
SAMBAS - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sambas menyampaikan hingga saat ini, seluruh berkas Anggota DPRD Kabupaten Sambas terpilih sudah di Gubernur Kalbar. Sehingga pelantikan masih masih sesuai jadwal yang sudah ada yakni 9 September 2024.
"Kalau untuk dilantik (pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Sambas terpilih) insya Allah di 9 September 2024, soalnya berkas (seluruh anggota terpilih) sudah di Gubernur (Provinsi)," kata Aan Sumantri, Komisioner KPU Kabupaten Sambas, Selasa (3/9).
Ketika ditanya mengenai ada salah satu Anggota DPRD Kabupaten Sambas terpilih sedang menjadi tergugat dalam sebuah perkara yang sudah bergulir di Pengadilan Negeri Sambas. Aan menyebutkan itu (kasus yang bersangkutan) adalah perdata. "Perkara perdata, , terlebih baru sidang perdana pada Selasa (3/9) di Pengadilan Negeri Sambas, sehingga prosesnya masih membutuhkan waktu lama, dan untuk pelantikan dewan terpilih sudah terjadwal (9 September 2024),” katanya.
Dalam hal ini, KPU Sambas menunggu ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya melaksanakan apa yang sudah ada dalam ketentuan yang berlaku. “Kami menunggu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, dan ini masih lama, belum lagi kalau ada pihak yang mengajukan banding nantinya," katanya.
Dimana, sebut Aan, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan Umum. Dalam BAB V penggantian calon terpilih anggota DPR DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Sesuai Pasal 48 ayat 1 Penggantian calon terpilih anggota DPR DPD DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota dilakukan apabila calon terpilih, di huruf d, jika terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Kemudian di Pasal 49 ayat 4, dalam hal terdapat calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten atau Kota, yang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi, KPU Kabupaten Kota menyampaikan usulan penundaan pelantikan yang bersangkutan disertai dokumen pendukung kepada gubernur melalui bupati/walikota sampai dengan terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum.
Perlu diketahui, sesuai Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sambas, dengan nomor perkara 36/Pdt.G/2024/PN Sbs tanggal Register 17 Agustus 2024 dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum dengan para pihak penggugat inisial SM dan tergugat inisial WY, status perkara persidangan dengan lama proses 15 hari.(fah)



