alexametrics
24 C
Pontianak
Thursday, June 30, 2022

Gapki Kalbar Komitmen Cegah Karhutla

PONTIANAK – Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (Gapki) Kalbar berkomitmen membantu pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ketua Gapki Kalbar, Purwati mengatakan, telah menyampaikan protokol penanganan karhutla kepada anggota Gapki Kalbar. Dia yakin persiapan yang dilakukan perusahaan sawit sudah dilakukan sesuai dengan protokol yang mengacu arahan pemerintah, termasuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait potensi terjadinya karhutla.

“Saya kira perusahaan sudah punya tim dalam penanganan karhutla. Mereka sudah mempersiapkan segala upaya guna meminimalisir potensi kebakaran di area mereka, termasuk sosialisasi ke masyarakat,” kata Purwati, saat Rapat Koodinasi Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla Provinsi Kalbar Tahun 2020 di Hotel Ibis Pontianak, Rabu (22/7).

Namun dirinya mengaku agak kesulitan berkoordinasi dengan perusahaan yang di luar anggota. Dia menyebut, saat ini ada sekitar 300 perusahaan sawit, namun yang bergabung menjadi anggota baru 69 perusahaan. “Saya berharap, semua perusahaan bisa bergabung ke Gapki supaya mempermudah koordinasi,” tutur dia.

Baca Juga :  Operasikan GI Cendana

Saat ini, pihaknya sudah mendapatkan dukungan dari Gubernur Kalbar, yang mengimbau agar seluruh perusahaan bergabung dalam wadah yang menyatukan seluruh perusahaan sawit itu. Pihaknya telah menyurati seluruh perusahaan, dengan harapan mereka mau bergabung. Gapki sendiri bisa menjadi wadah bagi perusahaan sawit untuk menyampaikan aspirasi mereka.

“Jadi peran kami di sini juga menjadi wadah bagi perusahaan untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah,” tutur dia.

Kepala Dinas Perkebunan Kalbar, Heronimus Hero, menyebut saat ini korporasi perkebunan mengelola 3,2 juta hektare atau 22 persen total area Kalbar. Dengan kata lain, maka areal tersebut mestinya terpantau oleh korporasi, sehingga lebih mudah dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan karhutla.

Baca Juga :  Gapki Siapkan 10 Ribu Paket Bantuan

“Korporasi ini sudah diatur pemerintah, bagaimana mereka beroperasi. Maka dengan menaati aturan itu, maka sebenarnya lahan bisa terlindungi. Namun memang kadang yang terjadi tidak ideal,” tutur dia.

Evaluasi, dikatakannya terus dilakukan terhadap perusahaan yang telah memegang izin usaha perkebunan. Idealnya, perusahaan pemegang izin,  mengikuti standarisasi pencegahan dan penanganan karhutla. Perusahaan berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana guna mendukung upaya tersebut.

“Sesuai wewenangnya, pihak kabupaten yang akan mengevaluasi. Jika ada perusahaan yang beberapa tahun telah beroperasi namun ternyata belum memenuhi syarat, maka kami berikan peringatan,” jelas dia.

Tahun lalu, menurutnya harus dijadikan bahan evaluasi dalam pencegahan dan penanganan karhutla. Tercatat di tahun 2019, ada sejumlah kebakaran yang terjadi di area konsesi perusahaan. “Tahun lalu, ada 157 perusahaan di warning, yang mana 20 persen merupakan perkebunan,” kata dia. (sti)

PONTIANAK – Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (Gapki) Kalbar berkomitmen membantu pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ketua Gapki Kalbar, Purwati mengatakan, telah menyampaikan protokol penanganan karhutla kepada anggota Gapki Kalbar. Dia yakin persiapan yang dilakukan perusahaan sawit sudah dilakukan sesuai dengan protokol yang mengacu arahan pemerintah, termasuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait potensi terjadinya karhutla.

“Saya kira perusahaan sudah punya tim dalam penanganan karhutla. Mereka sudah mempersiapkan segala upaya guna meminimalisir potensi kebakaran di area mereka, termasuk sosialisasi ke masyarakat,” kata Purwati, saat Rapat Koodinasi Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla Provinsi Kalbar Tahun 2020 di Hotel Ibis Pontianak, Rabu (22/7).

Namun dirinya mengaku agak kesulitan berkoordinasi dengan perusahaan yang di luar anggota. Dia menyebut, saat ini ada sekitar 300 perusahaan sawit, namun yang bergabung menjadi anggota baru 69 perusahaan. “Saya berharap, semua perusahaan bisa bergabung ke Gapki supaya mempermudah koordinasi,” tutur dia.

Baca Juga :  Gapki Kalbar Ramal Produksi Sawit Naik

Saat ini, pihaknya sudah mendapatkan dukungan dari Gubernur Kalbar, yang mengimbau agar seluruh perusahaan bergabung dalam wadah yang menyatukan seluruh perusahaan sawit itu. Pihaknya telah menyurati seluruh perusahaan, dengan harapan mereka mau bergabung. Gapki sendiri bisa menjadi wadah bagi perusahaan sawit untuk menyampaikan aspirasi mereka.

“Jadi peran kami di sini juga menjadi wadah bagi perusahaan untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah,” tutur dia.

Kepala Dinas Perkebunan Kalbar, Heronimus Hero, menyebut saat ini korporasi perkebunan mengelola 3,2 juta hektare atau 22 persen total area Kalbar. Dengan kata lain, maka areal tersebut mestinya terpantau oleh korporasi, sehingga lebih mudah dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan karhutla.

Baca Juga :  Perusahaan Sawit Diminta Segera Beradaptasi dengan UU Ciptaker

“Korporasi ini sudah diatur pemerintah, bagaimana mereka beroperasi. Maka dengan menaati aturan itu, maka sebenarnya lahan bisa terlindungi. Namun memang kadang yang terjadi tidak ideal,” tutur dia.

Evaluasi, dikatakannya terus dilakukan terhadap perusahaan yang telah memegang izin usaha perkebunan. Idealnya, perusahaan pemegang izin,  mengikuti standarisasi pencegahan dan penanganan karhutla. Perusahaan berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana guna mendukung upaya tersebut.

“Sesuai wewenangnya, pihak kabupaten yang akan mengevaluasi. Jika ada perusahaan yang beberapa tahun telah beroperasi namun ternyata belum memenuhi syarat, maka kami berikan peringatan,” jelas dia.

Tahun lalu, menurutnya harus dijadikan bahan evaluasi dalam pencegahan dan penanganan karhutla. Tercatat di tahun 2019, ada sejumlah kebakaran yang terjadi di area konsesi perusahaan. “Tahun lalu, ada 157 perusahaan di warning, yang mana 20 persen merupakan perkebunan,” kata dia. (sti)

Most Read

Artikel Terbaru

/