alexametrics
28 C
Pontianak
Thursday, May 26, 2022

Gubernur Tak Ingin Andalkan Tambang

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji tak ingin provinsi ini bertumpu pada sektor pertambangan kendati sektor ini termasuk bergairah di tengah pandemi covid-19. Sebabnya karena sektor pertambangan mengandalkan sumber daya alam yang terbatas sehingga tidak berkelanjutan.

“Saya tidak enjoy kalau kita mengandalkan sektor pertambangan,” ungkap Sutarmidji, dalam sambutannya pada kegiatan Silaturahim Idulfitri 1442 H yang digelar secara daring, Sabtu (22/5).

Perekonomian Kalbar menurutnya harus ditopang sektor-sektor yang memanfaatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta mendorong perekonomian, seperti kehutanan dan pertanian. Sementara pertambangan, meski saat ini memberikan dorongan ekonomi, namun eksploitasi hasil tambang yang dilakukan secara terus menerus akan memberikan dampak negatif, terutama bagi lingkungan.

“Daerah yang bergantung dengan sektor pertambangan, kalau sudah habis akan sulit. Begitu batubara sudah menipis, masalah lingkungan jadi berat,” katanya.

Baca Juga :  Pacu Generasi Muda Berbisnis, Bank Mandiri Gelar Wirausaha Muda Mandiri 2021

Kalimantan Barat memiliki sejumlah potensi pertambangan, salah satunya bauksit. Meski ekspor bauksit dari Kalbar adalah yang terbesar, namun mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini mengkhawatirkan eksploitasi komoditas tersebut.
“Pemerintah pusat memberikan kuota 2,6 juta metrik ton ekspor bauksit mentah, tidak diolah. Dari aktivitas ini, setiap tahun lahan turun dan itu yang saya khawatirkan. Ketika bauksit habis, masyarakat belum sejahtera, bencana alam mengancam di mana-mana,” ujarnya.

Dirinya lebih setuju apabila bauksit dijadikan komoditas tambangan cadangan, sebelum negara ini mampu membangun smelter untuk mengolah bauksit menjadi produk turunan yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Namun yang menjadi ganjalannya dalam merealisasikan hal tersebut, adalah karena kewenangan pertambangan berada di pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak.

Baca Juga :  MMKSI Luncurkan NEW XPANDER dan NEW XPANDER CROSS untuk Pasar Indonesia

“Kita tidak ada kewenangan untuk menyentuh itu (pertambangan, red). Tapi kalau ada bencana alam, nanti daerah yang menanggungnya,” keluhnya.

Sementara itu, catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar pada tahun 2020, sektor Pertambangan dan Penggalian berhasil tumbuh dan masuk dalam tiga besar sektor yang mengalami pertumbuhan positif. BPS Kalbar mencatat, beberapa sektor berhasil tumbuh positif, yakni Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 26,81 persen; diikuti Pertambangan dan Penggalian sebesar 21,23 persen; dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 12,68 persen. Kontribusi sektor Sektor Pertambangan dan Penggalian pada Triwulan I-2021, tercatat 5,99 persen dari total PDRB. (sti)

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji tak ingin provinsi ini bertumpu pada sektor pertambangan kendati sektor ini termasuk bergairah di tengah pandemi covid-19. Sebabnya karena sektor pertambangan mengandalkan sumber daya alam yang terbatas sehingga tidak berkelanjutan.

“Saya tidak enjoy kalau kita mengandalkan sektor pertambangan,” ungkap Sutarmidji, dalam sambutannya pada kegiatan Silaturahim Idulfitri 1442 H yang digelar secara daring, Sabtu (22/5).

Perekonomian Kalbar menurutnya harus ditopang sektor-sektor yang memanfaatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta mendorong perekonomian, seperti kehutanan dan pertanian. Sementara pertambangan, meski saat ini memberikan dorongan ekonomi, namun eksploitasi hasil tambang yang dilakukan secara terus menerus akan memberikan dampak negatif, terutama bagi lingkungan.

“Daerah yang bergantung dengan sektor pertambangan, kalau sudah habis akan sulit. Begitu batubara sudah menipis, masalah lingkungan jadi berat,” katanya.

Baca Juga :  Kades Inggis Pimpin Warga Tolak PETI

Kalimantan Barat memiliki sejumlah potensi pertambangan, salah satunya bauksit. Meski ekspor bauksit dari Kalbar adalah yang terbesar, namun mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini mengkhawatirkan eksploitasi komoditas tersebut.
“Pemerintah pusat memberikan kuota 2,6 juta metrik ton ekspor bauksit mentah, tidak diolah. Dari aktivitas ini, setiap tahun lahan turun dan itu yang saya khawatirkan. Ketika bauksit habis, masyarakat belum sejahtera, bencana alam mengancam di mana-mana,” ujarnya.

Dirinya lebih setuju apabila bauksit dijadikan komoditas tambangan cadangan, sebelum negara ini mampu membangun smelter untuk mengolah bauksit menjadi produk turunan yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Namun yang menjadi ganjalannya dalam merealisasikan hal tersebut, adalah karena kewenangan pertambangan berada di pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak.

Baca Juga :  Pandemi Corona, Pelindo II Cabang Pontianak Berikan CSR ke Pemkot Pontianak

“Kita tidak ada kewenangan untuk menyentuh itu (pertambangan, red). Tapi kalau ada bencana alam, nanti daerah yang menanggungnya,” keluhnya.

Sementara itu, catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar pada tahun 2020, sektor Pertambangan dan Penggalian berhasil tumbuh dan masuk dalam tiga besar sektor yang mengalami pertumbuhan positif. BPS Kalbar mencatat, beberapa sektor berhasil tumbuh positif, yakni Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 26,81 persen; diikuti Pertambangan dan Penggalian sebesar 21,23 persen; dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 12,68 persen. Kontribusi sektor Sektor Pertambangan dan Penggalian pada Triwulan I-2021, tercatat 5,99 persen dari total PDRB. (sti)

Most Read

Artikel Terbaru

/