alexametrics
24 C
Pontianak
Tuesday, June 28, 2022

Pelatihan Penilaian Aset Pengadaan Barang dan Jasa

BADAN Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Barat, Senin (24/02) kemarin menggelar dua Pelatihan yang dibuka secara bersamaan yakni; Pelatihan Penilaian Aset dan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tingkat Dasar Angkatan I tahun 2020. Kegiatan dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, AL Leysandri mewakili Gubernur Kalimantan Barat.

Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur mengatakan, pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. “Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa proses pengadaan barang dan jasa telah diatur di dalam PP No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dimana ditegaskan Pokja Pemilihan/pejabat pengadaan wajib dijabat oleh pengelola pengadaan barang dan jasa paling lambat pada 31 Desember 2020, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa paling lambat 31 Desember 2023,” paparnya.

Baca Juga :  Mandiri Syariah Dinobatkan sebagai The Most Trusted Company 2019

Guna memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam pengadaan barang/jasa serta agar pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat berjalan dengan baik, maka jelas Sutarmidji, sudah sepatutnya kita mempersiapkan ASN yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa mulai dari saat ini. “Salah satu upaya yang sedang kita tempuh adalah dengan menyelenggarakan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Angkatan I yang akan bapak/ibu ikuti.”

Sebab itu, ia berharap dengan adanya pelatihan, para peserta yang notabene merupakan Aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yang nantinya akan dipercaya sebagai pejabat pengadaan atau pejabat pembuat komitmen akan semakin memahami dan memiliki keahlian, keterampilan sebagai Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa serta dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika dalam menyusun, mempersiapkan/ merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga :  Dunia Usaha Kalbar Sambut New Normal

“Selain permasalahan pengadaan barang dan jasa pemerintah, permasalahan aset Pemerintah juga merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan. Pengelolaan barang/aset milik negara atau milik daerah masih menjadi permasalahan klasik di berbagai daerah,” ungkapnya.

Ketidakpedulian terhadap pengelolaan dan pemeliharaan aset yang carut marut, jelas Sutarmidji, dapat terlihat dari catatan atas opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang hampir setiap tahun masih didominasi masalah pengelolaan barang milik daerah. “Carut marutnya tata kelola aset di daerah biasanya dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya pengelolaan aset negara yang tidak jelas status hukumnya atau bersengketa, pemanfaatan aset oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan prosedur, tukar menukar aset negara serta sumberdaya manusia yang tidak memahami administrasi pengelolaan aset,” ujarnya. (ags/ser)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

BADAN Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Barat, Senin (24/02) kemarin menggelar dua Pelatihan yang dibuka secara bersamaan yakni; Pelatihan Penilaian Aset dan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tingkat Dasar Angkatan I tahun 2020. Kegiatan dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, AL Leysandri mewakili Gubernur Kalimantan Barat.

Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur mengatakan, pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. “Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa proses pengadaan barang dan jasa telah diatur di dalam PP No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dimana ditegaskan Pokja Pemilihan/pejabat pengadaan wajib dijabat oleh pengelola pengadaan barang dan jasa paling lambat pada 31 Desember 2020, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa paling lambat 31 Desember 2023,” paparnya.

Baca Juga :  BPSDM Gelar Bimtek Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

Guna memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam pengadaan barang/jasa serta agar pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat berjalan dengan baik, maka jelas Sutarmidji, sudah sepatutnya kita mempersiapkan ASN yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa mulai dari saat ini. “Salah satu upaya yang sedang kita tempuh adalah dengan menyelenggarakan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Angkatan I yang akan bapak/ibu ikuti.”

Sebab itu, ia berharap dengan adanya pelatihan, para peserta yang notabene merupakan Aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yang nantinya akan dipercaya sebagai pejabat pengadaan atau pejabat pembuat komitmen akan semakin memahami dan memiliki keahlian, keterampilan sebagai Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa serta dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika dalam menyusun, mempersiapkan/ merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga :  BPSDM Kalbar Gelar Bimtek SIPD

“Selain permasalahan pengadaan barang dan jasa pemerintah, permasalahan aset Pemerintah juga merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan. Pengelolaan barang/aset milik negara atau milik daerah masih menjadi permasalahan klasik di berbagai daerah,” ungkapnya.

Ketidakpedulian terhadap pengelolaan dan pemeliharaan aset yang carut marut, jelas Sutarmidji, dapat terlihat dari catatan atas opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang hampir setiap tahun masih didominasi masalah pengelolaan barang milik daerah. “Carut marutnya tata kelola aset di daerah biasanya dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya pengelolaan aset negara yang tidak jelas status hukumnya atau bersengketa, pemanfaatan aset oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan prosedur, tukar menukar aset negara serta sumberdaya manusia yang tidak memahami administrasi pengelolaan aset,” ujarnya. (ags/ser)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

Most Read

Artikel Terbaru

/