Sidang Lapangan Perkara Hibah SMA Mujahidin Digelar: Advokat Klaim Tak Ada Penyimpangan
PONTIANAK POST – Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dana hibah pembangunan Gedung SMA Mujahidin Pontianak kembali digelar, Jumat (4/9). Dalam agenda Pemeriksaan Setempat (PS) atau sidang lapangan, tim advokat kedua terdakwa menilai kondisi fisik bangunan justru semakin memperkuat keyakinan mereka bahwa tidak ada penyimpangan dalam pembangunan gedung yang menjadi objek perkara.
Ketua Tim Advokat kedua terdakwa, Herman Hofi Munawar, bahkan menyebut sejumlah bagian bangunan yang dipersoalkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) justru ditemukan ada saat pemeriksaan lapangan. Atas dasar itu, dia meyakini tidak ada tindak pidana dalam pembangunan SMA Mujahidin.
"Yang ada beberapa titik tadi yang dipersoalkan dalam dakwaan jaksa justru tidak terbukti. Yang katanya tidak ada plafon, tidak ada apanya segala macam, ternyata ada semua," kata Herman usai sidang lapangan, Jumat (4/9).
Baca Juga: SMA Mujahidin Pontianak Matangkan Persiapan Hadapi Honda DBL With Kopi Good Day Kalbar 2025–2026
Pemeriksaan berlangsung sekitar pukul 09.45 WIB hingga 11.10 WIB. Majelis hakim yang dipimpin I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, yang juga Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA, turun langsung melihat bagian-bagian bangunan yang menjadi objek pemeriksaan. Selain majelis hakim, pemeriksaan diikuti JPU, kedua terdakwa, tim advokat, serta pengurus Yayasan Mujahidin. Dimana sejumlah titik bangunan yang menjadi sampel pemeriksaan fisik dilihat secara langsung oleh seluruh pihak.
Menurut Herman, kondisi gedung yang telah dibangun hingga empat lantai tersebut menunjukkan bahwa bangunan yang dipersoalkan dalam perkara justru berdiri, dan berfungsi sebagaimana mestinya. "Tidak ada satupun masalah hukum yang terkait dengan pembangunan SMA Mujahidin ini," tegasnya.
Herman juga menyoroti nilai pembangunan gedung. Menurut dia, pembangunan tersebut menggunakan dana hibah sekitar Rp22 miliar. “Bisa dibayangkan bahwa ini Rp22 miliar dengan seluas ini, lantai empat, dan sebagainya. Logikanya itu tidak akan mungkin selesai dengan dana Rp22 miliar itu, nah ini bisa selesai, karena semangat dari kawan-kawan semua, para pengurus, para panitia ini, dengan berjibaku bagaimana untuk menyelesaikan pembangunan ini. sehingga dapat kita saksikan bersama-sama bagaimana bagusnya gedung SMA Mujahidin ini,” paparnya.
Selain itu, nilai pembangunan per meter persegi juga disebut Herman jauh lebih rendah dibandingkan nilai yang tercantum dalam SK Wali Kota Pontianak. Dia menyebut nilai bangunan berdasarkan SK Wali Kota pada 2020 sekitar Rp6,8 juta per meter persegi. Sementara berdasarkan perhitungan pihaknya, pembangunan SMA Mujahidin hanya sekitar Rp3,5 juta per meter persegi. "Artinya sangat jauh di bawah SK yang ditentukan oleh Wali Kota," ujarnya.
Baca Juga: Kejati Kalbar Geledah Rumah MR, Tersangka Tipikor Dana Hibah Pembangunan Gedung SMA Mujahidin
Herman kemudian membandingkan nilai tersebut dengan pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri Pontianak yang menurutnya juga menggunakan dana hibah pemerintah. "Kita lihat saja misalnya Gedung Kejaksaan Negeri Pontianak, itu dihitung Rp8 juta per meter. Itu sangat berbeda, jauh di atas SK Wali Kota. Kenapa itu tidak dimasalahkan,” tanyanya.
Dia menegaskan pembangunan SMA Mujahidin tidak bisa disamakan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sebab, pembangunan tersebut dilakukan secara swakelola menggunakan dana hibah. “Ini bukan pengadaan barang dan jasa pemerintah, ini ada swakelola menggunakan dana hibah. Berbeda dasar hukumnya,” jelas Herman.
Menurut dia, pembangunan gedung juga telah sesuai dengan RAB. Selain itu, bangunan tersebut telah melalui pemeriksaan, dan memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF). “Untuk lahir sebuah sertifikat laik fungsi itu artinya sudah ada pengujian yang sedemikian rupa, bahwa SMA Mujahidin ini yang empat lantai ini memang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya.
