Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Aparat Desa Tolak Surat Bupati

a
Penulis: admin2❯
SAMPAIKAN ASPIRASI: Sejumlah Kepala Desa, Sekretaris Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Sambas, Kamis (27/5), menggeruduk Kantor DPRD Kabupaten Sambas.FAHROZY/PONTIANAK POST
SAMPAIKAN ASPIRASI: Sejumlah Kepala Desa, Sekretaris Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Sambas, Kamis (27/5), menggeruduk Kantor DPRD Kabupaten Sambas.FAHROZY/PONTIANAK POST
SAMBAS- Sejumlah Kepala Desa, Sekretaris Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Sambas, Kamis (27/5), menggeruduk Kantor DPRD Kabupaten Sambas. Mereka menyampaikan penolakan terkait Surat Bupati Sambas.

Dalam surat permohonan hearing dengan DPRD Kabupaten Sambas, sejumlah kepala desa, perangkat desa dan BPD Kabupaten Sambas yang tergabung dalam sejumlah lembaga, menyatakan penolakan atas Penyesuaian Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan surat Bupati Sambas bernomor 140/785/PD/DINSOSPMD tertanggal 21 Mei 2021.

Dimana adanya kebijakan ini, berdampak pada pengurangan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sambas yang mengakibatkan sebagian desa di Kabupaten Sambas hanya dapat melakukan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan aparatur desa dan BPD sampai dengan 11 bulan.

Kebijakan tersebut juga mengakibatkan tak tersedianya anggaran untuk mendanai biaya operasional BPD, tunjangan akhir masa jabatan Kades dan BPD dan insentif LKD.

Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, aparatur desa dan BPD sebagaimana telah tercantum dalam peraturan Bupati Sambas Nomor 63 Tahun 2020, penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan jabatan dilakukan secara bulanan dan surat Dinsos PMD Nomor 140/615/PD/DINSOSPMD/2021 tertanggal 13 April, bahwa usulan penyaluran sebanyak tiga bulan sekaligus yakni Mei, Juni dan Juli 2021, akan tetapi sampai saat ini pemerintah desa belum menerima penghasilan tetap dan tunjangan tersebut.

Kekurangan ADD untuk pembiayaan operasional pemerintahan desa pada tahun 2020 hingga saat ini tak ada penyaluran dana dari pemkab untuk menutupi kekurangan anggaran desa tahun 2020. Kemudian dalam pembuatan kebijakan atau regulasi daerah terkait desa, tidak dilakukannya sosialisasi khususnya kepada unsur pemerintah desa yang terdampak langsung.

Sempat alot saat pembahasan permasalahan tersebut dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sambas, Ferdinand Syolihin SE bersama Lerry Kurniawan Figo SH, Anwari S Sos MAP dan dihadiri dari unsur eksekutif, Asisten Setda Kabupaten Sambas, Drs H Sunaryo Msi dan Daryanto, Kepala Bakeuda Sambas, H Robby, Sekretaris Dinsos PMD, Kepala Bidang Pemdes Dinsos PMD.

Terlebih saat mencari solusi dari permasalahan yang disampaikan para kepala desa, sekdes dan BPD. Penjelasan dari eksekutif maupun solusi-solusi yang ditawarkan pihak DPRD Sambas pun tak bisa memberi angin segar, sehingga para kades, sekdes dan BPD tetap menyampaikan penolakan kebijakan sesuai surat edaran Bupati Sambas dan mereka meminta jangka waktu solusi terkait berkurangnya anggaran atas kebijakan tersebut.

“Dalam hearing, kami di DPRD Kabupaten Sambas mempertemukan aparatur desa dan BPD dengan pihak eksekutif, dengan harapan ada solusi. Hanya saja aparatur desa dan BPD intinya tetap menolak adanya kebijakan, kemudian kami memberikan waktu kepada pihak eksekutif untuk mencari formulasi terkait penyesuaian anggaran dana desa yang berdampak pada aparatur desa dan BPD,” kata Ferdinand, sebelum menutup rapat hearing.

Usai kegiatan tersebut, Kepala Bidang Pemdes Dinsos PMD Kabupaten Sambas Apriyandi mengatakan dasar penyesuaian pagu adalah pengurangan DAU kabupaten dari pemerintah pusat sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17 Tahun 2021.

“Dasar kami adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang pengelolaan transfer ke daerah dan DD dalam rangka mendukung penanganan pandemi covid-19 dan dampaknya,” katanya. Lantaran ini berdasarkan PMK, kebijakan berlaku secara nasional bukan saja di Kabupaten Sambas. Hanya saja, seperti apa daerah menyikapinya.

Ketika ditanya apakah sebelum diedarkan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Apriyandi menyebutkan secara informal dalam pertemuan dengan desa, pihaknya (Dinsos PMD) menyampaikan akan ada penyesuaian pagu ADD per desa seiring pengurangan pagu DAU kabupaten. “Cuma memang untuk besaran nominal, baru disampaikan dalam surat Bupati Sambas,” katanya.

Sehingga apa yang terjadi saat ini, bagian dari Pemerintah Kabupaten Sambas menindaklanjuti apa yang menjadi instruksi pemerintah pusat dalam hal ini PMK sebagai upaya mendukung pencegahan covid 19.

Asisten 1 Setda Kabupaten Sambas Drs H Sunaryo Msi menyebutkan adanya pandemi Covid-19, membawa dampak ke semua sektor, termasuk penyesuaian anggaran di pemerintahan. Namun apapun yang disampaikan para kepala desa dan BPD, akan disampaikan dan dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sambas untuk mencari jalan keluarnya. (fah)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Karhutla Mempawah Capai 6.144 Hektare, Bupati Erlina Minta Deteksi Dini Diperkuat

Karhutla Mempawah Capai 6.144 Hektare, Bupati Erlina Minta Deteksi Dini Diperkuat

Karhutla Mempawah mencapai 6.144 hektare hingga Agustus 2026. Bupati Erlina meminta deteksi dini dan penanganan titik panas diperkuat.

HUT ke-81 RI di Ketapang, Alexander Wilyo Pimpin Upacara dan Serukan Kerja Nyata untuk Daerah

HUT ke-81 RI di Ketapang, Alexander Wilyo Pimpin Upacara dan Serukan Kerja Nyata untuk Daerah

HUT ke-81 RI di Ketapang berlangsung khidmat. Bupati Alexander Wilyo memimpin upacara dan mengajak masyarakat mengisi kemerdekaan.

Lomba Sampan Bidar Semarakkan Robo-Robo Kubu Raya, Bupati Dorong Jadi Agenda Rutin Tahunan

Lomba Sampan Bidar Semarakkan Robo-Robo Kubu Raya, Bupati Dorong Jadi Agenda Rutin Tahunan

Lomba sampan bidar semarakkan Robo-Robo di Sungai Kakap. Bupati Kubu Raya dorong tradisi ini jadi agenda rutin tahunan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer