Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Sambas, Tatik Muryati SH mengatakan DPRD Kabupaten Sambas melaksanakan sejumlah tahapan guna merampungkan raperda APBD Perubahan TA 2021. “DPRD berupaya pembahasan anggaran perubahan dapat diselesaikan tepat waktu,” kata Tatik Muryati.
Diantaranya, dilaksanakannya pembahasan antara DPRD Kabupaten Sambas bersama mitra kerja, yakni organisasi perangkat daerah. “Rapat Kerja DPRD bersama mitra kerja sudah berlangsung sejak Senin (6/9) dan berakhir pada Rabu (8/9), kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor DPRD Kabupaten Sambas, di masing-masing ruang rapat komisi dan ini sudah terjadwal,” katanya.
Pembahasan ini, sebutnya, menjadi bagian penting sebagai salah satu upaya menghasilkan Peraturan daerah yang bermanfaat dalam pelaksanaan pembangunan. “DPRD bersama mitra kerja telah membahas bersama guna menghasilkan perda perubahan Anggaran yang bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pembahasan antara eksekutif dan legislatif berjalan lancar dan ini upaya menghasilkan perda yang membawa peningkatan pembangunan di Kabupaten Sambas," katanya.
Rapat bersama mitra kerja, sebutnya, per komisi menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi di komisi masing-masing. “Rapat bersama mitra kerja disesuaikan dengan urusan per komisi. Misalnya komisi I, terkait urusan Pemerintahan dan Hukum, Komisi II urusan Perekonomian dan Keuangan, Komisi III terkait urusan Pembangunan, dan komisi IV membahas urusan Kesejahteraan Rakyat,” katanya.
Sebelumnya, Pemkab Sambas disampaikan Bupati Sambas, H Satono pengajuan Raperda Perubahan APBD TA 2021, diantaranya menyikapi penanganan pandemi covid-19 dan dampaknya, pemerintah pusat melalui beberapa regulasi mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan refocusing dan realokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Termasuk penyesuaian dana transfer ke daerah melalui pengurangan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).
Hal itu sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 17/pmk.07/2021 tentang pengelolaan dana transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi covid-19 dan dampaknya.
Kemudian adanya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 721 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2021. Serta adanya penyesuaian beberapa kegiatan lainnya di tahun yang sama, termasuk penyesuaian dana hibah BOS dari pemerintah provinsi, mengakibatkan perlunya dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2021 sesuai regulasi yang ada. Momentum pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 diharapkan dapat memberikan penyempurnaan terhadap berbagai kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya agar tetap dapat mencapai hasil yang optimal.(fah)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
