Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

“Agenda paripurna kali ini adalah pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2022 dan pendapat Bupati Sambas terhadap 2 Raperda Inisiatif DPRD tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Perlindungan Produk Lokal,” kata Haji Dede, sapaan akrabnya.
Paripurna dihadiri 33 orang wakil rakyat, diantaranya Fraksi Partai Gerindra 6 orang, Fraksi PDI Perjuangan 5 orang, Fraksi Partai Golkar 6 orang, Fraksi Partai Nasdem 4 orang, Fraksi PKS 3 orang, Fraksi PAN 5 orang, Fraksi PKB 2 orang dan Fraksi Persatuan Demokrat 2 orang.
Rapat paripurna juga langsung dihadiri Bupati Sambas, H Satono, Sekda. Pimpinan rapat pun selanjutnya mempersilahkan satu per satu fraksi yang ada menyampaikan PU. Fraksi Persatuan Demokrat, Muzahar dalam PU nya memberikan tanggapan terhadap penyampaian Nota Keuangan Dan Penjelasan Bupati Sambas Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Fraksinya meminta Pemerintah Kabupaten Sambas berkomitmen dalam pembenahan aset.
“Terutama aset daerah yang ada pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan pada bukti kepemilikan pemerintah daerah sangat lemah, tidak memiliki dokumen yang memadai jika terjadi suatu sengketa terhadap pihak-pihak yang merasa memiliki karena hak waris,” kata Muzahar.
Selain itu, Fraksi Persatuan Demokrat, meminta Pemkab Sambas menyesuaikan dana perimbangan/transfer yang bersumber dari pemerintah pusat yang mengalami pengurangan maupun penyesuaian dana transfer antar daerah baik dalam hal pendapatan, belanja serta pembiayaan.
“Kami meminta kepada Pemkab lebih transparan dalam pengelolaan keuangan daerah, terkait realisasi pendapatan daerah sampai dengan semester I tahun 2022,” kata Muzahar.
Pemkab Sambas, sebutnya, juga diminta berkomitmen dengan asas perencanaan, strategis dan program unggulan serta kewajiban dasar pembangunan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten terpenuhi secara optimal.
“Pemkab juga diharapkan tak menganggarkan bantuan-bantuan hibah kepada lembaga yang bukan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam skala anggaran yang terhitung besar,” katanya.(fah)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


