alexametrics
31 C
Pontianak
Sunday, June 26, 2022

665 Pengaduan Soal Perumahan

PONTIANAK – Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) Pekerjaan Umum Dan Perumahan Kementerian PUPR berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak, aman dan terjangkau, sesuai dengan Program Strategi Nasional Perlindungan Konsumen sub bidang pembiayaan perumahan. Sekretaris DJPI, Irma Yanti mengatakan, hingga saat ini pembiayaan perumahan masih ditemui sejumlah permasalahan.

“Di bidang pembiayaan perumahan, sampai dengan saat ini memang masih terjadi banyak permasalahan, yang mana hal tersebut tersebut dari kondisi yang kami amati dan banyaknya pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada kami,” ungkap dia, Kamis (27/2).

Seperti diketahui, pemerintah memberikan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) bersubsidi, seperti melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Subsidi Bunga Kredit Perumahan (SSB), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BPZBT).

Dia mengatakan, ada ratusan laporan yang masuk berkaitan dnegan pembiayaan perumahan bagi MBR. “Ada sekitar 665 pengaduan yang masuk baik melalui surat, melalui media elektronik maupun datang langsung menyampaikan permasalahan mereka,” kata dia.

Dia menjelaskan, rentannya permasalahan yang dihadapi konsumen atas pemilikan rumah dalam pembiayaan perumahan, yakni menyangkut permasalahan dengan pihak developer (pengembang) dan pihak perbankan sebagai para pihak yang saling terlibat dalam sebuah perbuatan hukum.

Perbuatan hukum yang dimaksud, kata dia, terkait penyelenggaraan KPR Bersubsidi yang menyebabkan hubungan hukum jual beli seringkali menjadi tidak harmonis, dan bahkan tidak jarang menimbulkan sengketa hukum antara konsumen dengan developer dan/atau perbankan. “Perlindungan terhadap konsumen ini dilakukan agar tidak terjadi keberpihakan yang tidak adil, antara pengembang, perbankan maupun konsumen dan masyarakat luas,” kata dia.

Baca Juga :  Air Asia Buka Kembali Rute Pontianak-Jakarta

Terkait perlindungan konsumen, tambah dia, pemerintah Indonesia telah memberlakukan aspek tersebut sejak 18 tahun lalu, yang ditandai dengan penerbitan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pemerintah Pusat dan Daerah menurutnya hingga saat ini masih terus berupaya meningkatkan kesadaran konsumen akan hak dan kewajlbannya, sesuai amanat UU Perlindungan Konsumen.

Aduan Konsumen Masuk Tiga Besar Nasional

sementara itu Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi memaparkan pengaduan konsumen terhadap perumahan masuk tiga besar nasional. “Selama tahun 2019, urutan pengaduan konsumen per komoditas, yakni; perbankan 106 kasus, pinjaman online 96 kasus, perumahan 81 kasus, belanja online 34 kasus, dan leasing 32 kasus. Lalu ada sektor-sekor lain,” ujar orang yang juga menjadi pemateri dalam workshop itu.

Konsumen kebanyakan menganggap apa yang mereka telah berikan tak sesuai dengan yang diperoleh. Kami tak berpihak kepada konsumen saja tetapi mencari jalan tengahnya. Bisa jadi konsumen yang tidak paham persyaratan, atau ada pula pengembang yang memotong hak konsumen.

Kendati demikian, kata dia, masih banyak masyarakat yang tidak melaporkan kerugian yang mereka alami. Penyebabnya lantaran konsumen tidak tahu saluran untuk mengadukan hal itu. Hingga saat ini, Pemerintah Pusat dan Daerah masih terus berupaya meningkatkan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya, sesual amanat UU Perlindungan Konsumen.

Baca Juga :  Jadi Best Market Maker, Bank Indonesia Apresiasi BRI Dengan Lima Penghargaan

Terbukti dari angka Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Indonesia, yang berada pada level 41,70. Angka tersebut menunjukkan konsumen Indonesia masih berada di level paham. “Hal ini bermakna bahwa konsumen sudah mengenali dan memahami hak dan kewajibannya namun belum sepenuhnya mampu menggunakannya untuk menentukan pilihan konsumsi dan belum mampu memperjuangkan haknya sebagai konsumen,” sebutnya. Padahal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah ada sejak 20 tahun lalu.

Acara tersebut menghadirkan berbagai narasumber; Nina Mora, Direktur Perlindungan Konsumen, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan. Adapula Rolas Budiman Sitinjak selaku Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Kemudian Abram Elsajaya Barus, Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR dan Tulus Abdi sebagai Ketua Pembina Harian Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia.

Irma Yanti sendiri menyebut potensi pengembangan perumahan bagi MBR di Kalimantan Barat cukup baik. Apalagi provinsi ini tengah berkembang ekonominya dan memiliki lahan yang masih luas. “Kami terus genjot karena kebutuhan akan rumah tinggi pula di sini,” sebut dia. Apalagi, kata dia, Pemerintah telah memberikan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR melalui pemberian KPR Bersubsidi, yaitu melalui skema fasilitas likuiditas. (sti/ars)

PONTIANAK – Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) Pekerjaan Umum Dan Perumahan Kementerian PUPR berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak, aman dan terjangkau, sesuai dengan Program Strategi Nasional Perlindungan Konsumen sub bidang pembiayaan perumahan. Sekretaris DJPI, Irma Yanti mengatakan, hingga saat ini pembiayaan perumahan masih ditemui sejumlah permasalahan.

“Di bidang pembiayaan perumahan, sampai dengan saat ini memang masih terjadi banyak permasalahan, yang mana hal tersebut tersebut dari kondisi yang kami amati dan banyaknya pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada kami,” ungkap dia, Kamis (27/2).

Seperti diketahui, pemerintah memberikan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) bersubsidi, seperti melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Subsidi Bunga Kredit Perumahan (SSB), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BPZBT).

Dia mengatakan, ada ratusan laporan yang masuk berkaitan dnegan pembiayaan perumahan bagi MBR. “Ada sekitar 665 pengaduan yang masuk baik melalui surat, melalui media elektronik maupun datang langsung menyampaikan permasalahan mereka,” kata dia.

Dia menjelaskan, rentannya permasalahan yang dihadapi konsumen atas pemilikan rumah dalam pembiayaan perumahan, yakni menyangkut permasalahan dengan pihak developer (pengembang) dan pihak perbankan sebagai para pihak yang saling terlibat dalam sebuah perbuatan hukum.

Perbuatan hukum yang dimaksud, kata dia, terkait penyelenggaraan KPR Bersubsidi yang menyebabkan hubungan hukum jual beli seringkali menjadi tidak harmonis, dan bahkan tidak jarang menimbulkan sengketa hukum antara konsumen dengan developer dan/atau perbankan. “Perlindungan terhadap konsumen ini dilakukan agar tidak terjadi keberpihakan yang tidak adil, antara pengembang, perbankan maupun konsumen dan masyarakat luas,” kata dia.

Baca Juga :  Solusi Banjir Jangka Pendek Basuki Bakal Pasang Geobag

Terkait perlindungan konsumen, tambah dia, pemerintah Indonesia telah memberlakukan aspek tersebut sejak 18 tahun lalu, yang ditandai dengan penerbitan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pemerintah Pusat dan Daerah menurutnya hingga saat ini masih terus berupaya meningkatkan kesadaran konsumen akan hak dan kewajlbannya, sesuai amanat UU Perlindungan Konsumen.

Aduan Konsumen Masuk Tiga Besar Nasional

sementara itu Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi memaparkan pengaduan konsumen terhadap perumahan masuk tiga besar nasional. “Selama tahun 2019, urutan pengaduan konsumen per komoditas, yakni; perbankan 106 kasus, pinjaman online 96 kasus, perumahan 81 kasus, belanja online 34 kasus, dan leasing 32 kasus. Lalu ada sektor-sekor lain,” ujar orang yang juga menjadi pemateri dalam workshop itu.

Konsumen kebanyakan menganggap apa yang mereka telah berikan tak sesuai dengan yang diperoleh. Kami tak berpihak kepada konsumen saja tetapi mencari jalan tengahnya. Bisa jadi konsumen yang tidak paham persyaratan, atau ada pula pengembang yang memotong hak konsumen.

Kendati demikian, kata dia, masih banyak masyarakat yang tidak melaporkan kerugian yang mereka alami. Penyebabnya lantaran konsumen tidak tahu saluran untuk mengadukan hal itu. Hingga saat ini, Pemerintah Pusat dan Daerah masih terus berupaya meningkatkan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya, sesual amanat UU Perlindungan Konsumen.

Baca Juga :  Rumah Terbakar Meteran Listrik Ikut Meledak

Terbukti dari angka Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Indonesia, yang berada pada level 41,70. Angka tersebut menunjukkan konsumen Indonesia masih berada di level paham. “Hal ini bermakna bahwa konsumen sudah mengenali dan memahami hak dan kewajibannya namun belum sepenuhnya mampu menggunakannya untuk menentukan pilihan konsumsi dan belum mampu memperjuangkan haknya sebagai konsumen,” sebutnya. Padahal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah ada sejak 20 tahun lalu.

Acara tersebut menghadirkan berbagai narasumber; Nina Mora, Direktur Perlindungan Konsumen, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan. Adapula Rolas Budiman Sitinjak selaku Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Kemudian Abram Elsajaya Barus, Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR dan Tulus Abdi sebagai Ketua Pembina Harian Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia.

Irma Yanti sendiri menyebut potensi pengembangan perumahan bagi MBR di Kalimantan Barat cukup baik. Apalagi provinsi ini tengah berkembang ekonominya dan memiliki lahan yang masih luas. “Kami terus genjot karena kebutuhan akan rumah tinggi pula di sini,” sebut dia. Apalagi, kata dia, Pemerintah telah memberikan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR melalui pemberian KPR Bersubsidi, yaitu melalui skema fasilitas likuiditas. (sti/ars)

Most Read

Artikel Terbaru

/