Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hal itulah yang mendasari dirinya menyampaikan, kenapa tak ada Dapil Perbatasan yang meliputi kecamatan di daerah perbatasan antar-negara, seperti Sajingan Besar dan Paloh. “Kabupaten Sambas dikenal daerah perbatasan, jadi (identitas perbatasan) bisa saja memiliki Dapil, seperti Kecamatan Sajingan dan Paloh,” kata Apriyandi, saat hadir dalam Uji Publik Gelombang II penataan Dapil yang dilaksanakan KPU Sambas, di Hotel Pantura Jaya.
Terlebih, dalam prinsip penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi, yakni integritas wilayah, memperhatikan beberapa provinsi, beberapa kabupaten kota atau kecamatan yang disusun menjadi satu Dapil untuk daerah perbatasan, dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah serta mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi.
Irawati, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sambas menyampaikan dalam penataan Dapil dan alokasi kursi, KPU menerapkan tujuh prinsip, diantaranya kesetaraan nilai, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan. Dalam tahapan penataan Dapil, KPU Sambas yang sudah mengusulkan dua rancangan, yakni Kabupaten sambas terdiri lima Dapil dan tujuh Dapil.
Saat ini, memasuki tahapan Uji Publik sebelumnya sudah dilalui yakni tahapan menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat. “Hasil dari masukan dan tanggapan serta Uji Publik inilah nantinya disampaikan ke KPU RI melalui KPU provinsi. Termasuk jika ada saran dan masukan mengenai usulan rancangan lainnya, yang disampaikan secara tertulis ke KPU Sambas,” pungkasnya. (fah)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
