Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Abu Bakar, bahwa mereka melakukan akselerasi kinerja. Salah satunya bagaimana upaya mereka mematangkan persiapan pembahasan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2022. “Pimpinan DPRD dan anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sambas, mengambil langkah-langkah strategis guna memastikan pembahasan KUA PPAS berlangsung dengan baik,” kata Ketua DPRD.
Salah satunya, mereka melakukan konsultasi dengan berbagai pihak yang memiliki kaitan dengan KUA PPAS. “Kami di DPRD Kabupaten Sambas bersama unit kerja terkait menggelar konsultasi dan koordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk mematangkan persiapan KUA PPAS 2022,” katanya.
Selain itu, melalui komisi, mereka juga melakukan konsultasi dalam upaya pembahasan sejumlah produk hukum daerah. “Melalui komisi DPRD Kabupaten Sambas, juga melaksanakan konsultasi. Konsultasi yang dilakukan bagian dari kelanjutan pembahasan produk hukum yang sedang diupayakan legislatif dan Eksekutif,” katanya.
Setelah konsultasi, mereka akan melanjutkan tahapan selanjutnya, untuk KUA PPAS. “Setelah konsultasi, pada Kamis (26/8) dijadwalkan rapat lanjutan, sehingga pada Jumat bisa dilaksanakan penandatanganan KUA PPAS,” katanya.
Belum lama ini, DPRD bersama Pemkab Sambas, menandatangani menandatangani Kesepakatan Bersama rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab Sambas tahun 2021 – 2026 dan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan tahun 2021. Penandatanganan dilakukan Ketua DPRD Abu Bakar bersama Bupati Sambas Satono. Nota kesepakatan juga ditandatangani Wakil Ketua DPRD dengan dihadiri Sekda serta Plt Sekretaris DPRD.
Penandatanganan Nota Kesepakatan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah, yakni eksekutif dan legislatif memadukan program-program pembangunan, sehingga terjadi optimalisasi penggunaan APBD. Tujuannya, menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan pengawasan. Serta memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah agar berdaya guna dan berhasil guna. (fah)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
