Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sambas Terima Piagam Atas Raihan WTP

a
Penulis: admin2❯
Photo
Photo
SAMBAS – Pemerintah Kabupaten Sambas, Selasa (26/10) menerima piagam setelah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020.

Piagam yang ditandatangani Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani tersebut diserahkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Barat, Imik Eko Putro dan diterima langsung Bupati Sambas, H Satono, dan disaksikan Sekda Fery Madagaskar serta Ketua DPRD Kabupaten Sambas, H Abu Bakar.

Usai kegiatan, Ketua DPRD Kabupaten Sambas, H Abu Bakar, mengatakan sebagai mitra eksekutif, legislatif akan mendukung Pemkab Sambas untuk mempertahankan opini WTP yang didapatkan. "Kami dari legislatif, juga berkepentingan dengan raihan WTP. Tentunya ini sebagai bentuk sinergitas dan harmonisasi antara pihak eksekutif dan legislatif di Kabupaten Sambas. sehingga sudah seharusnya mendapatkan dukungan semua pihak,” kata Abu Bakar.

Terlebih, sebutnya, opini WTP yang diraih Kabupaten Sambas di TA 2020 adalah kali ketiga. Setelah 2018 dan 2019 juga mendapatkan predikat tersebut. “Kabupaten Sambas di 2018, 2019 dan sekarang 2020, secara berturut mendapatkan opini WTP. Kedepannya, raihan ini harus dipertahankan, dan ini menjadi tanggung jawab bersama,” katanya.

Legislator Gerindra inipun meyakini, akan memiliki strategi dalam mempertahankan opini WTP. "Saya yakin, Bupati Sambas dan jajarannya sudah mempersiapkan upaya-upaya strategis dalam mempertahankan raihan WTP. Insyaallah kedepannya, tidak hanya mempertahankan, namun dukung juga peningkatan kualitas raihan Opini WTP nya," katanya.

Berkaitan dengan sejumlah rekomendasi dari BPK RI Perwakilan. Abu menyebutkan menjadi kewajiban untuk ditindaklanjuti. “Sebagai mitra DPRD Kabupaten Sambas siap mengawal dan mendampingi Pemkab Sambas menindaklanjuti catatan atau rekomendasi hasil dari pemeriksaan BPK. Apa yang menjadi rekomendasi, harus ditindaklanjuti dengan baik,” katanya. Dengan harapan, semakin kedepan raihan WTP yang didapatkan Pemkab Sambas tak ada lagi rekomendasi.

Bupati Sambas, H Satono mengatakan opini WTP dari BPK RI merupakan bukti komitmen pemerintah daerah dalam mengelola uang negara. Kedepannya, akan menjadi motivasi dalam upaya pengelolaan keuangan lebih baik lagi. “Piagam Opini WTP dari BPK RI akan menjadi motivasi dan semangat bagi pemerintah kabupaten saat ini, agar kedepannya opini WTP bisa dipertahankan dengan catatan kualitasnya harus lebih baik dari sebelumnya,” kata Satono.

Penilaian yang diberikan, sebut Satono, merupakan tolok ukur pengelolaan keuangan negara yang menjadi tanggung jawab bersama. Selain mematuhi rambu-rambu yang ada, anggaran yang ada harus cepat diserap dalam rangka pembangunan di Kabupaten Sambas. “Saya harap kedepan penyerapan anggaran bisa lebih cepat dan tanpa ada satupun pelanggaran dalam prosesnya. Tentu ini akan membuat Kabupaten Sambas menjadi lebih baik dari sebelumnya,” katanya.

Sinergitas semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sangat dibutuhkan. Seperti halnya saat pandemi seperti sekarang, refocusing anggaran tentu akan menambah beban kinerja kepala daerah beserta jajarannya, oleh karenanya uang negara yang dikelola harus dilakukan ekstra teliti. “Saya berharap kepada seluruh SKPD, pertahankan WTP, dan di TA 2021 predikat ini bisa didapatkan kembali,” katanya. (fah)

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer