alexametrics
33 C
Pontianak
Wednesday, August 10, 2022

Pajak Restoran Jangan Pukul Rata

*Dewan Dorong Klasifikasi

PONTIANAK – Tarif pajak restoran di Kota Pontianak dianggap tidak adil bagi pelaku usaha  penyedia makanan atau minuman skala mikro dan kecil. Para pelaku usaha merasa keberatan dengan tarif pajak sebesar 10 persen yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 itu. Mereka berharap, besaran tarif tersebut tidak dipukul rata.

“Pajak restoran menurut saya sangat memberatkan, terutama yang rumah makannya masih kecil atau mikro,” ungkap Eko, salah satu pengusaha warung makan di Kota Pontianak, Senin (27/1).

Dikatakan dia, tarif pajak sebesar 10 persen itu terlalu mencekik pengusaha rumah makan kecil. Besaran tarif pajak restoran menurutnya tidak bisa disamaratakan antara pelaku usaha besar dengan usaha kecil. Harusnya untuk pengusaha kecil, tarifnya tidak sebesar itu. Apalagi saat ini bahan-bahan makanan harganya naik.

“Keuntungannya tidak seberapa tapi tetap dipajakin. Jadi kalau bisa diturunkan buat restoran yang masih kecil, misal 2,5 persen. Kalau 10 persen betul-betul mencekik leher,” jelas dia.

Baca Juga :  Pelaku Usaha Perlu Perhatikan Kemasan dan Brand

Kondisi ini menurutnya juga dikeluhkan oleh para pelaku usaha kecil lainnya. Sejauh ini, ia bersama asosiasi telah menemui sejumlah anggota dewan guna menyampaikan aspirasi. Tetapi menurutnya, hingga saat ini belum ada perubahan yang tampak.

Anggota DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa, mengakui bila pihaknya telah mendapatkan pengaduan dari para pelaku usaha restoran yang mendesak agar besaran tarif pajak restoran tidak dipukul rata. Dikatakan dia, pihaknya sempat mendorong pembahasan revisi pajak daerah untuk mengklasifikasikan pajak restoran.

“Kalau misalnya tidak bisa di peraturan daerah, mungkin (walikota) bisa mengeluarkan peraturan walikota,” kata dia.

Semula, kata Bebby, pihak pemerintah kurang menyambut baik usulan pengklisifikasian ini, karena dikhawatirkan akan mengurangi pajak daerah. Tetapi ia punya pendapat berbeda. Menurutnya masih ada jenis pajak lain yang dapat dioptimalkan pendapatannya, seperti pajak hiburan, pajak parkir, dan jenis pajak lainnya.

Baca Juga :  KSP Nasari Pontianak Donasi APD dan Masker ke Puskesmas

“Apalagi kuliner termasuk salah satu ikon pariwisata Kota Pontianak, jadi harap suara para pelaku usaha ini tidak diabaikan,” tutur dia.

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Pontianak, mendefinisikan pajak restoran sebagai pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sementara restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, rumah minum, kafetaria, kantin, warung nasi, warung kopi, bar, pedagang kaki lima atau tempat lainnya yang menyediakan dan menjual makanan dan/atau minuman, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

“Jadi, yang dimaksud restoran ini bukan hanya yang punya fisik bangunan yang besar, tapi termasuk juga warung-warung kecil,” jelas dia.

Karena itulah, tambah dia, dewan menilai perlu untuk mengklasifikasikan pajak restoran, agar para pelaku merasakan keadilan dalam menjalankan usaha. “Jadi memang tidak bisa dipukul rata-rata besaran tarif pajak restoran itu,” pungkas dia. (sti)

*Dewan Dorong Klasifikasi

PONTIANAK – Tarif pajak restoran di Kota Pontianak dianggap tidak adil bagi pelaku usaha  penyedia makanan atau minuman skala mikro dan kecil. Para pelaku usaha merasa keberatan dengan tarif pajak sebesar 10 persen yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 itu. Mereka berharap, besaran tarif tersebut tidak dipukul rata.

“Pajak restoran menurut saya sangat memberatkan, terutama yang rumah makannya masih kecil atau mikro,” ungkap Eko, salah satu pengusaha warung makan di Kota Pontianak, Senin (27/1).

Dikatakan dia, tarif pajak sebesar 10 persen itu terlalu mencekik pengusaha rumah makan kecil. Besaran tarif pajak restoran menurutnya tidak bisa disamaratakan antara pelaku usaha besar dengan usaha kecil. Harusnya untuk pengusaha kecil, tarifnya tidak sebesar itu. Apalagi saat ini bahan-bahan makanan harganya naik.

“Keuntungannya tidak seberapa tapi tetap dipajakin. Jadi kalau bisa diturunkan buat restoran yang masih kecil, misal 2,5 persen. Kalau 10 persen betul-betul mencekik leher,” jelas dia.

Baca Juga :  Instansi Pemerintah Lakukan KSWP

Kondisi ini menurutnya juga dikeluhkan oleh para pelaku usaha kecil lainnya. Sejauh ini, ia bersama asosiasi telah menemui sejumlah anggota dewan guna menyampaikan aspirasi. Tetapi menurutnya, hingga saat ini belum ada perubahan yang tampak.

Anggota DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa, mengakui bila pihaknya telah mendapatkan pengaduan dari para pelaku usaha restoran yang mendesak agar besaran tarif pajak restoran tidak dipukul rata. Dikatakan dia, pihaknya sempat mendorong pembahasan revisi pajak daerah untuk mengklasifikasikan pajak restoran.

“Kalau misalnya tidak bisa di peraturan daerah, mungkin (walikota) bisa mengeluarkan peraturan walikota,” kata dia.

Semula, kata Bebby, pihak pemerintah kurang menyambut baik usulan pengklisifikasian ini, karena dikhawatirkan akan mengurangi pajak daerah. Tetapi ia punya pendapat berbeda. Menurutnya masih ada jenis pajak lain yang dapat dioptimalkan pendapatannya, seperti pajak hiburan, pajak parkir, dan jenis pajak lainnya.

Baca Juga :  Perjakin Dukung Keberatan Ditangani Lembaga di Luar DJP

“Apalagi kuliner termasuk salah satu ikon pariwisata Kota Pontianak, jadi harap suara para pelaku usaha ini tidak diabaikan,” tutur dia.

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Pontianak, mendefinisikan pajak restoran sebagai pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sementara restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, rumah minum, kafetaria, kantin, warung nasi, warung kopi, bar, pedagang kaki lima atau tempat lainnya yang menyediakan dan menjual makanan dan/atau minuman, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

“Jadi, yang dimaksud restoran ini bukan hanya yang punya fisik bangunan yang besar, tapi termasuk juga warung-warung kecil,” jelas dia.

Karena itulah, tambah dia, dewan menilai perlu untuk mengklasifikasikan pajak restoran, agar para pelaku merasakan keadilan dalam menjalankan usaha. “Jadi memang tidak bisa dipukul rata-rata besaran tarif pajak restoran itu,” pungkas dia. (sti)

Most Read

Bertemu dengan MUI dan Ketua PBNU

Kaji PTM di Tengah Meningkatnya Covid

Terapkan Belajar di Luar Kelas

1.214 KK Terima Bantuan Beras

Artikel Terbaru

/