alexametrics
31.7 C
Pontianak
Monday, August 8, 2022

Pemerintah Daerah Wajib Fasilitasi STD-B

PONTIANAK – Guna mengatur dan membantu pertumbuhan perkebunan sawit milik pekebun kecil atau petani swadaya, pemerintah melalui Kementerian Pertanian RI, Direktorat Jenderal Perkebunan telah mengeluarkan kebijakan bagi kepemilikan lahan sawit maksimal seluas 25 hektar, wajib memiliki Surat Tanda Daftar usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B). Hal ini semestinya menjadi perhatian pemerintah kabupaten/kota agar lebih serius menjalankan kebijakan tersebut.

“Bupati atau walikota wajib melakukan pendataan, bukan hanya perkebunan besar saja, tetapi juga bagi perkebunan swadaya. Para pekebun swadaya ini, semestinya mengantongi STD-B sebagai legalitas usaha mereka,” ungkap Staf Pembinaan Usaha, Dinas Perkebunan Kalbar, Andy Arizal, Selasa (25/9).

Kebijakan untuk mewajibkan adanya STD-B bagi pekebun yang memiliki kebun di bawah 25 hektare itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/ 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/ KB.410/6/2017. Adapun pedoman penerbitan surat tersebut mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 105/Kpts/Pi.400/2/2018, tentang Pedoman Penerbitan STD-B.

Baca Juga :  Jalan Rusak, Perusahaan Sawit Tanggung Jawab

Dalam keputusan tersebut, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pendaftaran usaha di wilayah kerjanya mempunyai tanggung jawab untuk mengetahui status, tingkat produktivitas, kepemilikan tanah, data teknis kebun dan berbagai informasi penting lainnya.

Andi mengakui, tidak semua kabupaten/kota melakukan pendataan dalam upaya untuk merealisasikan STD-B tersebut. Hingga Agusutus 2017, STD-B yang telah dikeluarkan se-Kalimantan Barat oleh Dinas Perkebunan masing-masing kabupaten/kota, adalah sebanyak 1467 dengan luasan 15.348 hektare. Data tersebut hanya terdiri dari tujuh daerah, yakni Kubu Raya, Singkawang, Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sekadau, dan Ketapang. Andi pun mengakui saat ini pihaknya belum memperbarui data STD-B untuk tahun ini.

“Kabupaten/kota ini mungkin terkendala oleh dana. Sebenarnya mereka dapat mengalokasikan dana untuk pendataan ini, karena itu tanggung jawab mereka,” kata dia.

Baca Juga :  Harga Sawit di Kalbar Makin Turun

Di samping itu, petani sebenarnya juga dapat mengajukan diri untuk dilakukannya pendataan dan pendaftaran oleh dinas terkait, agar memperoleh surat tersebut. Pendataan dan pendaftaran ini, kata dia, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dan tidak dipungut biaya sedikit pun.

“Selain menjadi bukti bahwa usaha perkebunan mereka (pekebun, red) legal, STD-B juga akan membuat akses mereka untuk mendapatkan bantuan menjadi terbuka,” pungkas dia. (sti)

PONTIANAK – Guna mengatur dan membantu pertumbuhan perkebunan sawit milik pekebun kecil atau petani swadaya, pemerintah melalui Kementerian Pertanian RI, Direktorat Jenderal Perkebunan telah mengeluarkan kebijakan bagi kepemilikan lahan sawit maksimal seluas 25 hektar, wajib memiliki Surat Tanda Daftar usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B). Hal ini semestinya menjadi perhatian pemerintah kabupaten/kota agar lebih serius menjalankan kebijakan tersebut.

“Bupati atau walikota wajib melakukan pendataan, bukan hanya perkebunan besar saja, tetapi juga bagi perkebunan swadaya. Para pekebun swadaya ini, semestinya mengantongi STD-B sebagai legalitas usaha mereka,” ungkap Staf Pembinaan Usaha, Dinas Perkebunan Kalbar, Andy Arizal, Selasa (25/9).

Kebijakan untuk mewajibkan adanya STD-B bagi pekebun yang memiliki kebun di bawah 25 hektare itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/ 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/ KB.410/6/2017. Adapun pedoman penerbitan surat tersebut mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 105/Kpts/Pi.400/2/2018, tentang Pedoman Penerbitan STD-B.

Baca Juga :  Produksi Sawit Berkurang, Harga Bertahan

Dalam keputusan tersebut, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pendaftaran usaha di wilayah kerjanya mempunyai tanggung jawab untuk mengetahui status, tingkat produktivitas, kepemilikan tanah, data teknis kebun dan berbagai informasi penting lainnya.

Andi mengakui, tidak semua kabupaten/kota melakukan pendataan dalam upaya untuk merealisasikan STD-B tersebut. Hingga Agusutus 2017, STD-B yang telah dikeluarkan se-Kalimantan Barat oleh Dinas Perkebunan masing-masing kabupaten/kota, adalah sebanyak 1467 dengan luasan 15.348 hektare. Data tersebut hanya terdiri dari tujuh daerah, yakni Kubu Raya, Singkawang, Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sekadau, dan Ketapang. Andi pun mengakui saat ini pihaknya belum memperbarui data STD-B untuk tahun ini.

“Kabupaten/kota ini mungkin terkendala oleh dana. Sebenarnya mereka dapat mengalokasikan dana untuk pendataan ini, karena itu tanggung jawab mereka,” kata dia.

Baca Juga :  Cargill Gelontorkan Rp49 Miliar untuk Hutan dan Masyarakat

Di samping itu, petani sebenarnya juga dapat mengajukan diri untuk dilakukannya pendataan dan pendaftaran oleh dinas terkait, agar memperoleh surat tersebut. Pendataan dan pendaftaran ini, kata dia, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dan tidak dipungut biaya sedikit pun.

“Selain menjadi bukti bahwa usaha perkebunan mereka (pekebun, red) legal, STD-B juga akan membuat akses mereka untuk mendapatkan bantuan menjadi terbuka,” pungkas dia. (sti)

Most Read

Guru Gemati

Fraksi DPRD Landak Sampaikan Dua Raperda

Erlina Jabat Wakil Ketua Umum APKASI

Artikel Terbaru

/