alexametrics
25.6 C
Pontianak
Thursday, May 19, 2022

Realisasi DAK Fisik di Kalbar Masih Rendah

PONTIANAK – Realisasi Dana Alokasi (DAK) Fisik di Kalimatan Barat tahun 2021 masih rendah. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat, Edih Mulyadi saat menggelar Konferensi Pers APBN, Selasa (28/9).

“Untuk DAK Fisik ini masih rendah, provinsi juga tidak terlalu banyak.  Angkanya rata-rata rendah,” ungkapnya.

Pihaknya mencatat DAK, secara umum sudah terealisasi 2,3 triliun atau 42,82 persen dari total pagu di tahun ini sebesar Rp5,4 triliun. Untuk DAK Fisik, tercatat baru teralisasi Rp515,31 Miliar atau 21,48 persen dari total pagu Rp2,39 triliun. Untuk DAK Nonfisik, tercatat sebesar Rp878,58 Miliar atau 65,99 persen dari pagu Rp 1,33 triliun.

Menurutnya ada beberapa kendala dalam merealisasikan DAK Fisik. Salah satunya adalah keterlambatan penetapan Perkada APBD Tahun 2021 karena adanya Pilkada yang menyebabkan terlambatnya pengesahan Daftar Rincian Anggaran (DRA).

Baca Juga :  Astra Financial Kembali Salurkan Sembako ke Warga Pontianak

“Sedangkan OPD terkait mulai melakukan lelang setelah ditetapkan DRA tersebut,” katanya.

Pandemi Covid-19 menurutnya juga berpengaruh pada rencana kegiatan yang akan dilakukan mulai dari proses lelang sampai dengan pengerjaan karen pembatasan sosial yang mengakibatkan terbatasnya mobi tas yang akan dilakukan. Selain itu, keterbatasan penyedia barang/jasa/e-catalog yang mengakibatkan beberapa kegiatan gagal lelang sehingga tidak dapat dilaksanakan.

Di samping itu, lanjut dia, beberapa OPD belum upload Foto geotagging kegiatan tahun anggaran sebelumnya. Hambatan lainnya yakni  kesalahan dalam persepsi terkait pengajuan penyaluran DAK Fisik ke KPPN harus kumulatif bersamaan dengan bidang yang lain, dimana penyaluran bisa dilakukan per bidang/subbidang.

“Proses reviu oleh APIP terhambat karena harus melaksanakan tugas rutin pengawasan pelaksanaan APBD, selain itu juga kete ba SDM dalam pelaksanaan reviu,” katanya.

Baca Juga :  Lembaga Penyalur Pembiayaan UMi Diperluas

Pihaknya mendorong Satuan kerja (Satker) atau OPD di Kalbar untuk lebih maksimal dalam menyerap APBN di Kalbar guna mendorong pemulihan ekonomi. Terlebih belanja pemerintah memiliki peranan penting dalam ekonomi dan kemajuan daerah.

“Kami terus berkoordinasi dan diskusi dengan Satker atau OPD terkait baik provinsi maupun kota atau kabupaten. OPD yang memiliki pagu besar namun realisasi rendah itu menjadi sorotan kami. Kemudian ada masalah khusus dari apa yang dihadapi OPD sehingga penyerapan rendah, kita juga perhatikan,” pungkasnya. (sti)

 

PONTIANAK – Realisasi Dana Alokasi (DAK) Fisik di Kalimatan Barat tahun 2021 masih rendah. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat, Edih Mulyadi saat menggelar Konferensi Pers APBN, Selasa (28/9).

“Untuk DAK Fisik ini masih rendah, provinsi juga tidak terlalu banyak.  Angkanya rata-rata rendah,” ungkapnya.

Pihaknya mencatat DAK, secara umum sudah terealisasi 2,3 triliun atau 42,82 persen dari total pagu di tahun ini sebesar Rp5,4 triliun. Untuk DAK Fisik, tercatat baru teralisasi Rp515,31 Miliar atau 21,48 persen dari total pagu Rp2,39 triliun. Untuk DAK Nonfisik, tercatat sebesar Rp878,58 Miliar atau 65,99 persen dari pagu Rp 1,33 triliun.

Menurutnya ada beberapa kendala dalam merealisasikan DAK Fisik. Salah satunya adalah keterlambatan penetapan Perkada APBD Tahun 2021 karena adanya Pilkada yang menyebabkan terlambatnya pengesahan Daftar Rincian Anggaran (DRA).

Baca Juga :  Realisasi Belanja APBN Kalbar 2021 Capai 95,64 persen

“Sedangkan OPD terkait mulai melakukan lelang setelah ditetapkan DRA tersebut,” katanya.

Pandemi Covid-19 menurutnya juga berpengaruh pada rencana kegiatan yang akan dilakukan mulai dari proses lelang sampai dengan pengerjaan karen pembatasan sosial yang mengakibatkan terbatasnya mobi tas yang akan dilakukan. Selain itu, keterbatasan penyedia barang/jasa/e-catalog yang mengakibatkan beberapa kegiatan gagal lelang sehingga tidak dapat dilaksanakan.

Di samping itu, lanjut dia, beberapa OPD belum upload Foto geotagging kegiatan tahun anggaran sebelumnya. Hambatan lainnya yakni  kesalahan dalam persepsi terkait pengajuan penyaluran DAK Fisik ke KPPN harus kumulatif bersamaan dengan bidang yang lain, dimana penyaluran bisa dilakukan per bidang/subbidang.

“Proses reviu oleh APIP terhambat karena harus melaksanakan tugas rutin pengawasan pelaksanaan APBD, selain itu juga kete ba SDM dalam pelaksanaan reviu,” katanya.

Baca Juga :  Mercure dan Ibis Tawarkan Cashback hingga 15.000.000 di Wedding Expo Megamal

Pihaknya mendorong Satuan kerja (Satker) atau OPD di Kalbar untuk lebih maksimal dalam menyerap APBN di Kalbar guna mendorong pemulihan ekonomi. Terlebih belanja pemerintah memiliki peranan penting dalam ekonomi dan kemajuan daerah.

“Kami terus berkoordinasi dan diskusi dengan Satker atau OPD terkait baik provinsi maupun kota atau kabupaten. OPD yang memiliki pagu besar namun realisasi rendah itu menjadi sorotan kami. Kemudian ada masalah khusus dari apa yang dihadapi OPD sehingga penyerapan rendah, kita juga perhatikan,” pungkasnya. (sti)

 

Most Read

Artikel Terbaru

/