Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Keluhkan Naiknya Iuran

S
Penulis: Super_Admin❯
Anggota DPRD Kabupaten Sambas, Tjong Tji Hok
Anggota DPRD Kabupaten Sambas, Tjong Tji Hok
Sejumlah masyarakat peserta BPJS Kesehatan, terutama kelas tiga mengeluhkan kenaikan atau penyesuaian iuran per bulan yang naik. “Sekarang masyarakat masih disulitkan perekonomian karena dampak Covid 19, ditambah lagi iuran BPJS yang naik dikarenakan pengurangan subsidi oleh pemerintah,” kata warga peserta BPJS kelas 3, Zainudin, Minggu (3/1).

Berdasarkan informasi yang didapatkan, iuran naik itu karena adanya penyesuaian. Dimana besaran subsidi dari pemerintah pada 2020 lalu, besaran iuran Rp25.500 dan mendapatkan subsidi pemerintah sebesar Rp16.500. Tetapi di 2021, besaran iuran menjadi Rp35 ribu karena pemerintah hanya memberi subsidi sebesar Rp7 ribu.

“Sebagai warga, tentunya dengan kenaikan itu menambah beban pengeluaran per bulannya ditengah pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir. Tapi mau ndak mau, suka ndak suka, iuran harus dibayar,” katanya.

Dirincikannya, jika dalam rumah ada empat orang, dalam satu bulan harus menyiapkan uang sebesar Rp140 ribu. Kalau besaran iuran lama, perbulannya untuk empat orang Rp102 ribu atau ada kenaikan sebesar Rp38 ribu tiap bulan. “Ada pengeluaran tambahan untuk iuran BPJS, sementara pendapatan keluarga belum juga stabil,” katanya.

Anggota DPRD Kabupaten Sambas, Tjong Tji Hok alias Bruno menyebutkan pemerintah pusat harus mengkaji ulang rencana kenaikan ataupun yang disebut penyesuaian iuran BPJS Kesehatan. Pasalnya, ditahun ini dan yang akan datang, perekonomian masyarakat masih dalam kondisi sulit, terlebih pandemi Covid 19 yang belum juga berakhir.

"Tahun 2021 masih menjadi tahun sulit, ekonomi stagnan yang salah satunya dampak dari adanya wabah Covid 19," kata Bruno, belum lama ini. Atas kondisi tersebut, dirinya berharap jangan lagi menambah kesulitan masyarakat terutama warga kecil. "Kaji ulang dulu rencana itu (kenaikan iuran BPJS Kesehatan)," katanya.

Selain itu, Bruno juga berharap pemerintah dalam hal ini BPJS Kesehatan, melakukan evaluasi secara besar-besaran terkait seperti apa pelayanan yang diberikan fasilitas kesehatan di kelas III. "Pelayanan kelas III masih perlu diperbaiki, dan ini juga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah, bagaimana bersama-sama memperbaiki pelayanan di fasilitas kesehatan terutama di kelas III," kata politisi Gerindra Sambas ini. (fah)

Advertisement
Advertisement
Editor : Super_Admin

Artikel Terkait

Lewat Agen Perisai, 3.465 Pekerja di Kabupaten Mempawah Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan

Lewat Agen Perisai, 3.465 Pekerja di Kabupaten Mempawah Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan

Sebanyak 3.465 pekerja di Mempawah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan lewat Perisai, Sekda dorong perluasan kepesertaan.

DPRD Ketapang Soroti Tunggakan BPJS dan Parkir RSUD dr. Agoesdjam, Pelayanan Diminta Tetap Aman

DPRD Ketapang Soroti Tunggakan BPJS dan Parkir RSUD dr. Agoesdjam, Pelayanan Diminta Tetap Aman

DPRD Ketapang menyoroti tunggakan BPJS dan pengelolaan parkir RSUD dr. Agoesdjam agar pelayanan tetap aman dan PAD optimal.

Kemnaker Minta Peserta MagangHub 2026 Tahap 2 Tertib Administrasi Sejak Hari Pertama

Kemnaker Minta Peserta MagangHub 2026 Tahap 2 Tertib Administrasi Sejak Hari Pertama

Peserta MagangHub 2026 Tahap 2 diminta menuntaskan administrasi, presensi digital, dan kewajiban lainnya sejak hari pertama pemagangan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer