Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lewat UPPB, Mutu Karet Terjamin dan Harganya Layak

A
Penulis: Ari Aprianz❯
STABILISASI HARGA : Kepala Dinas Perkebunan Kalbar, Heronimus Hero (tengah), saat berkunjung ke UPPB Sidak Citra di Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas, belum lama ini. UPPB punya peran dalam upaya menjaga kestabilan harga karet di tingkat petani. ISTIMEWA
STABILISASI HARGA : Kepala Dinas Perkebunan Kalbar, Heronimus Hero (tengah), saat berkunjung ke UPPB Sidak Citra di Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas, belum lama ini. UPPB punya peran dalam upaya menjaga kestabilan harga karet di tingkat petani. ISTIMEWA
Upaya Petani Jaga Stabilitas Harga Karet

Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) Sidak Citra berupaya untuk menjadi pelopor dalam memangkas panjangnya rantai pasok komoditas karet di Kalimantan Barat (Kalbar). Unit usaha yang diinisiasi secara mandiri oleh kelompok tani ini juga mengemban peran dalam menjaga mutu karet. Tujuannya agar petani mendapatkan harga yang layak.

SITI SULBIYAH, Sajad

UPBB Sidak Citra berlokasi di Desa Tengguli, Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas. Berdiri sejak 19 Agustus 2019, unit usaha tersebut hingga kini masih tampil eksis membantu petani menjual hasil karet kepada pabrik. Saat ini, UPPB tersebut diketuai oleh Rustamin Roji dan Sekretaris, Suhaimi Suhaili.

Rustamrin bercerita, dari awal merintis usaha tersebut, pihaknya menghadapi sejumlah tantangan terutama modal. Namun begitu, upaya menjaga harga karet di tingkat petani yang menjadi anggotanya terus dilakukan, agar mereka mendapatkan harga yang layak. Hingga saat ini, total anggota UPPB Sidak Citra baru berjumlah 37 orang dari jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani sebanyak 180 orang.

"UPPB hadir mendampingi, memastikan, dan menjamin serta membeli karet dari anggota atau petani di sini dengan kualitas baik," ungkap Rustamrin.

Dengan adanya UPPB tersebut, para petani karet yang dulunya mendapat harga jual yang rendah, kini memperoleh harga yang layak. Ini karena UPPB bekerjasama secara langsung dengan pabrik karet, sehingga rantai pasok menjadi lebih pendek, dan ongkos distribusi bisa ditekan. Tak hanya itu, UPPB juga menjamin kualitas karet petani, sehingga perusahaan bisa membeli dengan harga yang baik. Saat ini pihaknya membeli dengan harga Rp9.200 per kilogram dari petani. Sementara di pasaran pada umumnya, hanya Rp7 ribuan per kilogram.

"Harga beli yang layak inilah yang menjadi daya tarik. Di sisi lain, hadirnya UPPB, membuat para tangkulak tidak suka-suka dalam mengatur harga," tutur dia.

Para anggota terus didorong untuk menjaga kualitas karet. Menurut Rustamrin, untuk membuat karet dengan mutu yang baik, cukup gampang. Petani hanya menyadap karet dan hasilnya tidak dicampur dengan apa pun. Kemudian, karet tersebut oleh petani digiling, dijemur atau dianginkan saja dalam beberapa hari. Dengan perlakuan tersebut, kualitas karet petani sudah sangat baik.

"Kebanyakan yang menjadi persoalan karet adalah karena dicampur dengan sampah atau apa pun untuk meningkatkan beratnya. Hal itu bisa merusak harga dan tentu pabrik akan membeli dengan harga yang rendah," papar dia.

Dalam sebulan UPPB Sidak Citra dapat menampung 4 ton karet. Jumlah ini menurutnya terbilang masih kecil, mengingat potensi untuk karet di daerah itu sebenarnya bisa di atas satu ton dalam satu hari. Karena daya tampung yang kecil, serta kemampuan finansial yang minim inilah, pihaknya belum bisa menampung seluruh karet milik petani di daerah itu.

Namun demikian, pihaknya berkomiten untuk terus merangkul serta mengembangkan usaha tersebut. Dengan cara inilah, menurutnya, para petani karet bisa mengatasi permainan harga dari tengkulak yang kerap mengiming- iming kemudahan berhutang kepada mereka.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Kalbar, Heronimus Hero menilai, rantai pasok komoditas karet di Kalbar terlalu panjang dan melibatkan dua hingga tiga tingkat perantara/pengepul. Kondisi ini justru merugikan petani karena harga yang diterima rendah dan tidak menguntungkan. Kondisi ini juga diperparah dengan pengepul yang seenaknya mengatur harga.

"Rantai pasok karet yang ada saat ini membuat karet kehilangan nilai tambahnya. Pertama karena ada dua hingga tiga tingkatan pengepul, kedua pengepul yang mengatur harga. Ini membuat disparitas harga di pabrik dan di petani sangat tinggi," ungkap dia.

Karena itu menurutnya perlu ada perubahan mendasar dalam mengatur tata niaga produk karet agar lebih memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Pihaknya menggodok strategi tata niaga produk karet melalui Networking Entrepreneurship, yang menjadi alternatif yang sangat relevan dengan kondisi lapangan, sistematis dan berdampak luas kepada masya rakat dan pemerintah daerah. Ada tiga sisi penting dalam mewujudkan strategi tersebut, yakni dari sisi petani, fungsi UPBB, serta pabrikan. Untuk memperpendek rantai pasok, UPPB menjadi solusinya.

Hero menyebut, fungsi UPPB di antaranya adalah transparan, kendali mutu, serta margin yang pantas. Unit ini menjalankan fungsi transparansi, sehingga menekan persaingan harga yang tidak transparan dari keberadaan perantara yang menjadi hambatan pekebun mengakses informasi harga karet. Selain itu, unit ini juga akan punya peran untuk melakukan kontrol terhadap mutu karet petani. Dengan begitu, pada akhirnya mereka akan mendapatkan harga dengan margin yang pantas.

Sistem ini menurutnya belum banyak diterapkan di Kalbar. Saat ini hanya ada 10 UPBB, dan di antara itu, yang aktif hanya satu saja, yakni UPPB Sidak Citra. Jumlah ini tentu sangat kecil dibandingkan dengan besarnya sektor perkebunan karet di provinsi ini. Oleh karena itulah, pihaknya mendorong lahirnya UPPB lainnya di wilayah-wilayah produksi karet. "Bentuk UPPB ini macam-macam, bisa koperasi, kelompok usaha bersama, atau mungkin BUMDes," terang dia.

Namun untuk mewujudkan lahirnya UPBB itu, diperlukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Untuk itulah, dirinya menggandeng banyak pihak, mulai dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Koperasi dan UMK, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo), dan serta para pihak lainnya. Di samping itu, dia menilai perlu adanya kekuatan regulasi berupa kebijakan pemerintah daerah agar hal ini dapat diwujudkan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Aminudin, mengatakan saat ini ada sekitar 843 desa yang para petaninya menghasilkan karet. Desa-desa tersebut menurutnya bisa memfasilitasi para petani dengan membangun UPBB, yang menjadi jembatan mereka dalam memasok karet ke pabrik. Bentuk usahanya, kata dia, bisa dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Nah, BUMDes ini bisa saja punya unit usaha yang menjembatani masyarakat dan pabrik," kata dia.

Pada tahap yang lebih jauh, peran BUMDes dalam hal ini bisa diperluas lagi. Yakni dengan mengambil peran dalam pemenuhan kebutuhan pertanian para pekebun. Lembaga ekonomi ini juga bisa ambil peran sebagai pembina para pekebun karet agar produk karet yang dihasilkan bermutu serta pasokannya berjalan secara kontinyu.

Ketua Gapkindo Kalbar, Jusdar mendukung upaya untuk memotong rantai pasok komoditas karet. Dia yakin, para anggotanya yang kini berjumlah 16 perusahaan, mau menjalin kerjasama dengan UPBB. Pihaknya siap untuk memfasilitasi. "Urusan kerjasama MOU itu antara perusahaan dan UPBB. Kami asosiasi akan membantu memfasilitasi," tutur Jusdar. (*)

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Ari Aprianz

Artikel Terkait

NTP Kalbar Naik 1,59 Persen, Perkebunan Rakyat Jadi Penopang Utama pada Agustus 2026

NTP Kalbar Naik 1,59 Persen, Perkebunan Rakyat Jadi Penopang Utama pada Agustus 2026

NTP Kalbar naik 1,59 persen pada Agustus 2026. Subsektor perkebunan rakyat jadi penopang utama kenaikan tersebut.

Disbunnak Kalbar dan GIZ SAFE Dorong Karet Rakyat Penuhi Standar EUDR Uni Eropa

Disbunnak Kalbar dan GIZ SAFE Dorong Karet Rakyat Penuhi Standar EUDR Uni Eropa

Disbunnak Kalbar dan GIZ SAFE memperkuat kolaborasi agar karet rakyat memenuhi standar EUDR dan tembus pasar Uni Eropa.

DKK Minta DPRD Kawal Kebangkitan Komoditas Karet, Kritik Janji Bantuan Bibit Kementan Tak Kunjung Direalisasi

DKK Minta DPRD Kawal Kebangkitan Komoditas Karet, Kritik Janji Bantuan Bibit Kementan Tak Kunjung Direalisasi

Dewan Karet Kalbar minta DPRD kawal kebangkitan karet dan mempertanyakan realisasi bantuan bibit dari Kementerian Pertanian.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer