alexametrics
28 C
Pontianak
Wednesday, June 29, 2022

Sulit Koordinasi Perusahaan Luar Anggota Gapki Kalbar

PONTIANAK – Banyak perusahaan sawit di Kalimantan Barat (Kalbar) belum menjadi anggota Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (Gapki) Kalbar. Hal ini menyebabkan sulitnya melakukan koordinasi, salah satunya terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Saya berharap seluruh Perusahaan sawit yang ada di Kalbar bisa masuk menjadi anggota GAPKI supaya lebih mudah untuk mengkordinasikan masalah haI-hal yang perlu kita tindak Ianjuti untuk mencegah Karhutla,” Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan, usai menghadiri Rapat Koodinasi Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla 2020, di Hotel Ibis Pontianak, Rabu (22/7).
Menurutnya, Kalbar yang akan menghadapi masa musim kemarau ini, harus bersiap diri mengantisipasi potensi karhutla. Dia mengimbau kepada seluruh kepala daerah di Kalbar, untuk aktif dalam mencegah karhutla, termasuk pengawasan terhadap perusahaan. “Apabila pihak konsesi atau pemegang izin perkebunan melanggar dan masih terjadi kebakaran diperkebunannya, maka akan disanksi sesuai dengan peraturan,” tutur dia.
Ketua Gapki Kalbar, Purwati mengatakan, telah menyampaikan protokol penanganan karhutla kepada anggota Gapki Kalbar. Dia yakin persiapan yang dilakukan perusahaan sawit sudah dilakukan sesuai dengan protokol yang mengacu arahan pemerintah, termasuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait potensi terjadinya karhutla. Namun pihaknya agak kesulitan berkoordinasi dengan perusahaan yang di luar anggota.
“Saya berharap, semua perusahaan bisa bergabung ke Gapki supaya mempermudah koordinasi,” tutur dia.
Dia menyebut, saat ini ada sekitar 300 perusahaan sawit, namun yang bergabung menjadi anggota baru 69 perusahaan. Padahal, saat ini pihaknya sudah mendapatkan dukungan dari Gubernur Kalbar, yang mengimbau agar seluruh perusahaan bergabung dalam wadah yang mempertemukan seluruh perusahaan sawit itu.
“Kami sudah surati seluruh perusahaan agar mau bergabung,” tutur dia. (sti)
Baca Juga :  Catatan Kinerja Sangat Bagus, Bank Khatulistiwa Raih Golden Award
PONTIANAK – Banyak perusahaan sawit di Kalimantan Barat (Kalbar) belum menjadi anggota Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (Gapki) Kalbar. Hal ini menyebabkan sulitnya melakukan koordinasi, salah satunya terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Saya berharap seluruh Perusahaan sawit yang ada di Kalbar bisa masuk menjadi anggota GAPKI supaya lebih mudah untuk mengkordinasikan masalah haI-hal yang perlu kita tindak Ianjuti untuk mencegah Karhutla,” Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan, usai menghadiri Rapat Koodinasi Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla 2020, di Hotel Ibis Pontianak, Rabu (22/7).
Menurutnya, Kalbar yang akan menghadapi masa musim kemarau ini, harus bersiap diri mengantisipasi potensi karhutla. Dia mengimbau kepada seluruh kepala daerah di Kalbar, untuk aktif dalam mencegah karhutla, termasuk pengawasan terhadap perusahaan. “Apabila pihak konsesi atau pemegang izin perkebunan melanggar dan masih terjadi kebakaran diperkebunannya, maka akan disanksi sesuai dengan peraturan,” tutur dia.
Ketua Gapki Kalbar, Purwati mengatakan, telah menyampaikan protokol penanganan karhutla kepada anggota Gapki Kalbar. Dia yakin persiapan yang dilakukan perusahaan sawit sudah dilakukan sesuai dengan protokol yang mengacu arahan pemerintah, termasuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait potensi terjadinya karhutla. Namun pihaknya agak kesulitan berkoordinasi dengan perusahaan yang di luar anggota.
“Saya berharap, semua perusahaan bisa bergabung ke Gapki supaya mempermudah koordinasi,” tutur dia.
Dia menyebut, saat ini ada sekitar 300 perusahaan sawit, namun yang bergabung menjadi anggota baru 69 perusahaan. Padahal, saat ini pihaknya sudah mendapatkan dukungan dari Gubernur Kalbar, yang mengimbau agar seluruh perusahaan bergabung dalam wadah yang mempertemukan seluruh perusahaan sawit itu.
“Kami sudah surati seluruh perusahaan agar mau bergabung,” tutur dia. (sti)
Baca Juga :  Api Nyaris Lahap Rumah Warga

Most Read

Artikel Terbaru

/