Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

OPD Harus Tahu Dan Pahami Visi Misi Pembangunan

a
Penulis: admin2❯
EVALUASI: Bupati Sambas hadiri rapat evaluasi reformasi birokrasi di Pemkab Sambas.
EVALUASI: Bupati Sambas hadiri rapat evaluasi reformasi birokrasi di Pemkab Sambas.
SAMBAS - Bupati Sambas, H Satono mengharapkan seluruh pejabat Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintahan Kabupaten Sambas, mengetahui dan hafal terkait program dan visi misi pembangunan yang diusung dimasa kepemimpinannya. “Semua OPD harus tahu, hafal terkait visi misi pembangunan. Nanti suatu saat akan saya tes,” kata Bupati Sambas, belum lama ini.

Orang nomor satu di Kabupaten Sambas ini juga berharap kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sambas, bergerak cepat, tepat, adaptif dan dinamis dalam melaksanakan program pembangunan. “Pemkab Sambas akan mengoptimalkan agen perubahan yang melibatkan kepala OPD terkait reformasi birokrasi di Kabupaten Sambas. Sehingga OPD dituntut bergerak cepat, tepat, adaptif dan dinamis,” katanya.

Di 2020, Pemkab Sambas sudah masuk dalam skala indeks inovasi daerah dengan kategori sangat inovasi. “Memberikan pelayanan kepada masyarakat, dituntut untuk selalu beradaptasi dengan teknologi. Langkah strategis yang harus diambil, salah satunya menyusun sistem pemerintahan yang berbasis teknologi,” katanya. Termasuk dalam rangka tertib administrasi dan hukum, sehingga harus dilakukan pemetaan terhadap seluruh produk hukum yang ada dan akan diterbitkan.

Satono juga menyampaikan Pemkab Sambas melakukan penguatan dan penajaman program informasi birokrasi dengan melakukan review dan penyusunan roadmap reformasi birokrasi pada 2020-2024. Dimana seluruh Organisasi Perangkat Daerah juga harus menjabarkan program reformasi birokrasi dalam rencana kerja yang itu sudah masuk dalam rencana strategis dan dibahas di RPJMD.

Bupati Sambas menyampaikan hal tersebut saat memimpin Rapat Evaluasi Reformasi Birokrasi Menpan RB secara Virtual. Dikesempatan itu, Satono ingin sistem reformasi birokrasi di Kabupaten Sambas tidak menghambat pelayanan publik, dan harus memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan administratif sebagai warga negara. “Sistem reformasi birokrasi di Kabupaten Sambas jangan sampai menghambat pelayanan publik. Jika terdapat birokrasi yang menghambat, maka produk hukum yang menjadi dasarnya bisa di revisi bahkan di cabut,” katanya.(fah)

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer