Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

RA RKPD 2022 Memuat Tugas Kepala OPD

a
Penulis: admin2❯
AMBIL SUMPAH: Wako Tjhai Chui Mie melantik pengurus LPPD Kota Singkawang masa bakti 2021 – 2026 di Balairung Kantor Wali Kota, belum lama ini. HUMASKOT FOR PONTIANAK POST
AMBIL SUMPAH: Wako Tjhai Chui Mie melantik pengurus LPPD Kota Singkawang masa bakti 2021 – 2026 di Balairung Kantor Wali Kota, belum lama ini. HUMASKOT FOR PONTIANAK POST
SAMBAS – Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 memuat arahan untuk peningkatan kinerja pelayanan masyarakat yang menjadi tanggung jawab kepala OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang akan ditetapkan dalam rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kepala Bappeda Kabupaten Sambas Sabtuni mengatakan bahwa RKPD 2022, mempunyai peran penting mengingat secara formal menjadi landasan penyusunan kebijakan umum APBD yang diusulkan kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tiap tahunnya.

“Secara operasional, rancangan awal RKPD memuat arahan untuk peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab kepala OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi,” katanya.

Secara faktual, sebutnya, RKPD menjadi instrumen evaluasi untuk mengukur capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat RKPD memuat tolak ukur kinerja kepala daerah. “RKPD 2022 merupakan platform perjuangan untuk menggambarkan kondisi masyarakat. Semua stakeholder berpartisipasi dalam memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuannya dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Sambas yang lebih baik kedepannya,” katanya.

Dalam arahannya saat konsultasi publik tersebut, Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili meminta RA RKPD mengedepankan isu strategis di 2022. Di antaranya, sebut dia, masih seputar peningkatan infrastruktur dasar, kondisi IPM, Akuntabilitas Pemerintahan, reformasi birokrasi dalam pelayanan publik, pemanfaatan SDA, kelestarian lingkungan dan peningkatan daya saing produk pertanian, dan UMKM. “Bertolak dari isu strategis tersebut, diharapkan dapat menjadi acuan bersama untuk dimusyawarahkan dalam kegiatan,” kata Bupati.

Dalam penyusunan, Bupati meminta agar tetap mengacu dan memperhatikan prioritas pembangunan mulai tingkat pusat dan provinsi. Hal ini, menurut Bupati, guna menyelaraskan program dan kegiatan kabupaten dengan pusat dan provinsi. “Sehingga ada sinergitas perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan antara pemerintah kabupaten, provinsi dan nasional,” katanya.

Harapan Bupati, konsultasi publik rancangan awal itu, dapat diperoleh saran masukan yang konstruktif. Menurut dia, saran masukan sangat penting. “Diperlukan saran masukan yang membangun, jelas peranannya untuk percepatan dan peningkatan pembangunan daerah,” kata Bupati. (fah)

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer