yang terjadi kedua instansi membahas mengenai strategi guna dapat dilakukan percepatan pensertipikatan tanah negara yang salah satu tujuannya adalah guna mengamankan aset negara dari penyerobotan atau pendudukan dari pihak yang tidak memiliki hak atas tanah tersebut. Kepala Kanwil ATR/BPN Kalimantan Barat juga menyampaikan bahwa terhadap tanah yang tidak dapat dilanjutkan proses pensertipikatannya agar Kanwil DJKN segera menyampaikan target tanah pengganti guna dapat menutupi target 1.200 bidang tanah di wilayah Kalimantan Barat.

Baca Juga :  Catatan Kinerja Sangat Bagus, Bank Khatulistiwa Raih Golden Award

Menanggapi permintaan tersebut, Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengatakan akan segera bersurat kepada Kanwil ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat mengenai revisi/pergantian target bidang tanah yang tidak dapat dilanjutkan prosesnya.

Di akhir pertemuan disepakati bahwa untuk permasalahan data tanah menjadi sepenuhnya tanggung jawab dari DJKN dan untuk teknis pelaksanaan menjadi tanggung jawab BPN. (mrd)

Most Read

Artikel Terbaru

/