Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dewan Sambas Minta Pemkab Evaluasi Penerimaan via BPHTB

M
Penulis: Miftahul Khair❯

 

DPRD Sambas.
DPRD Sambas.

SAMBAS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap Pajak Penghasilan dari Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). Menurut anggota DPRD Ramzi, evaluasi ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pengawasan dan optimisasi sektor ini.


Advertisement

“DPRD Kabupaten Sambas, khususnya Badan Anggaran (Banggar), menyikapi upaya Pemkab Sambas untuk mengevaluasi potensi BPHTB. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pajak dari sektor properti bisa berkontribusi maksimal pada pemasukan daerah,” kata Ramzi, Jumat (6/12).

Rudi, anggota DPRD lainnya, menambahkan bahwa peningkatan PAD harus menjadi prioritas pemerintah daerah di Tahun Anggaran (TA) 2025. Pemkab Sambas diharapkan dapat memaksimalkan potensi yang ada, termasuk sektor properti dan BPHTB, guna mendukung pembangunan yang lebih merata.

“Pemkab Sambas perlu memberikan perhatian serius terhadap peningkatan PAD, dengan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang belum tergali dengan optimal,” kata Rudi.

Advertisement

Evaluasi BPHTB diyakini dapat mendongkrak PAD, serta memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah, yang pada gilirannya akan mendukung program-program prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan.

DPRD juga mengingatkan pentingnya untuk tidak melupakan pembangunan berwawasan keluarga dalam APBD 2025. Masalah kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh upaya membangun keluarga yang sejahtera, yang harus menjadi fokus utama dalam anggaran daerah.

“Permasalahan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan sangat terkait erat dengan pembangunan keluarga yang sejahtera. Oleh karena itu, program-program ini harus menjadi bagian dari prioritas dalam APBD TA 2025,” tegas Rudi. (fah)

Advertisement
Editor : Miftahul Khair

Artikel Terkait

DPRD Kapuas Hulu Minta BMD Tak Produktif Sumbang PAD Dievaluasi

DPRD Kapuas Hulu Minta BMD Tak Produktif Sumbang PAD Dievaluasi

DPRD Kapuas Hulu meminta BMD yang tak menghasilkan PAD, termasuk SPBU Uncak Kapuas, segera dievaluasi atau dilepas.

Bupati Ketapang Tegaskan Ukuran Pembangunan Bukan Hanya Statistik, tetapi Kepuasan Masyarakat

Bupati Ketapang Tegaskan Ukuran Pembangunan Bukan Hanya Statistik, tetapi Kepuasan Masyarakat

Evaluasi pembangunan Ketapang 2026 diminta tak berhenti pada angka statistik, tetapi harus terlihat dari manfaat dan kepuasan masyarakat.

Kanwil Kemenkum Kalbar Evaluasi Proses Harmonisasi Produk Hukum Daerah

Kanwil Kemenkum Kalbar Evaluasi Proses Harmonisasi Produk Hukum Daerah

Kanwil Kemenkum Kalbar Evaluasi Menyeluruh Proses Harmonisasi Demi Regulasi Daerah yang Lebih Tepat Waktu

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer