alexametrics
29 C
Pontianak
Saturday, July 2, 2022

Lembaga Penyalur Pembiayaan UMi Diperluas

PONTIANAK – Lembaga penyalur Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) diperluas setelah dikeluarkannya PMK 193  tahun 2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro. Tidak hanya memperluas jumlah Lembaga penyalur, plafon pembiayaan juga diperbesar.

“PMK yang baru ini, salah satunya mengatur tentang perluasan lembaga penyalur. Nah, salah satu lembaga penyalur yang kini diperkenankan adalah koperasi. Selain itu, untuk plafon kredit, sebagaimana diketahui juga ada peningkatan,” ungkap Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat, Edih Mulyadi, saat kegiatan Sosialisasi PMK 193, Kamis (29/4).

Pembiayaan UMi merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Edih mengatakan, program yang telah dimulai sejak tahun 2017 itu, telah dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha ultra mikro, khususnya yang ada di Kalbar.

“Secara nasional jumlah pembiayaan UMi sebesar Rp8,61 triliun yang diperuntukkan bagi 2,79 juta debitur. Di Kalbar jumlah yang tersalur Rp43,86 miliar untuk 11.438 debitur. Itu tahun 2020. Khusus untuk 2021 ini, dana pembiayaan yang sudah disalurkan Rp5,32 miliar untuk 1.117 debitur,” paparnya.

Baca Juga :  Ekspor di PLBN Aruk Kian Menggeliat, Perlu Dorong Produk Olahan

Diberikan skema pembiayaan ultra mikro ini menurutnya untuk mendorong iklim usaha, terutama bagi pelaku usaha yang hanya membutuhkan modal yang kecil. Terlebih di tengah pandemi covid-19, intervensi dalam bentuk sokongan modal bagi pelaku usaha sangat dibutuhkan. Peran usaha mikro menurutnya penting bagi perekonomian.

Dwi Apriany, Kasubdit Kredit Program dan Investasi Lainnya Direktorat Sistem Manajemen Investasi DJPb, mengatakan program pembiayaan UMI merupakan program pemerintah yang menyediakan fasilitas pembiayaan bagi usaha ultra mikro yang belum dapat mengakses program pembiayaan dari perbankan. Pembiayaan ini menduduki posisi yang strategis dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, dari penerima bantuan sosial (bansos), menjadi pelaku UMKM yang memanfaatkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Jadi loncatan antara penerima bansos dan program KUR ini adalah pembiayaan UMi,” tuturnya.

Dia menyebut, secara nasional penerima PKH yang telah memiliki usaha telah difasilitasi oleh pembiayaan UMi sebanyak 118.962 penerima. Dari total itu, terdapat 9.994 penerima UMi telah naik kelas dan mendapatkan KUR. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang potensial belum memanfaatkan fasilitas ini.

Baca Juga :  Delapan Persen Dana Desa untuk Covid-19

Dia menjelaskan, berdasarkan PMK 193  tahun 2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, terdapat perubahan jumlah plafon dari yang sebelumnya paling besar Rp10 juta per debitur, menjadi Rp 20 juta per debitur. Selain itu, PMK ini juga membuka peluang Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) untuk menjadi lembaga penyalur UMi.

“Dibuka kesempatan bagi LKBB potensial yang tidak dimiliki atau terafiliasi dengan Pemerintah untuk menjadi penyalur UMi. Sebagai bentuk mitigasi risiko, penyalur yang tidak terafiliasi dengan pemerintah ini hanya dapat menerapkan pola penyaluran langsung  dan pencairan dana secara elektronik,” jelasnya.

Sebelumnya, terdapat tiga LKBB yang menjadi Penyalur UMi, yaitu Pegadaian, PNM (Permodalan Nasional Madani), dan BAV (PT Bahana Artha Ventura). Karena itulah, terbatasnya LKBB yang memenuhi kriteria terafiliasi dengan pemerintah membuat perluasan perlu dilakukan guna menjangkau lebih banyak usaha ultra mikro.

“Pemerintah Daerah dapat mengusulkan LKBB baik berbentuk Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), maupun LKBB lainnya yang memiliki potensial sebagai Penyalur Pembiayaan UMi, maupun turut memberikan pendampingan bagi LKBB di wilayahnya yang telah menjadi Penyalur Pembiayaan UMi,” pungkasnya. (sti)

PONTIANAK – Lembaga penyalur Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) diperluas setelah dikeluarkannya PMK 193  tahun 2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro. Tidak hanya memperluas jumlah Lembaga penyalur, plafon pembiayaan juga diperbesar.

“PMK yang baru ini, salah satunya mengatur tentang perluasan lembaga penyalur. Nah, salah satu lembaga penyalur yang kini diperkenankan adalah koperasi. Selain itu, untuk plafon kredit, sebagaimana diketahui juga ada peningkatan,” ungkap Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat, Edih Mulyadi, saat kegiatan Sosialisasi PMK 193, Kamis (29/4).

Pembiayaan UMi merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Edih mengatakan, program yang telah dimulai sejak tahun 2017 itu, telah dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha ultra mikro, khususnya yang ada di Kalbar.

“Secara nasional jumlah pembiayaan UMi sebesar Rp8,61 triliun yang diperuntukkan bagi 2,79 juta debitur. Di Kalbar jumlah yang tersalur Rp43,86 miliar untuk 11.438 debitur. Itu tahun 2020. Khusus untuk 2021 ini, dana pembiayaan yang sudah disalurkan Rp5,32 miliar untuk 1.117 debitur,” paparnya.

Baca Juga :  Realisasi Belanja APBN Kalbar 2021 Capai 95,64 persen

Diberikan skema pembiayaan ultra mikro ini menurutnya untuk mendorong iklim usaha, terutama bagi pelaku usaha yang hanya membutuhkan modal yang kecil. Terlebih di tengah pandemi covid-19, intervensi dalam bentuk sokongan modal bagi pelaku usaha sangat dibutuhkan. Peran usaha mikro menurutnya penting bagi perekonomian.

Dwi Apriany, Kasubdit Kredit Program dan Investasi Lainnya Direktorat Sistem Manajemen Investasi DJPb, mengatakan program pembiayaan UMI merupakan program pemerintah yang menyediakan fasilitas pembiayaan bagi usaha ultra mikro yang belum dapat mengakses program pembiayaan dari perbankan. Pembiayaan ini menduduki posisi yang strategis dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, dari penerima bantuan sosial (bansos), menjadi pelaku UMKM yang memanfaatkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Jadi loncatan antara penerima bansos dan program KUR ini adalah pembiayaan UMi,” tuturnya.

Dia menyebut, secara nasional penerima PKH yang telah memiliki usaha telah difasilitasi oleh pembiayaan UMi sebanyak 118.962 penerima. Dari total itu, terdapat 9.994 penerima UMi telah naik kelas dan mendapatkan KUR. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang potensial belum memanfaatkan fasilitas ini.

Baca Juga :  Delapan Persen Dana Desa untuk Covid-19

Dia menjelaskan, berdasarkan PMK 193  tahun 2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, terdapat perubahan jumlah plafon dari yang sebelumnya paling besar Rp10 juta per debitur, menjadi Rp 20 juta per debitur. Selain itu, PMK ini juga membuka peluang Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) untuk menjadi lembaga penyalur UMi.

“Dibuka kesempatan bagi LKBB potensial yang tidak dimiliki atau terafiliasi dengan Pemerintah untuk menjadi penyalur UMi. Sebagai bentuk mitigasi risiko, penyalur yang tidak terafiliasi dengan pemerintah ini hanya dapat menerapkan pola penyaluran langsung  dan pencairan dana secara elektronik,” jelasnya.

Sebelumnya, terdapat tiga LKBB yang menjadi Penyalur UMi, yaitu Pegadaian, PNM (Permodalan Nasional Madani), dan BAV (PT Bahana Artha Ventura). Karena itulah, terbatasnya LKBB yang memenuhi kriteria terafiliasi dengan pemerintah membuat perluasan perlu dilakukan guna menjangkau lebih banyak usaha ultra mikro.

“Pemerintah Daerah dapat mengusulkan LKBB baik berbentuk Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), maupun LKBB lainnya yang memiliki potensial sebagai Penyalur Pembiayaan UMi, maupun turut memberikan pendampingan bagi LKBB di wilayahnya yang telah menjadi Penyalur Pembiayaan UMi,” pungkasnya. (sti)

Most Read

Artikel Terbaru

/