alexametrics
24 C
Pontianak
Monday, June 27, 2022

Pengembang Andalkan Rumah Bersubsidi

PONTIANAK – Para pengembang perumahan di Kalimantan Barat (Kalbar) masih mengandalkan penjualan rumah bersubsidi pada tahun ini seiring kebutuhan akan rumah tinggal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tersebut. Penjualan rumah bersubsidi diharapkan mampu memulihkan sektor ini setelah dihantam pandemi covid-19. Meskipun tahun ini mereka masih terbelit sejumlah hambatan dan tantangan.

“Pengusaha properti itu 95 persen masih mengandalkan rumah subsidi,” ungkap Wakil Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Kalbar, Mansur Zahri, kemarin. Mansur menyebut, dalam satu tahun para pengembang yang tergabung dalam REI Kalbar mampu membangun sedikitnya 4000 rumah. Jumlah itu jauh dibandingkan dengan kondisi ideal sebelum adanya covid-19, di mana anggota asosiasi ini mampu membangun 7000 unit rumah dalam satu tahun.

Menurutnya, rumah bersubsidi ini menyasar kalangan ASN/TNI/Polri, Pekerja Perusahaan, hingga wiraswasta. Namun dari tiga pangsa pasar itu, kalangan wiraswasta yang paling tinggi marketnya, yakni sekitar 75 persen. Hanya saja, kata dia, sebagian dari wiraswasta ini sulit mengajukan rumah bersubsidi karena tidak memenuhi persyaratan Bank untuk mendapatkan kredit tau unbankable. Terlebih saat ini, perbankan menurutnya agak kesat dalam memberikan kredit bagi calon debitur.

“Rumah subsidi ini angsurannya murah sehingga meringankan debitur. Nah, kami berharap perbankan bisa menurunkan kriteria debitur, dan dibuka ruang selebar-lebarnya untuk masyarakat,” katanya.

Baca Juga :  PLN Kalbar Perketat Prokes Diseluruh Unit Layanan

Ketua DPD REI Kalbar, Muhammad Isnaini mengatakan, tiga tahun terakhir sektor properti mengalami tekanan dan pandemi covid-19 menjadi puncak tertekannya sektor ini.  Sejumlah regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, diakuinya juga turut yang menjadi hambatan. Kondisi ini, kata dia, menyebabkan anjloknya penjualan rumah, dan berdampak pada pendapatan pengembang.

“Selama pandemi, omzet mereka (pengembang, red) turun 40-70 persen. Pada tahun 2018, masih ada 167 perusahaan anggota REI Kalbar, 2019 ada 166 perusahaan, dan 2020 ada 164 anggota. Namun di tahun 2021 hingga bulan ini, baru 137 perusahaan yang mendaftar angola REI. Artinya ada 27 perusahaan yang tidak mendaftar ulang. Apakah sudah tidak aktif lagi, atau menunggu arus kas membaik,” jelas dia.

Jumlah pekerja di sektor ini menurutnya juga berkurang banyak. Isnaini mengatakan, pada tahun 2018 yang lalu, pengembang dapat menyerap lebih dari 2500 pekerja, maka saat ini hanya ada sekitar 1000 lebih pekerja saja. Sebagai sektor strategis, usaha properti menjadi penggerak jenis usaha lainnya, sebut saja bahan bangunan, furniture, mebel, peralatan rumah tangga, dan jenis usaha lainnya.

Untuk menggairahkan kembali penjualan rumah, pemerintah menurutnya telah mengeluarkan sejumlah kebijakan, di antaranya kebijakan pemberian insentif berupa pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk rumah dengan harga jual paling tinggi Rp 2 miliar, serta kebijakan Hang Muka atau Down Payment (DP) 0 persen. Dia berharap, kebijakan ini dapat mendongkrak penjualan rumah.

Baca Juga :  Agen BRILink, Keagenan Bank Dorong Inklusi Keuangan di Indonesia

Terhambat BPHTB

DPD REI Kalbar mengeluhkan sejumlah hambatan dan kendala dalam upaya memulihkan kembali penjualan rumah di Kalbar. Salah satunya adalah proses pengurusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Pontianak yang dianggap lama. “BPHTB ini di Kota Pontianak yang kami rasakan masih terlalu lama dalam prosesnya,” kata Wakil Ketua DPD REI Kalbar, Mansur Zahri.

Dia menyebut, proses pengurusan BPHTB di Kota Pontianak bisa sampai satu sampai dua bulan. Pihaknya amat menyesalkan hal ini, sebab dulu dalam mengurus pajak yang satu ini bahkan bisa dilakukan dalam satu hari saja. “Kota Pontianak sebagai ibu kota Kalbar adalah barometer, yang dulunya satu hari, kenapa ini sampai berhari hari, bahkan berbulan-bulan,” katanya.

BPHTB sendiri merupakan salah satu jenis pajak yang harus dibayarkan saat membeli rumah maupun properti lainnya. Karena ini pajak, sambungnya, maka semestinya negara, atau pemerintah daerah merasa diuntungkan karena mendapatkan pemasukan. “Padahal ini adalah pemasukan daripada pemerintah. Karena itu kami berharap ke depan, kepada Pak Wali (Wali Kota Pontianak, red) ini bisa dipercepat kembali,” tuturnya. (sti)

PONTIANAK – Para pengembang perumahan di Kalimantan Barat (Kalbar) masih mengandalkan penjualan rumah bersubsidi pada tahun ini seiring kebutuhan akan rumah tinggal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tersebut. Penjualan rumah bersubsidi diharapkan mampu memulihkan sektor ini setelah dihantam pandemi covid-19. Meskipun tahun ini mereka masih terbelit sejumlah hambatan dan tantangan.

“Pengusaha properti itu 95 persen masih mengandalkan rumah subsidi,” ungkap Wakil Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Kalbar, Mansur Zahri, kemarin. Mansur menyebut, dalam satu tahun para pengembang yang tergabung dalam REI Kalbar mampu membangun sedikitnya 4000 rumah. Jumlah itu jauh dibandingkan dengan kondisi ideal sebelum adanya covid-19, di mana anggota asosiasi ini mampu membangun 7000 unit rumah dalam satu tahun.

Menurutnya, rumah bersubsidi ini menyasar kalangan ASN/TNI/Polri, Pekerja Perusahaan, hingga wiraswasta. Namun dari tiga pangsa pasar itu, kalangan wiraswasta yang paling tinggi marketnya, yakni sekitar 75 persen. Hanya saja, kata dia, sebagian dari wiraswasta ini sulit mengajukan rumah bersubsidi karena tidak memenuhi persyaratan Bank untuk mendapatkan kredit tau unbankable. Terlebih saat ini, perbankan menurutnya agak kesat dalam memberikan kredit bagi calon debitur.

“Rumah subsidi ini angsurannya murah sehingga meringankan debitur. Nah, kami berharap perbankan bisa menurunkan kriteria debitur, dan dibuka ruang selebar-lebarnya untuk masyarakat,” katanya.

Baca Juga :  REI Kalbar Harap DP 0 Persen Dongkrak Penjualan Rumah

Ketua DPD REI Kalbar, Muhammad Isnaini mengatakan, tiga tahun terakhir sektor properti mengalami tekanan dan pandemi covid-19 menjadi puncak tertekannya sektor ini.  Sejumlah regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, diakuinya juga turut yang menjadi hambatan. Kondisi ini, kata dia, menyebabkan anjloknya penjualan rumah, dan berdampak pada pendapatan pengembang.

“Selama pandemi, omzet mereka (pengembang, red) turun 40-70 persen. Pada tahun 2018, masih ada 167 perusahaan anggota REI Kalbar, 2019 ada 166 perusahaan, dan 2020 ada 164 anggota. Namun di tahun 2021 hingga bulan ini, baru 137 perusahaan yang mendaftar angola REI. Artinya ada 27 perusahaan yang tidak mendaftar ulang. Apakah sudah tidak aktif lagi, atau menunggu arus kas membaik,” jelas dia.

Jumlah pekerja di sektor ini menurutnya juga berkurang banyak. Isnaini mengatakan, pada tahun 2018 yang lalu, pengembang dapat menyerap lebih dari 2500 pekerja, maka saat ini hanya ada sekitar 1000 lebih pekerja saja. Sebagai sektor strategis, usaha properti menjadi penggerak jenis usaha lainnya, sebut saja bahan bangunan, furniture, mebel, peralatan rumah tangga, dan jenis usaha lainnya.

Untuk menggairahkan kembali penjualan rumah, pemerintah menurutnya telah mengeluarkan sejumlah kebijakan, di antaranya kebijakan pemberian insentif berupa pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk rumah dengan harga jual paling tinggi Rp 2 miliar, serta kebijakan Hang Muka atau Down Payment (DP) 0 persen. Dia berharap, kebijakan ini dapat mendongkrak penjualan rumah.

Baca Juga :  Pengembang Saran Beli Rumah Sekarang

Terhambat BPHTB

DPD REI Kalbar mengeluhkan sejumlah hambatan dan kendala dalam upaya memulihkan kembali penjualan rumah di Kalbar. Salah satunya adalah proses pengurusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Pontianak yang dianggap lama. “BPHTB ini di Kota Pontianak yang kami rasakan masih terlalu lama dalam prosesnya,” kata Wakil Ketua DPD REI Kalbar, Mansur Zahri.

Dia menyebut, proses pengurusan BPHTB di Kota Pontianak bisa sampai satu sampai dua bulan. Pihaknya amat menyesalkan hal ini, sebab dulu dalam mengurus pajak yang satu ini bahkan bisa dilakukan dalam satu hari saja. “Kota Pontianak sebagai ibu kota Kalbar adalah barometer, yang dulunya satu hari, kenapa ini sampai berhari hari, bahkan berbulan-bulan,” katanya.

BPHTB sendiri merupakan salah satu jenis pajak yang harus dibayarkan saat membeli rumah maupun properti lainnya. Karena ini pajak, sambungnya, maka semestinya negara, atau pemerintah daerah merasa diuntungkan karena mendapatkan pemasukan. “Padahal ini adalah pemasukan daripada pemerintah. Karena itu kami berharap ke depan, kepada Pak Wali (Wali Kota Pontianak, red) ini bisa dipercepat kembali,” tuturnya. (sti)

Most Read

Artikel Terbaru

/