
PONTIANAK POST - PEMERINTAH Kecamatan Tangaran terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dalam kegiatan Safari Ramadan 1446 H yang berlangsung di Masjid Al Falah, Desa Merabuan, pemerintah setempat memberikan sosialisasi mengenai tata kelola PMI dan pentingnya penggunaan jalur resmi bagi mereka yang ingin bekerja di luar negeri.
Sekretaris Camat Tangaran, Endi Kurniawan, yang memimpin kegiatan ini menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak tergiur dengan jalur ilegal saat ingin bekerja di luar negeri. "Banyak warga Sambas mencari penghidupan di luar negeri, sehingga penting bagi mereka untuk memahami proses yang aman dan legal. Penggunaan jalur resmi tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga menjamin hak-hak pekerja selama berada di negara tujuan," ujarnya.
Baca Juga: Jasa Penyeberangan Sungai Sepi Efek JSSB, Ojek Air Mengadu ke DPRD
Sebagai mantan Kepala Bidang di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sambas, Endi memahami pentingnya tata kelola PMI yang baik. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mendukung kebijakan Bupati Sambas dalam memberikan perlindungan maksimal bagi warganya yang menjadi pekerja migran.
Di hadapan jamaah salat Isya dan Tarawih, Endi mengajak masyarakat untuk terus menyebarkan informasi mengenai pentingnya jalur resmi dalam proses keberangkatan ke luar negeri. "Sosialisasi ini harus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat semakin paham risiko jalur ilegal. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, terus berupaya memastikan calon PMI mendapatkan informasi yang jelas dan akurat," tambahnya.
Baca Juga: Pengamanan Arus Mudik Pekerja Migran PLBN Aruk dan JSSB jadi Fokus
Lebih lanjut, ia berharap kegiatan seperti ini dapat memperkuat kesadaran masyarakat sehingga kasus-kasus pekerja migran yang menghadapi masalah akibat jalur tidak resmi dapat diminimalkan. "Keselamatan dan kesejahteraan para pekerja migran adalah prioritas utama. Dengan mengikuti prosedur yang benar, mereka dapat bekerja dengan tenang dan mendapatkan perlindungan penuh dari negara," pungkasnya. (fah)



