Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Beri Kepastian Hukum Lahan Rumah Ibadah

a
Penulis: admin2❯
BERI IMBAUAN: Jajaran Polres Singkawang melalui polsek-polsek aktif melakukan patroli dan mengimbau warga menerapkan protokol kesehatan di pusat keramaian kota. HARI KURNIATHAMA/PONTIANAK POST
BERI IMBAUAN: Jajaran Polres Singkawang melalui polsek-polsek aktif melakukan patroli dan mengimbau warga menerapkan protokol kesehatan di pusat keramaian kota. HARI KURNIATHAMA/PONTIANAK POST
SAMBAS – Bupati Sambas Satono meminta agar diberikan kepastian hukum alas hak tanah tempat-tempat ibadah seperti masjid, gereja, pura, pekong, dan lainnya. Harapan tersebut diungkapkan Bupati saat menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Reforma Agraria di Kantor BPN Kabupaten Sambas, Selasa (22/6).

“Tanah yang merupakan lahan bangunan tempat ibadah harus didata. Kemudian dibuatkan sertifikat jika belum ada, agar ke depannya tak muncul sengketa antara pengurus rumah ibadah dengan para ahli waris wakaf,” kata Satono.

Sebelumnya Bupati mengharapkan pihak terkait segera lakukan pemetaan, agar Program Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) tepat sasaran. Termasuk, diingatkan dia, dalam rencana pengembangan kepariwisataan yang diharapkan tetap memperhatikan desain dan konsep pembangunan wisata dari pemerintah. “Seperti pembangunan lokasi wisata di Temajuk Sebubus, Kebun Raya, atau tempat wisata lainnya, saya mengharapkan desain dan konsepnya oleh pemerintah, bukan sendiri-sendiri diatur pihak swasta. Silakan swasta masuk, kami berikan kebebasan dan kesempatan seluas-luasnya kepada siapa saja untuk berinvestasi dan mengembangkan wisata di Sambas, tapi konsep pembangunan itu tetap ada di pemerintah,” kata Bupati menegaskan.

GTRA Kabupaten Sambas dalam Rakor tersebut membahas hasil pengukuran redistribusi Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) hingga penerbitan sertifikat, serta akses reform/pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari  kegiatan Reforma Agraria Tahun Anggaran  2021.

Kegiatan ini sendiri tindak lanjut setelah GTRA Kabupaten Sambas yang terbentuk pada Januari 2021. Kegiatan dihadiri langsung Bupati Satono, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas Ferdinand Syolihin, Asisten Setda Kabupaten Sambas, OPD terkait, serta TNI/Polri.

Kepala BPN Sambas yang merupakan Ketua Pelaksana Harian GTRA, Yuliana mengatakan bahwa GTRA Kabupaten Sambas telah terbentuk. Adapun susunannya dijelaskan dia, diketuai Bupati dengan wakil ketua dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, dengan melibatkan lintas sektor terkait serta Forkopimda Kabupaten Sambas. Saat ini, dia menambahkan bahwa mereka melaksanakan Rakor yang membahas dua poin penting, Rakor tim GTRA dan rapat PPL (Panitia Pertimbangan landreform yang rencananya akan diadakan akhir September) membahas hasil pengukuran redistribusi program TORA hingga penerbitan sertifikat dan yang paling utama Akses Reform/Pemberdayaan Masyarakat sebagai bagian dari kegiatan Reforma Agraria Tahun Anggaran  2021.

Di kesempatan itu, Yuliana juga memaparkan capaian kinerja GTRA dan rencana program. Termasuk menyampaikan jika Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang yang rencananya dalam waktu dekat akan hadir di Kabupaten Sambas, sehingga dibahas terkait persiapannya. (fah)

Advertisement
Advertisement
Editor : admin2

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer